Masuk tirto.id
tirto.id - Inisiatif dari Pemerintah Kabupaten Garut dan Kudus untuk mengawal percepatan program Sekolah Rakyat mendapatkan apresiasi dari Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono.
Menurut dia, sikap proaktif pemerintah daerah bisa menjadi kunci keberhasilan salah satu program prioritas Presiden tersebut.
“Saya senang karena Kudus dan Garut berinisiatif mempercepat program Sekolah Rakyat. Ini bagian dari upaya memutus transmisi kemiskinan,” ujar Agus Jabo.
Dia menyampaikan hal ini saat menerima audiensi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut dan Perwakilan DPRD Kudus di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, pada Rabu (29/4/2026).
Selain membahas percepatan pembangunan Sekolah Rakyat permanen, pertemuan itu juga menyoroti penguatan kesiapsiagaan bencana lewat program Kampung Siaga Bencana (KSB) di kedua daerah.
Agus Jabo menjelaskan, program Sekolah Rakyat ditujukan bagi anak-anak dari desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Program ini diselenggarakan sebagai bagian dari strategi penghapusan kemiskinan ekstrem menuju nol persen pada 2026.
“Sekolah Rakyat harus unggul, dengan fasilitas lengkap seperti asrama, ruang kelas, dapur, perpustakaan, hingga tempat ibadah,” jelasnya.
Ia juga menekankan, pembangunan sekolah permanen mensyaratkan ketersediaan lahan minimal 6,8 hektare milik pemerintah yang memenuhi kriteria teknis, termasuk bebas dari kawasan rawan bencana dan memiliki kontur yang sesuai.
Dalam forum itu, perwakilan DPRD Kudus, Valerie, mengungkapkan masih tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di wilayahnya yang mencapai sekitar 6.000 anak.
“Data di lapangan menunjukkan masih banyak anak tidak sekolah akibat berbagai persoalan. Ini perlu jadi perhatian bersama,” ujarnya.
Namun, dia melanjutkan, keterbatasan lahan menjadi kendala utama dalam pembangunan Sekolah Rakyat di Kudus.
Di sisi lain, Kudus juga menghadapi tantangan bencana seperti banjir dan longsor. Karena itu, program KSB perlu diperkuat guna mendukung buffer stock dan dapur umum di tingkat desa.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Sosial Garut, Marlinda, menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat rintisan di daerahnya telah beroperasi dengan 75 siswa yang terbagi jadi empat empat rombongan belajar.
Hanya saja, Garut masih menghadapi kendala lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen.
“Selain itu, kami juga mengusulkan program Kampung Siaga Bencana,” jelas Marlinda.
Menanggapi hal itu, Agus Jabo mendorong pemerintah daerah untuk segera mengusulkan pembentukan KSB dan penguatan lumbung sosial.
“Silakan ajukan ke bupati untuk mengusulkan KSB dan lumbung sosial,” katanya.
Kemensos telah menyiapkan skema bantuan sosial adaptif dalam penanganan bencana, yang mencakup fase pra-bencana, tanggap darurat, hingga pemulihan.
Menutup pertemuan, Agus Jabo menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan berbagai kendala dalam pelaksanaan program.
“Kalau daerah mengalami kendala, segera koordinasi dengan pemerintah kabupaten atau provinsi. Jika masih tidak sanggup, naikkan ke Kemensos agar kita cari solusi bersama,” tutup Agus Jabo.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
