Indeks Sirekap Kpu

KPU DKI Jakarta tetap meminta masyarakat mengawasi hasil unggahan C1 Sirekap dengan penghitungan berjenjang dalam menentukan hasil Pilkada Jakarta 2024.

Meski begitu, upaya antisipasi dari segala bentuk serangan siber tetap perlu dimatangkan.

Marsudi Wahyu Kisworo mengatakan audit forensik digital terhadap Sirekap tidak perlu dilakukan.

Menurut Dirjen Aplikasi Informatika, Kominfo tak ikut campur soal kerja sama KPU dengan Alibaba Cloud sebab menterinya dari Projo, rentan dianggap berpihak.

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto memilih mendengarkan penjelasan dari KPU lebih dulu terkait masalah Sirekap.

Titi Anggraeni menilai, pengubahan tampilan Sirekap adalah tindakan yang memicu spekulasi negatif dalam proses Pemilu 2024.

Berubahnya laman sistem Sirekap semakin menunjukkan bahwa KPU tidak siap dengan penggunaan platform ini.

Sudirman Said yakin ada kecurangan dalam perubahan laman Sirekap KPU karena dilakukan secara terstruktur.

Bawaslu khawatir tampilan diagram hasil pemilu di Sirekap mengakibatkan adanya perpindahan suara peserta.

Idham Holik menjelaskan alasan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) tak lagi menampilkan data perolehan suara peserta Pemilu 2024.

Berdasarkan metode Sainte Lague, Golkar dan PKB diperkirakan dapat 2 kursi. Dua kursi sisa berpotensi milik PDIP dan Gerindra.

DEEP Indonesia menyoroti kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang menimbulkan polemik selama proses Pemilu 2024.

Ganjar Pranowo mengatakan Sirekap sudah menunjukkan ketidakberdayaannya sebagai sebuah sistem.

Mahfud meragukan klaim KPU yang menyatakan telah melakukan audit terhadap aplikasi Sirekap karena terus terjadi kesalahan.

Komisioner KPU, Idham Holik, mengaku telah menerima surat desakan PDIP melalui aplikasi Messenger dalam bentuk soft copy.

PDIP mendesak adanya audit digital forensik aplikasi Sirekap yang bermasalah dalam proses rekapitulasi suara Pemilu 2024.

Menurut KPU RI, penurunan suara terjadi karena ada pengoreksian pada pembacaan Sirekap dalam mengonversi formulir C. Hasil Plano yang diunggah oleh KPPS.

Koreksi Sirekap hanya bisa dilakukan oleh KPU kabupaten/kota. Petugas KPPS hanya mendapat akses untuk memberikan penanda jika data bermasalah.

Betty mengatakan koreksi ketidaksesuaian data dalam Sirekap hanya bisa dilakukan KPU kabupaten/kota.

KPU memastikan pusat data Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) ada di Indonesia dan sesuai perundang-undangan yang berlaku.