Masuk tirto.id
tirto.id - Penolakan terhadap kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sampai 1.000 persen di Kota Cirebon terus menguat. Gerakan Rakyat Cirebon (GRC) memastikan akan menggelar aksi besar pada 11 September 2025 dengan mengepung Balai Kota.
Perwakilan GRC, Reno Sukreno, menyebut kenaikan PBB dinilai membebani masyarakat. Ia menegaskan tuntutan utama adalah menurunkan tarif PBB serta mendorong transparansi keuangan daerah.
“Kenaikan PBB harus diturunkan agar tidak menjadi beban masyarakat,” ujarnya dalam rapat konsolidasi di Kedai Alna Seafood, Selasa (19/8/2025).
Dilanjut perwakilan lainnya, Nurhaedi, yang mengingatkan agar gerakan tidak ditunggangi kepentingan politik. “Jangan sampai ada yang mempolitisir gerakan ini,” tegasnya.
Perwakilan GRC lainnya, Yayat Suyatna, pun menambahkan bahwa persoalan PBB hanyalah salah satu isu. “GRC akan tetap bersuara untuk seluruh permasalahan kota ini,” katanya.
GRC telah membentuk posko dan memasang spanduk di sejumlah titik. Aksi 11 September juga akan melibatkan berbagai aliansi, termasuk Kaukus Muda Kota Cirebon, GAPURA, LBH Caruban Nagari, hingga FKPPI.
Di sisi lain, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menyatakan kenaikan hingga 1.000 persen tidak dialami semua wajib pajak. “Hanya 309 wajib pajak yang kenaikannya terasa,” katanya. Ia juga menegaskan kebijakan ini warisan dari wali kota sebelumnya.
Untuk meredam gejolak, Pemkot Cirebon memberi diskon PBB sebesar 50 persen hingga akhir 2025. Selain itu, juga relaksasi 60 persen bagi yang terdampak signifikan.
Effendi berjanji akan merevisi tarif PBB pada 2026 agar lebih pro-rakyat. Selain itu, pemkot juga akan mengoptimalkan pajak restoran, hotel, retribusi parkir, serta memberdayakan lahan tidur milik daerah.
Meski begitu, GRC memastikan aksi 11 September tetap digelar sebagai puncak konsolidasi massa menuntut peninjauan ulang kebijakan PBB.
=====
Cirebon Banget adalah akun IG City Info yang merupakan bagian dari #KolaborasiJangkarByTirto.
Penulis: Cirebon Banget
Editor: Siti Fatimah
