Anak Jadi Korban, Hoaks Vaksin Bukan Hal Sepele & Harus Dilawan

tirto.id - Di Sumenep, Jawa Timur, sekira 2.035 anak dilaporkan terinfeksi campak dan 17 nyawa telah melayang karenanya. Per Rabu (27/8/2025), kasus campak telah meluas di 26 kecamatan di kabupaten paling timur di Pulau Madura itu. Kondisi tersebut akhirnya membuat Pemkab Sumenep menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) campak.

Penolakan vaksin lantas ditengarai sebagai biang KLB campak ini. Menurut tenaga kesehatan setempat, selain keterbatasan akses layanan kesehatan dan mobilitas, banyak warga yang memang takut dan menolak vaksin karena termakan hoaks "vaksin haram". Ketakutan itu diperkirakan membuat cakupan imunisasi rendah dan menjadi salah satu penyebab melonjaknya kasus campak.

Pemkab Sumenep akhirnya menggelar imunisasi masal pada Senin (25/8/2025) untuk menekan laju penularan campak di wilayahnya. Wakil Bupati Sumenep, Imam Hasyim, menjelaskan bahwa imunisasi masal tersebut melibatkan tenaga medis dari 26 puskesmas di Kabupaten Sumenep.

Imunisasi masal tersebut menyasar anak usia 1 hingga 4 tahun dengan jumlah total sasaran sebanyak 78.569 anak se-Kabupaten Sumenep.

"Kami juga mengajak para orang tua untuk tidak khawatir dengan imunisasi ini, karena imunisasi terbukti sangat efektif mencegah campak," kata Imam, seperti dikutip Antara.

Imunisasi campak di Sumenep ini bakal berlangsung selama 21 hari, mulai dari 25 Agustus sampai 14 September 2025. Hingga hari kedua pelaksanaan, sebanyak 11.190 anak telah diimunisasi.

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DKPP-KB) Kabupaten Sumenep, menyatakan bahwa anak-anak yang diimunisasi terdiri berbagai kelompok usia, masing-masing usia 9-12 bulan, 12-47 bulan, 4-6 tahun, dan 7 tahun.

Secara spesifik, hingga Rabu (27/8/2025), sasaran anak usia 9-12 bulan yang telah imunisasi mencapai 168 anak (4,9 persen) dari total target cakupan 3.404 anak, usia 12-47 bulan tercatat 1.283 anak (4,1 persen) dari total sasaran 31.237 anak, usia 4-6 tahun tercatat 5.252 anak (20 persen) dari total sasaran 26.308 anak.

Terakhir, kelompok usia 7 tahun tercatat 4.487 anak (35,5 persen) dari total sasaran 13.020 anak.

Campak atau sering pula disebut rubeola adalah penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh virus. Penyakit ini sangat menular dan ditandai beberapa gejala, seperti demam, batuk, pilek, mata merah, serta ruam khas yang muncul di seluruh tubuh.

Kendati campak dianggap sebagai penyakit anak-anak biasa, menukil dari situs Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dampak dan komplikasinya bisa sangat serius. Oleh karena itu, para orang tua perlu lebih memahami penyakit ini dan mengambil langkah pencegahan yang tepat, khususnya melalui vaksinasi.

Herd Immunity Tak Tercapai

Hal yang paling disorot dalam KLB campak di Sumenep adalah rendahnya cakupan imunisasi. Ketua Pengda Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Jakarta, Narila Mutia Nasir, menerangkan bahwa rendahnya cakupan imunisasi menyebabkan kekebalan kelompok atau herd immunity tidak tercapai.

Dalam konteks campak, herd immunity baru akan tercapai ketika cakupan imunisasi mencapai 95 persen. Ini bukan hanya rerata nasional, tetapi juga di setiap desa atau kelurahan.

“Di Sumenep sendiri itu [herd immunity] tidak tercapai. Karena, memang pada saat COVID-19 terjadi itu memang banyak terjadi penundaan atau bahkan tidak tercapai cakupan imunisasi [campak] itu. Karena, mereka takut ke dokter, takut ke fasilitas kesehatan,” tutur Narila ketika dihubungi jurnalis Tirto, Rabu (27/8/2025).

Dosen Prodi Kesehatan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menjelaskan ada beberapa kemungkinan yang membuat banyak orang tua justru menolak memvaksinasi anaknya. Selain takut pada efek vaksin, mereka juga terpengaruh oleh misinformasi seputar vaksin yang jamak beredar.

Tak cuma soal keharaman vaksin, Tirto sendiri pernah menemukan beberapa klaim salah terkait vaksin campak. Salah satunya soal ASI bisa menggantikan imunisasi campak. Kendati ASI berperan penting dalam memberikan perlindungan umum bagi kesehatan anak, tapi perlindungan spesifik terhadap penyakit, seperti campak dan polio, hanya dapat diperoleh melalui imunisasi lengkap.

“Masih aja ada [misinformasi] beredar sampai sekarang. Kecepatan kita memberikan edukasi itu kalah dari kecepatan misinformasi. Artinya, entah itu tenaga kesehatan, entah siapa pun yang berusaha memberikan edukasi, itu kalah cepat sama penyebaran dari hoaks dan misinformasi itu. Sehingga, ini yang perlu kita perhatikan dengan baik,” lanjut Narila.

Tirto sebelumnya pernah memotret keraguan orang tua dalam memberikan vaksin terhadap anak mereka yang berusia 0-3 tahun. Kami menemukan sebanyak 43,28 persen responden orang tua di Indonesia mengaku masih takut dan ragu-ragu untuk memberikan vaksin kepada anaknya.

Sebagian besar dari mereka mengaku takut akan efek samping vaksin yang akan dialami anaknya. Kemudian, ada juga yang bilang bahwa mereka pernah mendengar berita negatif terkait vaksin (30,50 persen).

Sementara itu, sebanyak 10,9 persen orang tua mengaku masih kurang informasi tentang vaksin. Lalu, 3,70 pesen responden yang terpengaruh teman atau keluarga dan 3,14 persen mempertimbangkan keyakinan agama dan budaya.

Menurut Narila, isu keharaman vaksin memang menjadi salah satu yang mendorong orang tua enggan melakukan vaksinasi terhadap anaknya.

“Menurut studi, orang Indonesia ini lebih dari 90 persen itu memang segala sesuatu dalam kehidupannya dikaitkan dengan agama. Artinya, mereka percaya bahwa segala pedoman itu ada dikatakan oleh agama. Ini termasuk di daerah Sumenep. Daerah itu cukup kuat keagamaannya di wilayah Madura sehingga wajar muncul hal semacam ini,” tutur Narila.

Studi literatur oleh Tiwana dan Smith (2024) juga memperlihatkan bagaimana agama secara konsisten muncul sebagai faktor signifikan yang berkontribusi terhadap keraguan vaksin. Vaccine hesitancy atau keraguan terhadap vaksin merupakan isu yang kompleks dan didorong oleh berbagai faktor individu dan masyarakat, salah satunya adalah keyakinan agama.

Upaya Preventif Adalah Kunci

Perihal penyakit menular, upaya paling penting yang harus dilakukan adalah memperkuat pencegahannya. Selain sistem layanan kesehatan yang harus diperbaiki, paradigma preventif harus lebih diutamakan.

Alih-alih menunggu persebaran suatu penyakit berstatus KLB dan baru bertindak, kita seharusnya mencegah kasus semacam itu terjadi. Tak hanya itu, kata Narila, upaya pencegahan juga membutuhkan waktu sehingga harus dilakukan secara konsisten.

“Jadi, gimana mengatasi supaya [KLB campak di Sumenep] ini enggak terjadi lagi? Kalau kita bicara angka, oh cakupan imunisasinya masih rendah, kenapa? Akar permasalahannya itulah yang kemudian harus kita cari,” kata Narila.

Saat akar masalahnya sudah diidentifikasi, intervensi yang dilakukan harus tepat guna. Itu mengapa evidence-based menjadi penting.

“Kita buat satu intervensi kegiatan bukan semata-mata karena pikiran aja kan. Ada basisnya, evidence-based yang akan mendorong kita melakukan intervensi, solusi yang efektif, yang sesuai dengan situasi. Mungkin saja, setiap daerah ada perbedaan sedikit, walaupun kemudian ada beberapa karakteristik yang hampir sama sebenarnya penyebabnya dalam konteks cakupan imunisasi yang rendah,” lanjut Narila.

Dicky Budiman, selaku Pakar Kesehatan Global Yarsi dan Griffith University, sepakat dengan penjelasan Narila. Dalam melancarkan vaksinasi, Dicky mendorong adanya truth sandwich untuk membangun kepercayaan publik. Hal itu bisa dilakukan dengan menggandeng lembaga keagamaan atau tokoh agama.

“Bangun kemitraan dengan MUI, NU, Muhammadiyah, ataupun lembaga Islam lain setempat untuk pesan tunggal: vaksin boleh dan perlu, vaksin halal dan perlu. Ini penting. Dan pada temuan kasus vaksinasi, respons cepat di lingkungan komunitas [seperti] PAUD, TK, SD, tingkat RT, RW ini penting,” kata Dicky kepada Tirto, Rabu (27/8/2025).

Meski kaum antivaksin garis keras itu ada, Dicky menilai kelompok ini kecil jumlahnya. Namun, kantong keraguan, hesitansi vaksin yang ditunggangi hoaks, infodemik, yang ditambah dengan hambatan layanan bisa berkontribusi besar pada penurunan cakupan vaksinasi.

"Nah, potensi ini menjadi wabah nasional, secara epidemiologi, risiko nasionalnya ada dan nyata. Dengan catatan, banyak provinsi menunjukkan transmisi berkelanjutan," kata Dicky.