tirto.id - Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) menilai Kementerian Agama (Kemenag) selama ini kurang memperhatikan persoalan masjid di Indonesia. Akibatnya, urusan masjid lebih banyak ditangani oleh masyarakat.
JK menyatakan hal tersebut saat membuka Rakernas Dewan Masjid Indonesia (DMI) ke-I di Istana Wakil Presiden Jakarta, pada Jumat (23/11/2018) seperti dilansir Antara.
"Yang paling kurang diurus Kementerian Agama itu urusan masjid, paling kurang. Jadi Dirjen (Bina) Masyarakat Islam ini enak dia, tidak banyak urusannya kan, dakwah juga tidak, hitung masjid juga tidak," kata JK.
Ketua Umum PP DMI tersebut mencontohkan Kemenag sampai sekarang belum memiliki data pasti mengenai jumlah masjid di Indonesia. Sementara data DMI soal jumlah masjid di Indonesia yang kini 800-900 ribu, menurut JK, baru berdasar perkiraan saja.
"Kita selalu memakai [data] masjid ada 800 ribu, mungkin sekarang sudah 900 ribu. Yang tahu betul itu cuma Allah SWT. Kita tanya Menteri Agama [Lukman Hakim Saifuddin], dia juga tidak tahu," kata JK.
Oleh karena itu, dia meminta Direktur Jenderal Bina Masyarakat Islam, Kemenag, Muhammadiyah Amin segera menghitung dengan tepat jumlah masjid di Indonesia. Menurut JK, penghitungan itu bisa segera dilakukan jika Kemenag secepatnya berkoordinasi dengan pemda tingkat provinsi dan kabupaten atau kota.
"Sekarang saya tugasi you [Kemenag] selama enam bulan kasih kami [DMI] jumlah [masjid] yang benar. Kami juga wajibkan nanti ketua-ketua [DMI] daerah membikin pemetaan supaya masuk ke aplikasi kita, nanti dijelaskan di aplikasi DMI," ujar JK.
Menanggapi pernyataan JK, Dirjen Bina Masyarakat Islam Muhammadiyah Amin mengklaim selama ini instansinya telah melakukan pendataan masjid melalui Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia.
Berdasarkan data Kemenag, jumlah masjid dan musala yang tercatat di 34 provinsi saat ini sebanyak 741.991 unit. Perbedaan data masjid dengan DMI, menurut Amin, disebabkan oleh adanya bangunan masjid dan musala di tempat fasilitas umum yang tidak dihitung oleh Kemenag.
"Pendataan itu berbeda dengan yang dilakukan DMI, karena kalau [data] DMI itu semua masjid didata. [Termasuk] masjid yang di terminal, di rest area, itu didata semua oleh DMI. Kalau DMI menyebut ada 800 ribu lebih, itu wajar," jelas Amin.
Dengan waktu enam bulan, seperti yang diperintahkan JK, Amin menyanggupi akan menyelesaikan pendataan masjid dan musala di seluruh wilayah di Indonesia. "Setelah pendataan, kami akan duduk bersama DMI untuk menyamakan data yang ada," kata dia.
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom
