tirto.id - Ketua DPP PKB, Abdul Karding mengaku tak masalah apabila Presiden Joko Widodo memberikan ‘jatah menteri’ untuk kader Nahdlatul Ulama (NU). Namun, menurut dia, jatah untuk NU dan PKB sebaiknya dibedakan.
“Saya kira beda ya, kalau ada jatah-jatah. Pasti beda karena NU [sebagai organisasi] juga bekerja, PKB sebagai partai juga bekerja, jadi beda,” tutur pria yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum TKN Jokowi-Ma’ruf itu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2019).
Sebelumnya, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar mengajukan jatah 10 menteri kepada Jokowi, dan jumlah tersebut dipandang sudah termasuk dengan kader NU. Namun, Sekretaris Badiklatpus PDIP, Eva Sundari menilai, sebaiknya jatah menteri untuk NU dan PKB dijadikan satu.
Kendati tidak sepakat dengan argumen-argumen tersebut, Karding menekankan bukan berarti dia menentangnya. Baginya semua orang berhak beraspirasi.
“Ya itu kan namanya aspirasi, kan boleh saja. Soal eksekusinya nanti, kan di Pak Jokowi,” pungkasnya.
Wacana jatah menteri untuk NU awalnya muncul dari pernyataan Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur, KH Agoes Ali Masyhuri alias Gus Ali. Gus Ali berkata, dalam politik "tidak ada yang gratis," termasuk peran NU di balik kemenangan paslon Jokowi-Ma’ruf dalam Pilpres 2019.
Ali menilai NU punya andil besar terhadap kesuksesan Jokowi dan Ma'ruf mengalahkan Paslon Prabowo-Sandiaga.
Penulis: Herdanang Ahmad Fauzan
Editor: Alexander Haryanto
