tirto.id - Tambahan 3.000 Pegawai Negeri Sipil (PNS) tengah dibutuhkan Pemerintah Kota Palembang. Dari jumlah itu, sebanyak 30 persen akan dialokasikan untuk tenaga pendidik atau guru sekolah.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang menyebutkan, pemkot telah mengajukan permohonan ke Kemenpan-RB mengenai kebutuhan tersebut.
"Saat ini tinggal menunggu surat balasan dari Kemenpan-RB karena tentunya akan dianalisa terlebih dahulu di tingkat pusat," kata Kepala BKPSDM Ratu Dewa di Palembang, Rabu (4/4/2018).
Ia mengatakan pemerintah pusat sebelumnya telah menginformasikan ke seluruh pemerintah daerah mengenai peluang pengangkatan PNS untuk menggantikan pegawai yang sudah pensiun dan memenuhi kebutuhan lainnya.
"Informasinya akan mendapatkan kepastian pada pertengahan tahun ini. Jadi baru dapat diketahui berapa jumlah yang disetujui dari pengajuan tambahan 3.000 PNS itu," kata dia.
Ia menjelaskan bahwa kebutuhan 3.000 PNS Kota Palembang itu direncanakan untuk bidang tenaga pengajar khususnya guru SD, tenaga kesehatan, tenaga skill tertentu seperti jurnalistik dan sarjana pemerintahan.
"Jumlah yang kami ajukan tiap-tiap bidang ini sesuai dengan pemetaan kebutuhan pegawai yang dilakukan pemkot. Yang jelas, guru yang kebutuhannya sangat mendesak saat ini karena tidak adanya pengangkatan PNS dalam beberapa tahun terakhir, semoga saja Palembang dapat jatah tahun ini," kata dia.
Kepala Bappeda dan Litbang Kota Palembang Harrey Hadi mengatakan, saat ini proporsi belanja langsung dan tidak langsung Pemkot Palembang saat ini sudah sangat bagus. Karenanya, bukan suatu yang mustahil jika Pemkot Palembang melakukan penerimaan CPNS.
"Proporsi belanja langsung dan tidak langsung APBD tahun 2018, untuk yang langsung 54,44 persen dan belanja tidak langsung 45,56 persen dari total anggaran Rp 3,491 triliun," kata dia.
Menurutnya, kondisi ini berbeda dengan tiga tahun sebelumnya sehingga penerimaan CPNS tidak bisa dilakukan karena anggaran untuk membayar gaji pegawai tidak tersedia.
Seleksi CPNS yang akan dibuka pada 2018 difokuskan pada formasi tenaga kesehatan dan pendidikan di daerah. Hal ini telah diterangkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur sebelumnya.
"Penerimaan [CPNS] 2018 yang kami butuhkan tenaga kesehatan dan pendidikan," kata Menteri Asman seusai acara penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah (SAKIP) Kabupaten/Kota dan Provinsi di Wilayah III di Yogyakarta, 13 Februari lalu.
Menurut dia, hingga saat ini masih banyak daerah yang kekurangan tenaga kesehatan. Demikian juga tenaga pengajar, masih banyak sekolah di berbagai daerah yang belum memiliki jumlah guru yang memadai.
Terkait kuota CPNS pada 2018, menurut Asman, hingga saat ini masih dalam penghitungan menyesuaikan dengan kemampuan belanja pegawai masing-masing daerah.
"Itu sangat tergantung kepada berapa besar kemampuan daerah dalam memberikan belanja pegawai. Karena untuk daerah yang belanja pegawainya sudah di atas 50 persen kita tidak beri [kuota CPNS]," ungkap dia.
Penulis: Yuliana Ratnasari
Editor: Yuliana Ratnasari
