Trump Sukses Lobi FIFA, tapi Gagal Selamatkan AS dari Kekalahan

tirto.id - Folarin Balogun seharusnya hanya menjadi penonton saat Amerika Serikat (AS) berhadapan dengan Belgia di laga krusial Piala Dunia pada Selasa (6/7/2026). Striker andalan AS itu menerima kartu merah langsung usai melanggar pemain Bosnia dan Herzegovina di Santa Clara, California, pada laga hari Kamis (2/7/2026).

Lewat tinjauan Video Assistant Referee (VAR), kaki Balogun terlihat mendarat di pergelangan kaki lawan hingga memutar dengan posisi canggung dan mendapat hukuman pengusiran dari lapangan dan skorsing satu pertandingan.

Namun, Minggu (5/7/2026), sebuah keajaiban terjadi. FIFA secara mendadak membatalkan skorsing Balogun. Balogun tetap dinyatakan sah untuk merumput melawan Belgia.

Melansir laporan The New York Times, penganuliran hukuman kartu merah di tengah bergulirnya Piala Dunia ini sangat tidak biasa. Ini adalah preseden luar biasa sejak tahun 1962, ketika FIFA mengizinkan seorang pemain tampil setelah diusir dari lapangan di ajang yang sama.

Di balik layar, pembatalan hukuman Balogun tidak lepas dari peran Presiden AS, Donald Trump. Beberapa jam setelah Balogun diusir dari lapangan, mesin politik Washington bergerak. The New York Times melaporkan bahwa Trump langsung menelepon Presiden FIFA, Gianni Infantino, untuk meminta peninjauan ulang atas skorsing pencetak gol terbanyak tim AS tersebut.

Intervensi ini tidak dilakukan sendirian. Sesaat setelah insiden kartu merah, beberapa pejabat senior pemerintahan Trump langsung bergerak. Sekretaris Perdagangan, Howard Lutnick, dan Direktur Eksekutif Gugus Tugas Gedung Putih di Piala Dunia, Andrew Giuliani, segera menyewa pengacara untuk membantu Federasi Sepak Bola AS (US Soccer) mengajukan banding. Padahal, aturan reguler FIFA secara tegas menutup ruang banding untuk kasus kartu merah semacam itu.

Strategi hukum yang disiapkan sangat agresif. Sebuah memo setebal tiga halaman yang disusun oleh pengacara afiliasi Trump membedah potensi "celah" dalam peraturan disiplin FIFA. Memo tersebut menyarankan agar AS mengeksploitasi ketidakjelasan aturan, memohon hak-hak AS sebagai sebuah negara berdaulat, hingga mengancam akan membawa kasus ini ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS).

Tidak berhenti di jalur hukum. Scott Goodwin, seorang manajer dana lindung nilai sekaligus donatur utama US Soccer, menarik perhatian pejabat pemerintahan Trump mengenai tuduhan bahwa wasit Raphael Claus, yang memimpin laga tersebut, pernah terlibat pengaturan skor di Brasil.

Meskipun otoritas Brasil dan FIFA tidak pernah menemukan bukti atas tuduhan tersebut, Trump menggunakan isu ini sebagai alat tawar saat menelepon Infantino. Keputusan wasit yang awalnya tidak menganggap pelanggaran Balogun sebagai kartu merah sebelum akhirnya diintervensi oleh official VAR (dari Venezuela, Kolombia, dan Prancis) dijadikan dalih bahwa keputusan tersebut tidak objektif.

Setelah pembatalan diumumkan, Gedung Putih merilis pernyataan resmi yang mengonfirmasi percakapan Trump dan Infantino. Mereka mengklaim bahwa "hasil yang benar dan tepat telah tercapai" melalui tinjauan independen, dan mengakui bahwa pemerintah AS telah memberikan informasi untuk proses tersebut.

Trump sendiri merayakan keputusan ini di media sosial Truth Social.

"Terima kasih kepada FIFA karena telah melakukan apa yang benar dan membalikkan ketidakadilan besar," tulisnya meski ia tidak secara terbuka mengklaim keberhasilan lobi teleponnya.

Tidak lama berselang, Trump juga menyempatkan diri menelepon pelatih AS, Mauricio Pochettino, untuk memberikan dukungan jelang laga melawan Belgia.

Sepakbola Tidak Lepas dari Politik

Federasi Sepak Bola Belgia menyatakan diri "terkejut" dan marah besar atas diizinkannya Balogun bermain. Mereka menegaskan bahwa FIFA telah melanggar aturannya sendiri, serta bertentangan dengan komitmen yang telah disepakati bersama seluruh tim peserta sebelum Piala Dunia bergulir.

Alasan resmi FIFA menganulir hukuman itu merujuk pada Pasal 27 Kode Disiplin FIFA. FIFA menyatakan bahwa hukuman Balogun "ditangguhkan untuk masa percobaan satu tahun." Jika ia melakukan pelanggaran serupa, sanksi akan langsung diberlakukan. Namun, FIFA gagal menjelaskan mengapa Balogun mendapat perlakuan istimewa ini, sementara pemain lain yang diusir di turnamen yang sama harus menjalani hukuman otomatis tanpa pengecualian.

Pundit Sepak Bola, Tommy Desky, menyoroti penggunaan pasal ini sebagai akar polemik karena minimnya transparansi.

"Secara aturan memang ada, jadi FIFA punya dasar hukumnya. Cuma pasal ini tergolong sangat jarang dipakai, bahkan disebut baru dipakai lagi sejak kasus Garrincha pada 1962. Jadi pertanyaannya bukan apakah pasalnya ada atau tidak, tapi kenapa dipakai di kasus Balogun dan apa pertimbangannya," ujar Tommy kepada Tirto, Selasa (7/7/2026).

Pemberian grasi tiba-tiba ini tak pelak menyorot kembali hubungan mesra antara Gianni Infantino dan Donald Trump. Tahun lalu, di tengah kampanye Trump untuk mendapatkan Hadiah Nobel Perdamaian, FIFA secara khusus menciptakan dan memberikan "Hadiah Perdamaian FIFA" kepada Trump. Kedekatan ini memicu keluhan etika dari Presiden Federasi Norwegia, yang menuduh Infantino melanggar undang-undang netralitas politik FIFA.

Menanggapi anggapan intervensi politik, Tommy menilai situasinya saat ini menjadi area abu-abu. Secara formal, Infantino memang beralibi bahwa keputusan berada di tangan Komite Disiplin yang independen.

"Selama belum ada bukti kalau telepon itu memengaruhi keputusan, saya rasa kita belum bisa menyimpulkan ada intervensi. Tapi dari sisi persepsi publik, ini memang jadi masalah. Orang pasti menghubungkan dua kejadian yang berdekatan. Ada telepon dari Presiden Donald Trump, lalu tiba-tiba hukuman Balogun ditangguhkan," jelas Tommy.

Bukan Kali Pertama

Sikap akomodatif FIFA terhadap AS ini juga tampak kontras jika dibandingkan dengan perlakuan mereka terhadap timnas Iran di turnamen yang sama. Akibat ketegangan geopolitik, para pemain Iran dibatasi waktu tinggalnya di AS dan dipaksa menginap di Meksiko selama kompetisi berlangsung.

Meski Tommy merasa tuduhan "standar ganda" secara spesifik untuk kasus disiplin pemain masih terlalu dini, ia sepakat bahwa sepak bola tidak pernah benar-benar imun dari politik.

"Sepak bola memang dari dulu nggak pernah benar-benar lepas dari politik. Presiden negara datang ke stadion, jadi tuan rumah Piala Dunia juga ada unsur diplomasi, itu kan udah termasuk dikit-dikit unsur politiknya," tambah Tommy.

Sejarah memang pernah mencatat hal serupa, namun itu terjadi lebih dari setengah abad lalu. Pada Piala Dunia 1962, bintang Brasil, Garrincha, diusir di partai semifinal. Ia akhirnya diizinkan tampil di laga final setelah Perdana Menteri Brasil (yang kelak menjadi Presiden), Tancredo Neves, mengajukan petisi langsung kepada FIFA.

Pada turnamen ini, FIFA juga sempat melonggarkan aturan agar Cristiano Ronaldo tetap bisa tampil pada laga pembuka Portugal, meski sebelumnya menerima kartu merah saat menyikut Dara O'Shea dalam kekalahan 0-2 dari Republik Irlandia pada laga kualifikasi. Dengan keputusan tersebut, Ronaldo tetap tersedia untuk memperkuat Portugal pada pertandingan pembuka Piala Dunia.

Polemik ini dikhawatirkan akan meninggalkan preseden buruk bagi masa depan sepak bola.

"Yang dipertaruhkan sekarang ini adalah kepercayaan publik. Karena begitu muncul kesan ada perlakuan khusus, sekecil apa pun, FIFA harus bisa menjelaskan dasar hukumnya secara transparan supaya kredibilitas kompetisi tetap terjaga," tutup Tommy.

Ironisnya, segala manuver politik tingkat tinggi dan kembalinya Balogun ke lapangan hijau ternyata tak cukup untuk menyelamatkan nasib Amerika Serikat. Dalam pertandingan yang berlangsung hari ini, Selasa (7/7/2026), AS harus mengakui keunggulan Belgia dan menelan kekalahan 1-4.

Hasil tersebut secara tragis mengakhiri ambisi besar mereka di kandang sendiri, namun menyisakan warisan kontroversi yang akan terus membayangi FIFA.