Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah Pusat mengumumkan pencairan tunjangan hari raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta pensiunan pada Selasa (3/3/2026).
Meski demikian, sejumlah ASN mengaku belum meneima THR mereka. DRD (28), pegawai ASN salah satu badan di level pemerintah pusat, mengaku belum menerima THR hingga Kamis (5/3/2026).
"Kalau THR lebaran sampai malam ini saya sih belum terima," ucapnya kepada Tirto, Kamis.
Ia mengaku tidak heran atau kaget dengan pembagian THR yang molor oleh Pemerintah Pusat. Mengingat, penyaluran THR yang tertunda tidak hanya terjadi pada tahun ini.
Di satu sisi, DRD mempertanyakan komitmen Pemerintah Pusat yang mengeklaim hendak menyalurkan ASN. Ia mengingatkan bahwa Hari Raya Idul Fitri 2026, meski belum ditetapkan tanggal pastinya, semakin mendekat.
"Sebenarnya enggak heran kalau telat [penyaluran THR], kan enggak cuma sekarang saja. Ya, tapi kemarin disebut kalau dibaginya tanggal 26 [Februari]. Lebaran juga makin dekat," urai DRD.
Akan tetapi, ia mengaku merasa kesulitan mengalokasikan uang untuk tradisi Lebaran di Indonesia, yakni bagi-bagi THR untuk saudara-suadaranya. Sementara ini, DRD mengalokasikan uang untuk bagi-bagi THR itu hanya dari gajinya.
Di saat yang bersamaan, ia harus menggunakan uang gaji itu untuk tradisi Lebaran lain, yakni membeli baju baru.
"Repotnya sih karena ini belum ada THR, jadinya uang yang buat keponakan-keponakan, saudara-saudara, itu dari gaji dulu," tuturnya.
"Dari gaji juga jadinya terpaksa dipakai buat beli-beli baju. Biasanya kalau beli baku pakai THR, ini pakainya gaji dulu," sambung dia.
Hal senada turut disampaikan Iqbal (34) selaku pegawai ASN di pemerintah daerah. Hingga Jumat (6/3/2026), ia mengaku belum menerima THR-nya sebagai ASN.
Iqbal mengaku merasa heran dengan Pemerintah Pusat yang belum juga membayarkan THR ASN. Ia turut menyinggung soal Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang kerap membanggakan kebijakan pemerintah, tetapi tak kunjung menyalurkan THR ASN.
"Menteri Keuangan itu yang baru itu kan dia di podcast, diwawancara dan sebagainya, koar-koarnya tentang pertumbuhan ekonomi, uang disebar memutar sehingga menjanjikan pencairan THR itu di awal Ramadhan. Sekarang enggak ada hilalnya, lah ini gimana dengan statement-statement-nya," urai Iqbal.
Berdasarkan pengalamannya, ia mengakui penyaluran THR untuk ASN pemerintah daerah memang biasa lebih telat daripada penyaluran THR untuk ASN kementerian/lembaga. Meski telat dibayarkan, THR untuk ASN pemerintah daerah disebut tak pernah dicicil.
Dalam kesempatan itu, Iqbal berharap THR ASN agar segera disalurkan. Pasalnya, THR serta gaji ke-13 disebut tak lagi dianggap sebagai bonus untuk ASN, melainkan telah termasuk dalam struktur perencanaan keuangan keluarga.
Ia mencontohkan, THR tersebut dialokasikan untuk membeli baju serta bagi-bagi uang untuk saudaranya. Dengan nihilnya THR, Iqbal terpaksa harus merelakan salah satu tradisi tersebut.
"Kalau bisa ya secepatnya lah karena waktunya kan semakin mepet. Terlebih, nanti ini kan libur sebelum Lebaran kan panjang, juga mudiknya kan bisa lebih awal lah. Kalau misal bisa secepatnya dicairkan bisa mendorong ekonomi lokal di daerah juga," tutur Iqbal.
Editor: Hendra Friana
