Tepatkah Melibatkan TNI dalam Pembekalan Awardee LPDP?

tirto.id - Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) melibatkan TNI Angkatan Udara (AU) dalam pembekalan para penerima beasiswa. Pembekalan tersebut sudah dimulai sejak hari ini hingga Sabtu (9/5/2026).

Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi LPDP, M. Lukmanul Hakim, mengatakan bahwa penyelenggaraan Persiapan Keberangkatan (PK) ini merupakan bagian dari pelatihan awal penerima beasiswa sebelum melaksanakan studi. Kegiatan PK ini disebutnya telah dilaksanakan sejak awal program beasiswa LPDP digulirkan dan menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan penerima beasiswa, baik secara akademik maupun nonakademik.

"PK bertujuan untuk membekali penerima beasiswa dengan penguatan karakter, nilai kebangsaan, kepemimpinan, etika, serta kesiapan mental dan sosial, sehingga awardee dapat menjalani masa studi dengan optimal serta bertanggung jawab sebagai penerima beasiswa negara," kata Lukmanul dalam keterangannya kepada reporter Tirto, Senin (4/5/2026).

Dalam pelaksanaannya, kata Lukmanul, PK dilaksanakan melalui kombinasi pemberian materi oleh narasumber yang relevan dan kegiatan luar ruang (outdoor). Materi dari narasumber pun disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam pembekalan.

"Sedangkan, kegiatan outdoor dirancang untuk melatih kedisiplinan, kerja sama, ketangguhan, komunikasi, serta kemampuan adaptasi yang relevan dengan tantangan studi dan kehidupan akademik," ungkap Lukmanul.

Menurut Lukmanul, LPDP juga menetapkan tata tertib yang wajib dipatuhi oleh seluruh peserta, termasuk pengaturan dan pembatasan penggunaan perangkat komunikasi selama proses PK berlangsung. Tujuannya untuk menjaga fokus peserta selama mengikuti rangkaian pembekalan, mendorong interaksi dan partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan, serta mendukung terciptanya suasana pembelajaran yang kondusif juga efektif.

Lebih lanjut, dia memaparkan PK kali ini diselenggarakan di Lanud Halim Perdanakusuma. Pelibatan TNI ini pun dipastikan Lukmanul bukan merupakan yang pertama kali.

Setiap pelaksanaan PK, kata Lukmanul, selalu dilakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan untuk angkatan berikutnya. Dengan begitu, kualitas pembekalan dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

"Sejalan dengan hal tersebut, LPDP juga akan melakukan evaluasi setelah pelaksanaan PK di Lanud Halim Perdanakusuma, yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, materi, metode kegiatan, serta masukan dari penerima beasiswa sebagai dasar penyempurnaan desain dan pelaksanaan PK berikutnya agar semakin adaptif terhadap kebutuhan awardee," ucap dia.

TNI AU mengungkapkan pelaksanaan PK ini berbeda dengan konsep pelatihan komponen cadangan (komcad) yang diberlakukan pada para aparatur sipil negara (ASN). Konsep pelaksanaannya adalah pembekalan yang dilaksanakan hanya dengan tiga hari saja.

"Materi yang diberikan difokuskan pada penguatan kesiapan mental, kedisiplinan, kepemimpinan, cinta tanah air, serta pembentukan karakter dengan pemateri yang berasal dari berbagai instansi pemerintahan, termasuk personel Lanud Halim diminta untuk mengisi sesuai permintaan," ujar Kepala Dinas Penerangan AU, Marsma TNI I Nyoman Suadnyana, saat dikonfirmasi Tirto.

Nyoman menerangkan program PK diikuti oleh calon penerima beasiswa dan penerima beasiswa LPDP jenjang Magister (S2) dan Doktor (S3), baik untuk studi dalam maupun luar negeri. Tujuannya, semata-mata sebagai bagian dari pembekalan sebelum memasuki masa studi.

Pelibatan TNI Dinilai Tak Tepat

Pelibatan TNI dalam pembekalan awardee LPDP tersebut kemudian menuai kritik. Sebab, hal ini dianggap tak memiliki dasar urgensi yang jelas.

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, mengemukakan tidak ada urgensi pelibatan militer dalam pembekalan awardee LPDP. Bahkan, dia menilai tidak ada signifikansinya sama sekali.

"Pelibatan tentara dalam urusan rencana studi mahasiswa kian menegaskan lemahnya supremasi sipil dan menguatnya militerisasi ruang sipil sejak revisi UU TNI pada Maret 2025 lalu. Mereka ingin mencari ilmu, bukan berperang," tutur Usman kepada reporter Tirto.

Militerisasi ruang pendidikan sipil, kata Usman, mengingkari amanat reformasi yang memisahkan sipil dan militer. Dia pun berpandangan bahwa LPDP seharusnya menyediakan cendekiawan Indonesia yang kompeten di bidangnya beserta fasilitas konseling untuk mengukur seberapa matang bekal ilmu dasar dan persiapan awal awardee sebelum berangkat studi ke luar kota ataupun luar negeri.

Usman menilai layanan bimbingan akademik, bahasa, dan konseling lebih penting untuk memastikan calon mahasiswa memiliki kesiapan psikologis saat menghadapi proses perkuliahan yang akan menguras waktu, energi, serta emosi. Terlebih, para peserta harus jauh dari keluarga.

"Peserta LPDP perlu mempersiapkan diri untuk menjalani perkuliahan yang panjang, bukan untuk berperang. Selama ini, pemerintah selalu membenarkan pelibatan militer dalam hal-hal sipil dengan alasan latihan kedisiplinan," kata Usman.

Latihan disiplin, kata Usman, tidak harus datang dari militer. Dia memandang, pelatihan disipilin dan kecakapan dalam pengambilan keputusan pun bisa didapatkan melalui pelatihan konseling tanpa harus melibatkan militer.

Ditambahkan dia, remiliterisasi ruang sipil justru makin menjauhkan dari cita-cita reformasi TNI. Indonesia, kata Usman, butuh tantara yang kuat di medan perang, bukan di ruang sipil dengan pelaksanaan tugas-tugas nonmiliter.

Institusi militer, menurutnya, harus kembali ke tugas utamanya di bidang pertahanan negara, bukan mengurus hal-hal di luar mandat konstitusional.

Belajar Disiplin Tak Harus ke Tentara

Sejalan dengan Usman, Ketua Umum Yayasan Lembaga Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, mengemukakan bahwa pelibatan TNI dalam PK kali ini adalah bagian dari remiliterisasi wilayah-wilayah sipil yang harusnya tidak diperbolehkan. Dia menilai ada kesalahkaprahan yang luar biasa, di mana seolah-olah tentara adalah sosok paling disiplin dan tegas.

"Kita mau tunjukkan tentara atau pihak LPDP tidak menghargai supremasi sipil dan mengagungkan supremasi militer. Kita melihat bahwa calon-calon mahasiswa S2, S3, masa diceramahin oleh alumni-alumni SMA, ya kan, alumni-alumni yang cuma tentara doang gitu," ungkap Isnur kepada reporter Tirto.

Isnur menegaskan masyarakat sipil yang telah terbukti banyak membangun bangsa ini lebih patut digandeng untuk memberikan materi kepada para awardee LPDP. Sebab, patriotisme bukan cuma monopoli tentara, tetapi juga bisa dipelajari dari kalangan sipil.

Harus diakui, kata Isnur, para sarjana selama ini tentu sudah sangat patriotik dan sangat mencintai negara ini. Selain itu, tidak sedikit dari mereka yang sudah sangat membantu pembangunan negara ini.

Dari sisi pendidikan, pengamat Ina Liem mengungkapkan pendidikan kebangsaan di Indonesia secara umum memang mengalami penurunan dalam beberapa dekade terakhir. Karena itu, upaya untuk menguatkan kembali nilai-nilai kebangsaan memang relevan.

Ina menekankan desain program pembekalan, seperti PK awardee LPDP, harus dirancang dengan tepat agar pelibatan TNI tidak berisiko menjadi sekadar seremoni tanpa dampak jangka panjang. Selama pelatihan tersebut menghormati nilai kemanusiaan, memberi ruang refleksi, dan tidak menghilangkan aspek berpikir kritis, pendekatan semimiliter tidak perlu dilihat sebagai sesuatu yang menakutkan, melainkan sebagai salah satu metode pembentukan karakter.

"Harusnya ini tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat, tetapi menjadi bagian dari desain kurikulum nasional yang berkelanjutan. Artinya, pembentukan karakter, ketahanan mental, dan kemampuan adaptasi tidak hanya diberikan di awal sebagai orientasi, tetapi dibangun secara sistematis, bertahap, dan terukur sepanjang perjalanan penerima LPDP. Sehingga, dampaknya benar-benar terasa jangka panjang," ucap Ina.