Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mendesak kementerian dan lembaga (K/L) untuk segera mengeksekusi program pemulihan pascabencana. Deksakan ini disampaikan mengingat anggaran penanganan untuk setidaknya 16 K/L telah disalurkan oleh pemerintah pusat.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera dalam Konferensi Pers Pemerintah mengenai Update Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)/Program Prioritas serta Percepatan Fase Pemulihan Permanen Pascabencana Sumatera di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Rabu (5/8/2026).
“Saya sekali lagi berharap rekan-rekan kepala pimpinan kementerian/lembaga yang sudah tersalurkan anggarannya … agar segera bekerja cepat untuk mengeksekusi program kegiatan,” ujar Tito merujuk keterangan resmi pada Kamis (6/8/2026).
Pelaksanaan rehab-rekon pascabencana Sumatera diproyeksikan menelan anggaran sebesar Rp100,1 triliun hingga tahun 2028. Dokumen perencanaan tersebut dirancang oleh Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan usulan dari pemerintah daerah terdampak yang dihimpun melalui K/L terkait.
Sebanyak 16 kementerian/lembaga yang telah menerima alokasi anggaran meliputi BMKG, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Pusat Statistik, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Guna menjaga koordinasi, Tito berencana membagikan rincian program kerja K/L kepada pemerintah daerah (Pemda) terdampak. Langkah ini diambil agar pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dapat menambal celah penanganan bencana yang belum terjangkau oleh program pusat.
Ia juga mengusulkan adanya alokasi tambahan Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026 agar Pemda dapat mengeksekusi pemulihan secara paralel. Saat ini, daerah di kawasan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menerima tambahan TKD senilai Rp10,6 triliun, di luar alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Presiden sebesar Rp268 miliar.
“Jadi kalau saya bilang kapal kecilnya itu, yang 10,6 triliun, dan bantuan Presiden 268 miliar dibagikan kepada Pemda. Itu kapal kecil. Kapal besarnya adalah dari kementerian/lembaga,” terang Tito.
Di sisi lain, mantan Kapolri tersebut mewanti-wanti K/L yang belum mendapatkan pencairan anggaran untuk segera menyelesaikan kendala administratif dengan Kementerian Keuangan.
“Jangan sampai hanya masalah kekurangan dokumen pendukung, administrasinya, sehingga uangnya enggak disalurkan Menteri Keuangan, Menteri Keuangan menjamin uang ini, beliau (Menteri Keuangan) sudah menyiapkan,” tegasnya.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
