tirto.id - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku sudah menerima daftar masjid yang diduga terpapar paham radikalisme di Indonesia. Data itu didapatkan Jusuf Kalla dari Badan Intelijen Nasional (BIN).
Pria yang akrab disapa JK itu mengatakan, masalah tersebut juga telah dibawanya ke dalam rapat internal Dewan Masjid Indonesia (DMI). Di organisasi itu, JK menjabat sebagai ketua umumnya.
"Saya sudah bicara dengan Kepala BIN, Pak Budi Gunawan, tentang hal ini; dan saya diberikan daftarnya. Ada yang ringan, ada yang menengah, ada yang berat," kata JK di Istana Wakil Presiden Jakarta, Jumat (23/11/2018), seperti dikutip Antara.
JK mengaku telah membahas kasus masjid yang terpapar radikalisme itu dan sudah menemukan solusinya. Salah satunya dengan cara melakukan pendekatan dengan para penceramah di masjid.
"Karena itu, (saya) rapat sebentar di Dewan Masjid antara lain juga bagaimana sampai ke bawah itu diberikan suatu batasan-batasan, (penceramah) jangan membikin hoaks, jangan bicara tanpa data," tegas Wapres.
Selain itu, kata JK, DMI juga akan membuatkan kurikulum untuk penceramah di masjid. Menurut JK, kurikulum tersebut akan menetapkan tema ceramah tertentu setiap bulannya. Tapi, lanjut dia, kurikulum tersebut tidak menyeragamkan konten khotbah.
"Mengatasinya ialah tentu (dengan) pendekatan dan memberikan juga batasan-batasan, membuat kurikulum. DMI selalu minta dibuatkan kurikulum dan juga penilaian kepada penceramah. Kita tidak melarang penceramah, tetapi batasan-batasannya mereka harus taati," kata JK menjelaskan.
50 Penceramah di 41 Masjid Lingkungan Pemerintah Terpapar Radikalisme
Juru Bicara Kepala BIN Wawan Hari Purwanto mengatakan ada sekitar 50 penceramah di 41 masjid lingkungan pemerintah terpapar radikal. Data tersebut, kata Wawan, mereka dapatkan dari laporan Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) NU.
Wawan menyatakan, hasil survei dari P3M NU itu merupakan peringatan dini. Dan BIN, kata dia, akan menindaklanjuti, melakukan pendalaman serta melakukan penelitian lanjutan.
"Masjidnya tidak radikal, tapi ada penceramahnya di masjid di lingkungan pemerintah semua di Jakarta," kata Wawan di Jakarta Selasa (20/11).
Wawan menegaskan, BIN akan memberikan peringatan dini atau early warning system dalam rangka meningkatkan kewaspadaan, tetap menjaga sikap toleran dan menghargai kebhinekaan.
Dalam survei yang dilakukan P3M NU, setidaknya ada 41 dari 100 masjid milik kantor pemerintah terindikasi radikal yang disebarkan melalui setiap ceramahnya.
Dari 41 masjid tersebut, 17 di antaranya masuk dalam kategori radikal tinggi, 17 radikal sedang dan 7 masjid berkategori radikal rendah.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
