tirto.id - Kamis (9/8), Joko Widodo dan Prabowo Subianto resmi mengumumkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan bertarung dalam Pilpres 2019. Didukung PDIP, PPP, Partai Nasdem, PSI, Partai Golkar, PKB, Partai Hanura, Perindo, dan PKPI, Jokowi mengumumkan dirinya berpasangan dengan Ketua MUI, Ma’ruf Amin. Sedangkan Prabowo menggandeng Sandiaga Uno, dengan dukungan Partai Gerindra dan PKS.
Tak ada calon perempuan dalam kontestasi politik kali ini. Padahal Ketua Umum PPP, Romahurmuziy, sempat menyebutkan bahwa ada 10 nama yang menjadi kandidat Cawapres Jokowi. Dua di antaranya perempuan, yakni Sri Mulyani dan Susi Pudjiastuti.
Dua puluh tahun sejak Reformasi bergulir, belum ada kandidat capres dan cawapres perempuan selain Megawati Soekarnoputri. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menyampaikan kepada Tirto bahwa absennya kandidat perempuan dalam bursa pilpres Indonesia disebabkan oleh situasi politik yang belum ramah perempuan.
Titi mencontohkan, dalam pemilihan legislatif partai politik masih terpaksa menjalankan syarat keterwakilan perempuan 30% dalam daftar calon. Sementara dalam kontestasi jabatan kepala negara, partai politik lebih mempertimbangkan kepastian pemenangan.
“Ini terjadi sejak pertama kita pilpres dan diperparah lagi pada 2009, ketika ambang batas parlemen diberlakukan. Ini 'kan memperkecil ruang gerak kontestasi, karena ada pembatasan, yakni kepemilikan 20% kursi, atau 25% suara sah, sehingga yang di bawah itu harus berkoalisi. Ruang perempuan untuk mendapat tiket pencalonan pun semakin berat,” ujar Titi.
Menurut Titi, dua orang yang disebut Romahurmuzy, yakni Sri Mulyani dan Susi Pudjiatuti, memiliki kapasitas, kompetensi, dan kredibilitas lebih unggul dibandingkan calon-calon lainnya.
Juli 2018 lalu, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengeluarkan hasil survei terkait bakal cawapres yang dianggap paling layak mendampingi Jokowi. Nama Sri Mulyani masuk dalam daftar cawapres ideal Jokowi pada bidang ekonomi, dengan dukungan 32,5%, diikuti Susi Pudjiastuti (24,5%), dan Chairul Tanjung (17%).
Selain LSI Denny JA, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) juga pernah merilis kualitas personal sejumlah tokoh menjelang Pilpres 2018. SMRC mengajukan 22 nama tokoh untuk dinilai para responden. Nama-nama itu dipilih berdasar kabar yang beredar di media massa dan informasi awal dari kelompok elite dan pembuat opini.
Hasilnya, nama Sri Mulyani juga dianggap layak berduet dengan Jokowi. Menggunakan skala 0-10, Sri Mulyani mendapat skor 6,2, di bawah Jokowi, JK, Mahmud MD, dan Airlangga Hartarto dalam penilaian kelompok elite. Namun pada penilaian kelompok pembuat opini, nama Sri Mulyani hanya kalah dengan Jokowi, JK, dan Mahfud MD.
Kepresidenan Megawati
Sejak Pilpres pasca-reformasi pertama (1999), Megawati Soekarnoputri adalah satu-satunya perempuan yang pernah maju sebagai kandidat. Titi Anggaraeni menilai, keterpilihan Megawati saat itu tidak dapat sepenuhnya dilihat sebagai faktor tunggal kepemimpinan perempuan.
“Kehadiran beliau tidak lepas dari masa transisi kepemimpinan dalam konteks peralihan rezim. Kemudian identifikasi dengan dinasti politik dan ideologi yang identik dengan simbol keluarga (Sukarno), menyatukan kepentingan politik orang-orang yang berbeda dalam satu partai,” ungkap Titi.
Dikutip dari buku 100 Great Woman (2010: 97), Megawati maju sebagai capres dari PDIP di tahun 1999. Ketika itu, dalam pemilihan presiden yang belum dilakukan secara langsung, Megawati bersaing dengan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ia kalah dalam pemungutan suara dalam Sidang Istimewa MPR 1999 dan mendapat kursi Wakil Presiden. Saat itu, Gus Dur mendapat 373 suara, sementara Megawati 313 suara.
Dua tahun berselang, berdasarkan keputusan Sidang Istimewa MPR, Megawati menggantikan Gus Dur sebagai presiden. Sidang itu digelar untuk merespons langkah Abdurrahman Wahid yang membekukan lembaga MPR/DPR dan Partai Golkar.
Saat itu, Juli 2001, ibukota dalam keadaan tegang. Mengutip laporan bertajuk “Bagaimana media Jakarta meliput hari-hari diturunkannya Presiden Abdurrahman Wahid” (2001), Andreas Harsono dkk menuturkan bahwa 2095 tentara dan polisi dari 29 satuan berjaga-jaga di kompleks parlemen di Senayan, mengantisipasi kemungkinan datangnya ribuan demonstran pro-Gus Dur yang didukung Nahdlatul Ulama (NU) guna memprotes rapat paripurna MPR.
“Mana mungkin sidang istimewa ditentukan oleh sebuah paripurna? Bagaimana mungkin bagian yang lebih kecil bisa menentukan sesuatu yang lebih besar?” gugat Gus Dur kala itu sebagaimana dilaporkan Andreas Harsono.
Dalam pemungutan suara di Senayan, 180 legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan setuju jika sidang istimewa dipercepat pada Senin, 23 Juli 2001. Dari total 601 orang anggota MPR yang hadir, 592 setuju sidang istimewa diselenggarakan.
Akhirnya, pada 23 Juli 2001, seluruh anggota MPR sepakat Gus Dur diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden, karena dianggap melanggar haluan negara. Ia pun digantikan oleh wakilnya, Megawati Soekarnoputri.
Dilansir dari BBC, Direktur API Foundation Julia Suryakusuma mengatakan bahwa terlalu sederhana untuk menilai Megawati dari sudut gender. Bahkan Megawati, imbuh Julia, tak pernah menggubris cemoohan karena jenis kelaminnya itu.
“(Penunjukan Megawati sebagai presiden) memancing diskusi tentang partisipasi perempuan dalam politik dan ini hal yang baik. Keterpilihan ini baik bagi isu perempuan yang telah dikesampingkan dalam reformasi. Mumpung Megawati masih presiden, akan akan lebih bijak jika kita melobinya agar isu keterwakilan perempuan muncul ke permukaan,” jelas Julia kepada BBC.
Fungsionaris PDIP Heri Achmadi mengatakan bahwa Indonesia bisa memperoleh manfaat dari pendekatan Megawati yang dinilainya 'keibuan'.
“Pertama-tama, dia politikus. Tapi dia juga seorang ibu yang punya perhatian kepada kadernya, kepada orang-orang yang bekerja dengannya,” ujar Heri dilansir BBC.
Menurut artikel yang ditulis oleh Nila Sukmaning Rayahu berjudul Pemimpin "Perempuan: Ikon Perempuan atau Ikon Feminis?”, kedudukan Megawati sebagai presiden perempuan pertama adalah momentum bersejarah bagi kesetaraan gender di Indonesia. Sebagai seorang perempuan, Megawati dianggap sebagai sosok yang inspiratif dan berani melawan rezim Orde Baru.
Sayangnya, selama memerintah, Megawati kurang memberikan perhatian terhadap isu perempuan.
“Banyak isu-isu perempuan yang menyita perhatian masyarakat, tetapi kurang mendapat perhatian yang berarti dari pemerintah. Sebut saja kasus Buyat, kasus TKI Nunukan, dan nasib buruh perempuan yang bekerja di luar Indonesia,” tulis Rahayu.
Tak hanya itu, penerimaan buruh migran yang didominasi oleh perempuan, menyebabkan peningkatan kasus diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.
Serba Salah Pemimpin Perempuan
Meski kepemimpinan Megawati tak membawa banyak perubahan bagi nasib perempuan, Titi Anggraeni menilai nama-nama perempuan yang sempat muncul dalam calon potensial pendamping Jokowi adalah perempuan yang dianggap memiliki kompetensi profesional di bidangnya.
“Sebenarnya perempuan itu mampu dan bisa dan sangat bisa. Yang terpenting adalah kesempatan dan ruang yang diberikan. Kalau benar-benar demokratis, perempuan punya kesempatan untuk memenangkan pemilu,” ujarnya.
Menurut studi Anne M. Koenig dkk yang bertajuk “Are Leader Stereotypes Masculine? A Meta-Analysis of Three Research Paradigms” (2011), diketahui bahwa laki-laki cenderung keberatan dipimpin oleh perempuan, sehingga mereka jadi penghambat majunya posisi perempuan, termasuk dalam kontestasi jabatan publik.
“Keyakinan laki-laki bahwa perempuan tidak memiliki kualitas pemimpin dapat membatasi akses perempuan ke posisi otoritas dan memperlambat langkah mereka untuk memperoleh posisi sebagai pemimpin,” tulis Koenig dkk.
Pernyataan tersebut mengonfirmasi studi yang telah dilakukan Shriley M. Rosenwasser dan Jana Seale pada 1988. Dalam laporan penelitian bertajuk “Attitudes Toward a Hypothetical Male or Female Presidential Candidate - A Research Note”, Rosenwasser dan Seale menunjukkan bahwa kualitas "maskulin" dianggap lebih dibutuhkan dalam tugas kepresidenan, ketimbang kualitas "feminin". "Memberantas terorisme" diasosiasikan dengan kualitas "maskulin". Sementara pelaksanaan kebijakan publik yang pro-kaum miskin diasosiasikan dengan kualitas "feminin".
Walhasil, seorang perempuan juga bisa punya terpilih karena dinilai punya sisi maskulin.
”Namun, ada kemungkinan bahwa sisi ‘maskulin’ perempuan justru dianggap melanggar norma adat yang ada,” ungkap Rosenwasser dan Seale.
Editor: Windu Jusuf
