tirto.id - Nahdlatul Ulama (NU) dianggap punya kontribusi memenangkan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam Pemilu Presiden 2019. Selepas kemenangan pasangan nomor urut 01 itu, kini muncul suara-suara agar NU dapat kursi menteri di kabinet mendatang.
Salah seorang yang menyuarakan aspirasi itu adalah Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur, KH Agoes Ali Masyhuri (Gus Ali). Bagi Gus Ali, dukungan terhadap Jokowi-Ma’ruf bukan sesuatu yang gratis, sehingga NU layak diberi jatah kursi,
“Tidak ada dukungan politik yang gratis. Insya Allah akan mendapat posisi yang strategis” kata Gus Ali, Rabu, 19 Juni 2019.
Pernyataan Gus Ali ini selaras dengan Sekretaris Jenderal PBNU, Helmy Faishal Zainy. Mantan Menteri Pedesaan dan Daerah Tertinggal di Kabinet Indonesia Bersatu II ini mengaku, NU siap menyodorkan kader terbaik jika diminta Jokowi.
“Kalau PBNU diminta, ahli apa pun kami siap. Ahli agama, ekonomi, pendidikan, teknologi," kata Helmy, Senin, 24 Juni 2019, seperti dilansir Tempo.co.
Helmy belum bisa memastikan apakah kader yang nantinya disodorkan termasuk kader NU yang aktif di PKB atau tidak. Ia pun belum bisa merinci berapa jumlah kader yang disiapkan.
Munculnya aspirasi agar kader NU menjadi menteri ini adalah perkara biasa. Pada kabinet-kabinet sebelumnya, kader NU memang kerap mengisi pos menteri, minimal Menteri Agama. Namun, pembagian jatah antara NU dan PKB jadi hal pelik lantaran PKB adalah partai, sedangkan NU adalah ormas. Namun, PKB lahir dari rahim NU, sehingga keduanya beririsan.
Jatah NU Dianggap Sudah Terwakili Ma’ruf Amin
Permintaan NU ini ditanggapi Wakil Sekretaris Jenderal PPP Ahmad Baidowi. Menurut dia, keberadaan NU di pemerintah sudah terwakili sosok Kiai Ma’ruf Amin. Awiq, sapaan Baidowi, mengatakan Kiai Ma'ruf yang akan menjabat Wakil Presiden 2019-2024 adalah ulama besar NU dan masih menjabat Rais ’Aam PBNU.
Ia juga menyebut, banyak kader NU yang tersebar di sejumlah partai yang mengusung pasangan Jokowi-Ma’ruf saat Pilpres 2019. Sehingga permintaan jatah kursi menteri dinilainya menafikan keberadaan kader NU di partai-partai tersebut.
"Masak kader kami atau Golkar yang NU tidak dianggap?" kata Baidowi kepada reporter Tirto, Selasa (2/7/2019)
Sementara itu, Sekretaris Badiklatpus PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari menilai wajar permintaan jatah menteri ini. Eva mempersilakan apabila memang NU tetap mau meminta jatah menteri kepada Jokowi. Namun, Eva menyebut, sebaiknya cukup satu jalur saja yang mewakili PBNU, misalnya melalui PKB.
“Jadi jangan double-double,” kata Eva, Selasa kemarin.
Eva pun punya pandangan sama dengan Baidowi terkait keterwakilan NU. Menurutnya, Kiai Ma’ruf menjadi representasi NU yang luar biasa besar dalam pemerintahan mendatang. Namun, Eva mengaku, menyerahkan penyusunan komposisi menteri kepada Jokowi yang memiliki hak prerogatif.
“[Posisi Ma’ruf] Itu senilai banyak menteri, lho. Wong, menko saja dinilai tiga menteri, kok, apalagi wapres. Tapi kebijakan kami kembalikan ke prinsip prerogatif [presiden],” kata Eva.
PKB Tetap Minta Beda Jatah?
Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid mengatakan pembagian kursi menteri adalah kewenangan presiden. Soal apakah jatah menteri PKB dan NU dipaketkan atau dipisah, kata Jazilul, itu pun cuma masalah teknis.
“Itu kami serahkan ke presiden gimana caranya,” ujar Jazilul kepada reporter Tirto.
Meski menyerahkan masalah teknis ke Jokowi, Jazilul bilang, Jokowi tetap butuh sosok yang mewakili NU. Alasannya, NU adalah organisasi Islam yang moderat sehingga bisa menjawab tantangan radikalisme di era mendatang.
“Ini bisa menguatkan Jokowi untuk mengisi kabinetnya,” ucap Jazilul.
Ia pun menyebut partainya akan menyiapkan nama yang terpisah dari NU untuk diusulkan kepada Jokowi.
Secara terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal PKB Daniel Johan mengapresiasi jika Jokowi memisahkan jatah menteri untuk PKB dan NU. Ini lantaran PBNU diakui Daniel sebagai salah satu organisasi yang ikut memenangkan paslon Jokowi-Ma'ruf
“Iya masing-masing mewakili,” kata Daniel kepada reporter Tirto.
Tanggapan Ma’ruf Amin
Sejauh ini, wacana pembagian kursi menteri belum dibahas Jokowi. Setidaknya ini diakui Wakil Presiden terpilih, Ma’ruf Amin. Namun, Ma’ruf meyakini Jokowi akan mengajaknya bicara soal pembagian jatah menteri ini.
“Pasti, semua akan dibicarakan,” kata Ma'ruf di kantor MUI, Jakarta, kemarin.
Terkait munculnya permintaan NU agar diberi jatah kursi menteri di kabinet mendatang, Ma’ruf mengaku menyerahkan kepada PBNU untuk menyampaikan langsung permintaan tersebut kepada Jokowi.
Lelaki yang menjabat Rais ‘Aam PBNU ini tak menyebut dirinya akan memperjuangkan permintaan itu. Namun, ia meyakini Jokowi akan meminta pertimbangannya seandainya NU diberi jatah menteri.
“Nanti, kan, Pak Jokowi minta pertimbangan saya. [Tapi sejauh ini] Saya belum memberikan usulan,” kata Kiai Ma’ruf.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Mufti Sholih
