tirto.id - Akhir September lalu, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengumumkan akan mengadakan pemilihan lebih awal. Keputusan Abe untuk memajukan jadwal pemilihan didasari atas kegelisahannya atas ketegangan regional yang diciptakan Korea Utara lewat serangkaian uji coba rudal balistik. Sedianya, jadwal pemilihan umum di Jepang diselenggarakan tahun depan.
“Keputusan ini diambil untuk merespon permasalahan yang sedang terjadi. Khususnya dalam kapasitas saya sebagai pemimpin nasional. Hal ini adalah misi saya selaku Perdana Menteri,” ujarnya seperti dilansir The New York Times.
Abe melihat kekuatan oposisi mulai melemah dan terbagi semenjak mundurnya pemimpin Partai Demokrat, Renho Murata pada Juli lalu. Momentum tersebut ingin dimanfaatkan Abe dengan memajukan agenda pemilihan.
Di samping faktor yang ditimbulkan Korea Utara, alasan Abe mengadakan pemilihan lebih cepat dari jadwal seharusnya ialah untuk memastikan sekaligus mempertahankan jabatan Perdana Menteri. Tujuan lainnya yaitu memantapkan peluangnya sebagai pimpinan Partai Demokrasi Liberal (LDP).
Baca juga: Setelah Keok PD II, Kini Militer Jepang & Jerman Mulai Panas
Keyakinan Abe untuk bisa melanggengkan jabatannya bukan tanpa dasar. Tingkat elektabilitasnya perlahan pulih dalam beberapa waktu terakhir semenjak skandal korupsi yang melibatkan pejabat pemerintahan di bidang pendidikan pada musim panas lalu.
Penyebab naiknya elektabilitas Abe adalah keberhasilannya membalikkan prediksi banyak orang mengenai pertumbuhan ekonomi. Dalam tiga bulan terakhir, rata-rata pertumbuhan GDP Jepang menyentuh angka 2,5 persen.
Selama menjabat, banyak pihak menyebutkan terdapat dua tantangan yang sedang dihadapi pemerintahan Abe. Tantangan pertama ialah Korea Utara, yang dianggap Abe sebagai ancaman nasional yang harus segera diselesaikan.
Keadaan tersebut membuat Jepang berpikir ulang mengenai strategi pertahanannya. Awal tahun lalu, Abe memasang tenggat waktu tahun 2020 untuk mengubah pasal 9 konstitusi Jepang. Hakikatnya, pasal itu merupakan warisan Amerika yang diberlakukan pasca Perang Dunia II. Poin terpenting yang termaktub dalam pasal tersebut adalah Jepang dilarang mempertahankan kekuatan militernya.
Maka dari itu, Abe hendak menghapus pasal larangan tersebut agar Jepang mampu mengelola ancaman yang ditimbulkan Korea Utara dengan kekuatan militernya sendiri. Guna memuluskan langkahnya, koalisi Abe (LDP dan Komeito) harus meraih dua per tiga kursi mayoritas di majelis rendah.
Wacana ini sudah ditentang China dan Korea Selatan yang berpendapat hadirnya militer Jepang hanya akan membangkitkan “memori masa lalu tentang peperangan.” Florian Kohlbacher, direktur Economist Corporate Network Asia Utara menjelaskan, perubahan konstitusi yang diinginkan Abe merupakan salah satu ambisinya untuk meneruskan kesuksesan reformasi ekonomi Abenomics.
Baca juga: Jelang Pemilu, PM Jepang Janji Atasi Ancaman Korea Utara
Kemudian yang tak kalah penting adalah kenaikan pajak konsumsi. Program ini dianggap tidak populer untuk publik Jepang. Secara garis besar, kenaikan pajak konsumsi digunakan untuk mendanai pengeluaran jaminan sosial serta membayar hutang pemerintah. Untuk memuluskan program itu, Abe menjanjikan paket stimulus sebesar 2 triliun yen ($17,8 miliar) untuk perawatan anak, pendidikan, sampai jaminan sosial bagi orang tua.
Yuriko Koike: Lawan Baru Abe dari Tokyo
Tanggal pemilihan sudah diputuskan: 22 Oktober 2017. Masa-masa kampanye mulai digencarkan. Nyatanya, Abe tak sendirian. Perlawanan dipastikan muncul dari sosok Yuriko Koike dengan partai yang baru didirikannya, Kibo no to atau Partai Harapan.
“Kami menawarkan alternatif kepada para pemilih agar bisa mengkoreksi politik yang didominasi Abe,” jelas Koike saat acara debat pada Minggu (8/10/2017) kemarin.
Keberadaan Koike tidak bisa dianggap remeh oleh Abe. Pada musim panas 2016 lalu, Koike menggemparkan dunia politik Jepang ketika berhasil memenangkan pemilihan gubernur. Singkat kata, Koike menjadi gubernur perempuan pertama Tokyo. Lalu, saat pemilihan regional di Tokyo, partai Abe kalah oleh Partai Koike Tomim yang menaungi Koike. LDP memperoleh 23 kursi, sedangkan Koike Tomim mendapat 79 kursi.
Pertarungan Abe dan Koike diperkirakan tak jauh dari isu seputar Korea Utara, pajak konsumsi, serta pengelolaan energi nuklir. Untuk Korea Utara, Koike sepakat dengan usulan Abe mengubah pasal konstitusi tentang kekuatan militer. Sementara untuk pajak konsumsi, keduanya berbeda pendapat. Abe mendorong terwujudnya program itu untuk mendanai pengeluaran sosial. Sedangkan Koike menolak wacana tersebut dan cenderung mengalokasikan dana untuk keluarga miskin.
Baca juga: Budaya Jujur di Jepang Sudah Diasah Sejak Dini
Kemudian untuk sektor energi, Abe ingin mendorong pengelolaan nuklir guna menurunkan ketergantungan Jepang pada impor bahan bakar yang mahal. Bagi Abe, tenaga nuklir membantunya memenuhi komitmen perubahan iklim. Di lain sisi, Koike ingin menghapuskan tenaga nuklir pada 2030 dan berupaya meningkatkan energi terbarukan.
Berbagai hasil jejak pendapat menempatkan Abe dan koalisinya sebagai pemenang pemilu. Berdasarkan polling yang dikeluarkan Kyodo News, 30 persen koresponden memilih partai Abe, 8 persen oposisi, serta 42,2 persen belum menentukan pilihannya. Majalah Nikkei juga merilis hasil serupa; koalisi Abe diprediksi mendapatkan 290 kursi dan partai Koike hanya 69 kursi.
Profesor politik Jepang dari Universitas Sophia Tokyo, Koichi Nakano mewanti-wanti Abe. “Secara teori, jabatan Abe tinggal setahun. Tapi seharusnya dia sadar bahwa dukungan kepadanya tidak selalu membaik,” katanya. “Abe telah dihukum dengan skandal korupsi yang menyeretnya. Dan kelak dia harus menjawab banyak pertanyaan.”
Penulis: M Faisal Reza Irfan
Editor: Windu Jusuf
