tirto.id - Partai Kebangkitan bangsa (PKB) percaya diri bahwa kadernya siap menjadi menteri di kabinet Joko Widodo mendatang. Di posisi manapun, PKB mengaku siap.
"Stok kader PKB cukup untuk posisi manapun, sesuai tantangan periode ini," tegas Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid kepada Tirto, Kamis (4/7/2019).
Meski demikian, Jazilul menilai, komposisi menteri tetap menjadi kewenangan presiden. Apa yang disampaikan PKB bahwa mereka menginginkan 10 posisi menteri hanya wacana dan harapan belaka.
"Itu doa dan usul saja, bukan minta-minta apalagi menekan-nekan, pada akhirnya dikembalikan pada hak presiden," ucapnya.
Akibat permintaan 10 menteri itu, Partai Nasdem lantas meminta jatah lebih banyak. Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem Teuku Taufiqulhadi menyatakan, pihaknya meminta jatah 11 kursi menteri.
Menurut dia, permintaan ini wajar. Perebutan kursi menteri antar partai pun semakin besar.
"Suara Nasdem kan lebih besar daripada PKB di DPR berdasarkan kursi. Maka, sepantasnya Nasdem mengusulkan 11 (kursi menteri)," kata Taufiq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2019).
Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, belum mengetahui siapa saja kader PKB yang akan diajak bergabung sebagai menteri oleh capres nomor urut 01 Joko Widodo.
Menurutnya, pembentukan kabinet adalah hak prerogratif presiden. Meski demikian, ketua umum partai ini tentu akan diajak berdiskusi terkait hal itu.
"Kabinet belum. Insyaallah akan menjadi sikap presiden. Kita akan tunggu saja karena itu hak prerogratif presiden," ucap Cak Imin di kantor DPP PKB, Jakarta, Senin (17/6/2019) lalu.
Cak Imin mengaku, telah mengajukan sejumlah nama untuk menjadi pertimbangan Jokowi menentukan menteri. Tetapi ia, enggan membuka nama-nama itu.
"Pasti presiden akan mengajak bicara kita, nanti kami tunggu," tukas dia.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
