Menuju konten utama

Wamensos dan Bappenas Bahas Pemberdayaan untuk Atasi Kemiskinan

Wamensos Agus Jabo memaparkan program Kemensos dalam pemberdayaan warga miskin kepada pejabat Bappenas. 

Wamensos dan Bappenas Bahas Pemberdayaan untuk Atasi Kemiskinan
Suasana audiensi dengan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Bappenas Maliki di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Selasa (16/12/2025). (FOTO/dok.Kemensos)
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono, menemui sejumlah pejabat Bappenas dalam audiensi di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Pertemuan Wamensos dengan rombongan yang dipimpin oleh Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Bappenas, Maliki, tersebut membahas upaya penguatan strategi pengentasan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan.

Melalui forum ini, Agus Jabo menekankan bahwa Kemensos berkomitmen kuat untuk merealisasikan target menghapus kemiskinan ekstrem pada 2026 dan penurunan angka kemiskinan nasional menjadi kurang dari 5 persen di tahun 2029.

Menurut dia, target yang sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto itu mesti direalisasikan dengan menggelar program-program nyata yang berdampak langsung ke masyarakat dan tepat sasaran.

Agus Jabo menambahkan, Kemensos kini berfokus pada tiga hal yang sudah dimandatkan oleh Presiden.

Pertama, pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) agar seluruh bantuan sosial (bansos) tepat sasaran. Kedua, penguatan program Sekolah Rakyat. Dan, ketiga, pengentasan kemiskinan dengan pemberdayaan.

“Skema Kemensos sendiri di dalam program pengentasan kemiskinan itu dua. Satu, menggunakan jalur graduasi yang dilakukan pendamping PKH. Pak Menteri perintahkan di 2026 itu 400 ribu KPM (graduasi), satu pendamping PKH ditargetkan oleh Pak Menteri minimal 10 KPM tergraduasi. Kedua, (melalui) kampung berdaya Kemensos, kemudian Kemensos bekerjasama dan berkolaborasi dengan pihak-pihak lain,” jelas Agus Jabo.

Program Kampung Berdaya Kemensos telah dimulai di sembilan desa, yakni Pesodongan (Wonosobo), Kalisalak (Banyumas), Gambuhan (Pemalang), Wlahar (Brebes), Dimoro (Grobogan), Purwosari (Magelang), Ngesrepbalong (Kendal), Peniron (Kebumen), dan Kepuhsari (Wonogiri).

“Dari 9 desa yang kita berdayakan dengan nama [program] Kampung Berdaya Kemensos, kita menggraduasi 300 KPM PKH. Jadi betul-betul konkret, mereka naik kelas dan berani keluar dari bansos dan PKH. Artinya yang kita kerjakan dengan pengalaman setahun kemarin itu efektif,” kata Agus Jabo.

Program pemberdayaan tersebut disesuaikan dengan potensi lokal masing-masing wilayah. Di daerah berbasis pariwisata, Kemensos mendorong penguatan sektor wisata.Sementara di wilayah lain, Kemensos menggandeng mitra swasta untuk mengembangkan produk unggulan.

Di Desa Kalisalak, Banyumas, misalnya, Kemensos berkolaborasi dengan PT MAP untuk mengembangkan kerajinan dari enceng gondok yang kini telah menembus pasar ekspor.

“Kita sudah ekspor ke Amerika, ini mau ekspor kedua. Artinya masyarakatnya senang, tadinya mereka tidak pegang duit dengan adanya kegiatan ekonomi itu mereka pegang duit. Akhirnya bapak-bapaknya yang siang kerja di sawah, malamnya Ikut membantu bikin keranjang,” jelas Agus Jabo.

Berdasarkan laporan Mira Riyati Kurniasih selaku Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos, ratusan KPM di Bogor telah keluar dari program bantuan setelah mendapatkan intervensi pemberdayaan.

“Di Bogor kemarin saya mendapatkan laporan, 113 KPM PKH sudah keluar dari bansos. Bogor ini kemarin baru kita intervensi untuk program pemberdayaan. Melalui mekanisme off-taker itu yang paling mudah. Artinya semua produknya langsung dibeli oleh perusahaan,” kata Mira dalam forum yang sama.

Adapun Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Bappenas, Maliki, menekankan pentingnya perubahan pola pikir penerima manfaat program pengentasan kemiskinan, bahwa bantuan pemerintah tidak harus berupa bansos.

“Ini yang harus ditekankan bahwa sebenarnya mereka dapat bantuan, tetapi istilahnya naik kelas. Tidak dapat bansos lagi, tetapi dia diberdayakan,” jelas Maliki.

Audiensi tersebut turut dihadiri Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Bappenas Tirta Sutedjo, Direktur Kemandirian Sosial dan Ekonomi Bappenas Dinar Dana Kharisma, serta Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial Kemensos I Ketut Supena.

Menutup pertemuan, Agus Jabo menyerahkan cendera mata berupa produk kerajinan berstandar ekspor hasil karya KPM PKH kepada jajaran pejabat Bappenas yang hadir.

(INFO KINI)

Penulis: Tim Media Servis