tirto.id - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo–Mahfud MD memandang aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilu 2024 masih memiliki kelemahan dan kejanggalan pada proses input data. Padahal, aplikasi itu sudah berbasis teknologi.
Wakil Deputi Hukum TPN Firman Jaya Daeli menyampaikan, temuan ini berdasarkan simulasi yang dilakukan penyelenggara pemilu. Oleh karenanya apabila tidak dikoreksi, akan menjadi persoalan serius.
Hal itu pun dilaporkan TPN ke Bawaslu memgingat pemilihan presiden sangat ditentukan oleh pemungutan dan penghitungan suara.
“Sementara dalam berbagai simulasi terdapat penyimpangan yang harus segera diperbaiki, karena kita menganut asas one person, one vote, one value,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Senin (12/2/2024).
Firman mencontohkan, dalam simulasi penghitungan suara secara konvensional, paslon 1 mendapat 93 suara, paslon 2 meraih 93 suara, dan paslon 3 memperoleh 93 suara. Namun, saat diinput dalam aplikasi KPU terjadi perbedaan signifikan, yakni paslon 1 tetap, paslon 2 menjadi 97 suara, dan paslon 3 turun 92 suara.
“Itu baru di satu tempat. Jika tak diperbaiki, hal ini jadi masalah serius yang berdampak pada kualitas pemilihan umum kita yang seharusnya bersandar dan berbasis pada kejujuran,” ucap dia.
Dijelaskqn Firman, persoalan ini tidak hanya menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu, tapi perlu dikoreksi demi menyelamatkan hak-hak konstitusional rakyat. Sebab, kata dia, rakyatlah yang dirugikan.
“Dalam kenyataan sesungguhnya, misalnya ada rakyat yang tidak menjatuhkan pilihan tapi karena ada manipulasi, maka suara satu paslon bisa bertambah. Mari kita rawat dan jaga seluruh proses demokrasi kita yang kalau tidak diproses bisa jadi preseden buruk dalam demokrasi kita,” tutur dia.
Ditambahkan Wakil Direktur Eksekutif Kedeputian Hukum TPN Finsensius Mendrofa, berdasarkan bukti simulasi adanya kelemahan di aplikasi Sirekap ini diharapkan menjadi atensi dan bahan investigasi Bawaslu RI. Dia berpandangan, hal ini akan berdampak jika saat penghitungan suara dan penginputan oleh petugas KPPS.
Di seluruh Indonesia, kata dia, terdapat 850 ribu TPS. Apabila terjadi 2-3 penambahan suara, ungkap dia, maka akan ada banyak suara yang diberikan kepada paslon tertentu.
Lebih lanjut dia menjelaskan mengenai pelaporan kepada Bawaslu, terdapat tiga permohonan yang diajukan. Pertama, agar Bawaslu menaruh atensi dan melakukan investigasi.
Kedua, agar Bawaslu turut serta dalam pengawasan secara langsung seperti adanya kajian tim Teknologi Informasi berkaitan dengan aplikasi ini. Ketiga, dilakukan uji coba simulasi antara KPU dengan Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud.
“Kami sudah mendapat tanda terima laporan dari Bawaslu dan kami juga punya bukti hasil simulasi berkaitan adanya penambahan suara di salah satu paslon dan pengurangan di salah satu paslon. Kami punya bukti di berbagai simulasi,” ujar dia.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Anggun P Situmorang
