Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah perlu bersinergi dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan pengentasan kemiskinan yang kini menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menurut Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono, pelaku usaha termasuk pihak yang bisa terlibat dalam kolaborasi itu.
"Mari kita berkolaborasi, mari kita bersinergi di dalam program pemberdayaan masyarakat, dalam rangka pengetasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem," kata Agus Jabo saat menyampaikan Pidato Kemanusiaan di hadapan perwakilan korporasi, lembaga filantrofi, hingga BUMN yang menghadiri acara Future Initiative Forum 2025 di Ballroom Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2025).
Future Initiative Forum 2025 digelar oleh Human Initiative untuk mempertemukan unsur korporasi dan Non-Government Organization (NGO) dalam kolaborasi yang lebih strategis, terukur, berkelanjutan, serta berdampak nyata bagi pembangunan masyarakat.
Selain Wamensos Agus Jabo, forum ini dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PM Nunung Nuryartono, Presiden Human Initiative Tomy Hendrajati, Guru Besar Bidang Sejarah dan Filantopi Islam UIN Syarif Hidratullah Jakarta Amelia Fauzia, Guru Besar Bidang Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial FISIP UI Isbandi Rukminto Adi, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait lainnya.
Dalam pidatonya, Agus Jabo menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah mengamanatkan pembentukan data tunggal sebagai acuan program pengentasan kemiskinan melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Badan Pusat Statistik (BPS) bertugas mengelola DTSEN sementara Kementerian Sosial (Kemensos) berperan melaksanakan pemutakhiran data tunggal tersebut.
"Presiden memerintahkan bahwa Indonesia harus memiliki data tunggal. Semua program, program ekonomi, program sosial, harus berangkat dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, supaya program atau optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem itu bisa terukur," kata Agus Jabo.
Dia menambahkan, Presiden Prabowo juga menargetkan kemiskinan ekstrem turun hingga 0 persen pada 2026. Adapun angka kemiskinan secara umum ditargetkan turun menjadi di bawah 5 persen pada 2029 mendatang.
Untuk mengejar realisasi target tersebut, arah kebijakan Kepala Negara dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia berfokus pada penguatan program pemberdayaan.
"Kalau kemarin-kemarin ya prioritas kerja Kemensos itu di Linjamsos, perlindungan dan jaminan sosial, dalam bentuk bantuan sosial, baik itu BPNT maupun program PKH. Sekarang ini kita sedang hijrah, supaya kemudian yang akan diterima oleh masyarakat itu bukan dalam bentuk bansos pasif tetapi pemberdayaan," ujar Agus Jabo.
Saat ini, dia melanjutkan, Kemensos mempunyai sekitar 33 ribu pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Setiap pendamping menerima tugas untuk mendorong graduasi 10 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial setiap tahunnya. KPM yang telah tergraduasi kemudian diarahkan lebih mandiri lewat program-program pemberdayaan.
"Ini arena kerja kita, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, nanti di situ. Bagaimana kemudian kita bisa mengintervensi dengan cara kolaborasi, dengan cara sinergi, menggraduasi saudara-saudara kita yang miskin, yang selama ini menerima bantuan sosial maupun Program Keluarga Harapan," kata dia menambahkan.
Kolaborasi dan sinergi dalam program pemberdayaan tidak hanya berfokus pada penerima bansos yang telah tergraduasi, tetapi juga keluarga murid-murid Sekolah Rakyat.
Agus Jabo menerangkan, Sekolah Rakyat yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo diselenggarakan untuk memutus mata rantai kemiskinan. Selain hadir untuk menyediakan akses pendidikan gratis dan bermutu bagi anak-anak keluarga miskin, Sekolah Rakyat juga terintegrasi dengan program pengentasan kemiskinan lainnya.
"Jadi sekolah ini memang dikhususkan untuk saudara-saudara kita yang miskin, yang berada di Desil 1 dan Desil 2 (DTSEN). Nah Pak Presiden meminta di samping anak-anak ini kita sekolahkan di Sekolah Rakyat, boarding, itu orang tuanya diminta untuk diberdayakan. Karena rata-rata keluarga-keluarga dari siswa ini rumahnya juga kurang layak huni, maka kemudian Kemesos juga diperintahkan untuk memperbaiki rumahnya," ujar Agus Jabo.
Dia menegaskan, Kemensos tidak bisa bekerja sendirian dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Selain menjalin sinergi dengan berbagai instansi di pemerintah pusat dan daerah, Kemensos pun perlu berkolaborasi bersama unsur swasta, termasuk dari dunia usaha, salah satunya dalam pemberdayaan orang tua siswa Sekolah Rakyat.
"Kita butuh kolaborasi untuk memberdayakan secara ekonomi, orang tua siswa itu, yang kedua adalah membangun rumah layak huni," kata dia.
"Maka saya berharap betul kepada Pak Tomy dan kawan-kawan, sinergi antara pemerintah dengan stakeholder yang berjuang di urusan-urusan kemanusiaan dan pengentasan kemiskinan betul-betul kokoh, sinerginya kuat," lanjut Agus Jabo.
Sementara itu, Presiden Human Initiative, Tomy Hendrajati, menyatakan Future Initiative Forum 2025 adalah ajang untuk mengumpulkan gagasan dan juga mendorong kolaborasi dengan semua stakeholder, khususnya perusahaan-perusahaan yang saat ini menjadi mitra lembaganya.
"Tadi, beliau, Pak Wamen sudah menyampaikan terkait DTSEN, yang saya kira ini sangat penting dan sangat strategis, agar semua upaya kita untuk mengurangi kemiskinan itu bisa tidak overlapping, bisa lebih fokus," ujar Tomy.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
