Masuk tirto.id
tirto.id - Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono, meminta pemerintah daerah proaktif dalam memperbarui data yang menjadi dasar penyaluran program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Pemutakhiran data itu penting agar bantuan lebih optimal.
“PBI JKN saat ini sudah sangat padat. Karena itu, daerah harus aktif melakukan pemutakhiran data agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” kata dia.
Pernyataan tersebut disampaikan Agus Jabo saat audiensi bersama sejumlah pemerintah daerah di Kantor Kementerian Sosial, Selasa (21/4/2026).
Pertemuan ini dihadiri perwakilan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Polewali Mandar, serta DPRD Tanggamus. Pembahasan difokuskan pada penguatan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas bantuan sosial.
Dalam forum tersebut, perwakilan sejumlah pemerintah daerah menyampaikan kebutuhan tambahan kuota PBI JK karena keterbatasan APBD dan besarnya jumlah warga rentan.
Tapanuli Utara menjadi salah satu daerah yang meminta tambahan kuota. Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, menyatakan daerahnya membutuhkan tambahan kuota PBI JK mengingat mayoritas warga masih bekerja di sektor pertanian dan menghuni wilayah dengan kondisi geografis yang menantang.
“Kami berharap adanya penambahan kuota PBI JKN, mengingat kondisi masyarakat dan fiskal daerah,” kata dia.
Jonius sekaligus melaporkan bahwa bantuan penanganan bencana dari Kemensos telah mencapai lebih dari Rp5 miliar untuk 434 keluarga di daerahnya. Bantuan itu mencakup jaminan hidup (jadup), permakanan, hingga stimulan ekonomi. Namun, proses pendataan masih berlangsung karena bencana dan curah hujan belum mereda.
Selain itu, dia menambahkan, Pemkab Tapanuli Utara mengusulkan pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) sebagai layanan terpadu satu pintu bagi warga.
Selain Tapanuli Utara, Kabupaten Tanggamus yang memiliki penduduk sekitar 650 ribu jiwa juga meminta penambahan kuota PBI JK guna mengurangi beban APBD. Tambahan kuota yang diajukan sebanyak 160 ribu jiwa .
Sementara itu, Bupati Polewali Mandar, Samsul Mahmud, mengungkapkan kebutuhan PBI JK di wilayahnya masih belum sepenuhnya terpenuhi.
“Sepanjang Januari hingga April 2026, kami telah mengusulkan 27.312 jiwa melalui SIKS-NG. Saat ini peserta aktif mencapai 256.411 jiwa, sementara jumlah masyarakat dalam DTSEN desil 1 hingga 5 mencapai 326.217 jiwa,” jelasnya.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya selisih antara jumlah masyarakat rentan dan kuota yang tersedia. Di sisi lain, kebutuhan pembiayaan PBI JK di Polewali Mandar mencapai sekitar Rp44 miliar per tahun.
Menanggapi aspirasi dari sejumlah pemda tersebut, Agus Jabo menegaskan penguatan PBI JK harus mengacu pada data yang akurat dan mutakhir berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Ia menjelaskan, pembaruan data penerima bantuan sosial perlu dilakukan setiap tiga bulan, sedangkan untuk PBI JKN diperbarui setiap bulan melalui koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos.
Menurut Agus Jabo, hingga Februari 2026, cakupan bantuan iuran JKN yang meliputi PBI, PBPU Pemda, dan PBPU kelas 3 telah menjangkau 156,8 juta jiwa. Angka ini menunjukkan besarnya intervensi pemerintah sekaligus pentingnya menjaga akurasi data.
“Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci dalam memperkuat perlindungan sosial. Pemutakhiran data, dukungan fiskal, dan inovasi layanan harus berjalan beriringan agar jaminan kesehatan tepat sasaran,” ujar Agus Jabo.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
