tirto.id - Isu kesehatan menjadi salah satu tema yang dibahas dalam debat capres pemungkas, Minggu (4/1/2024).
Ketiga capres menawarkan gagasan untuk membenahi permasalahan sektor kesehatan. Kendati demikian, pembahasan isu kesehatan dinilai belum komprehensif dan banyak yang tidak terkupas tuntas.
Founder dan Chief Executive Officer CISDI, Diah Satyani Saminarsih, menyoroti sejumlah isu kesehatan yang dibahas di debat terakhir capres seperti stunting (tengkes), layanan kesehatan primer, sumber daya manusia kesehatan, dan isu kelompok rentan.
Menurutnya, penjelasan para capres kurang mendalam. Bahkan, terjadi kesalahpahaman atau miskonsepsi untuk beberapa isu kesehatan.
“Substansi yang dibahas dalam debat capres masih berkutat di permukaan dan belum menyentuh akar permasalahan yang bersifat struktural,“ ujar Diah dalam keterangan tertulis yang diterima Tirto, Selasa (6/2/2024).
Diah mengatakan, ketiga capres masih berbicara normatif sehingga tidak menyentuh arah strategis pembangunan kesehatan seperti politik anggaran, sistem kesehatan, dan tata kelola kesehatan. Salah satu permasalahan kompleks yang belum diulas mendalam adalah persoalan stunting atau tengkes.
Isu tengkes pertama kali disinggung oleh capres nomor urut 2, Prabowo Subianto. Dalam paparan visi-misinya, Prabowo menyatakan pemberian makanan bergizi bisa menjadi solusi untuk mengatasi stunting.
Isu ini kembali diangkat dalam sesi tanya-jawab antara Prabowo dan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo.
Permasalahan stunting, kata Diah, tidak dapat diatasi hanya dengan pemberian makanan atau minuman gratis. Salah satu akar masalah stunting adalah faktor sosial-struktural yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan perempuan.
“Beban ganda perempuan, ketimpangan relasi kuasa, bias gender, bias sosial, dan infrastruktur yang kurang layak, membuat perempuan kesulitan mengambil keputusan terkait kesehatan diri dan anaknya,” ujar Diah.
Menurut Diah, permasalahan gizi di Indonesia sejatinya lebih luas dari stunting. Termasuk di dalamnya kelebihan berat badan atau obesitas, kurus, dan gizi kurang.
Masalah gizi tersebut, tambahnya, berhubungan erat dengan faktor risiko seperti konsumsi makanan/minuman tinggi gula, garam, lemak (GGL) dan produk tembakau.
“Penggunaan instrumen cukai dibutuhkan untuk memperkuat dampak positif program perubahan gaya hidup,” tutur Diah.
Tawaran Para Capres
Isu penting yang juga diangkat dalam debat terakhir adalah sumber daya manusia kesehatan (SDMK). Dalam beberapa kali kesempatan, para capres berkutat pada pembahasan seputar kekurangan jumlah dokter dan ketersedian akses pelayanan kesehatan.
Prabowo misalnya, berencana menambah fakultas kedokteran untuk menggenjot jumlah dokter di Indonesia. Dia menilai masalah kesehatan di Indonesia disebabkan kurangnya jumlah dokter yang mencapai 140.000 dokter.
Dia menyatakan, penyebab kematian utama di Indonesia merupakan serangan jantung dan stroke. Namun, belum semua kabupaten dan kota memiliki dokter spesialis jantung dan stroke.
“Saya usulkan bahwa dari 92 fakultas kedokteran, kita tingkatkan 300 fakultas kedokteran,” tutur Prabowo saat debat di JCC, Minggu (4/2/2024).
Prabowo juga menyoroti pentingnya upaya preventif dengan menawarkan program makanan bergizi gratis untuk anak-anak dan ibu-ibu yang melahirkan. Makan bergizi ini disebutnya meningkatkan daya tahan, imunitas, dan mencegah penyakit.
Sementara capres nomor urut 1, Anies Baswedan, menilai salah satu persoalan utama saat ini karena pusat kesehatan masyarakat masih diarahkan untuk hal-hal yang bersifat kuratif. Idealnya, menurut Anies, program promotif, preventif, dan kuratif harus berjalan secara seimbang.
Anies menekankan, urusan kesehatan merupakan tugas lintas sektoral yang tidak hanya menjadi tugas Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan.
“Misalnya, dalam pembangunan air bersih sebagai sumber air sehat, pembangunan taman, pembangunan jalur sepeda, membangun trotoar dan membuat orang jalan kaki, serta festival olahraga. Itu jadi pekerjaan lintas sektoral agar dana tidak hanya dinas kesehatan, tetapi semua,” ucap Anies saat debat.
Di sisi lain, Ganjar Pranowo memandang anggaran wajib kesehatan (mandatory spending) harus dikembalikan seperti aturan sebelumnya. Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law teranyar menghapus aturan soal anggaran wajib bidang kesehatan. Ganjar menyatakan akan mengembalikan anggaran wajib kesehatan jika terpilih.
“Politik anggaran kita [harus] ada persentase yang disiapkan agar anggaran [kesehatan] kita bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan,” ucap Ganjar.
Lebih lanjut, Ganjar juga menekankan upaya promotif-preventif dalam penanganan masalah kesehatan di Indonesia.
Dia menyampaikan gagasan program satu desa satu fasilitas kesehatan dan satu tenaga kesehatan yang diharapkan menjadi upaya strategis dalam memberi akses kesehatan yang mudah bagi masyarakat.
“Tentu saja, akses kesehatan harus ada di setiap desa, Ganjar-Mahfud mengupayakan satu desa memiliki satu faskes,” katanya.
Komitmen Anggaran Kesehatan
Secara kuantitas, jumlah dokter umum di Indonesia memang masih belum memenuhi rasio yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yaitu 1 per 1000 penduduk.
Pada 2022, rasio dokter umum di Indonesia hanya sebesar 0,84 per 1000 penduduk. Di luar itu, pemenuhan sembilan jenis sumber daya manusia kesehatan (SDMK) di pelayanan kesehatan primer juga masih tertatih-tatih.
CISDI mencatat, puskesmas yang memiliki sembilan jenis SDMK secara lengkap di Indonesia hanya sekitar 42,67 persen dari total 10.374 puskesmas pada 2022.
Angka ini jauh untuk memenuhi target pemerintah sebesar 83 persen pada 2024. Artinya, diperlukan peningkatan jumlah dan kompetensi SDMK selain dokter.
“Masalah kekurangan SDMK sejatinya perlu dilihat dari segi permasalahan produksi dan distribusi. Penambahan jumlah fakultas maupun beasiswa menyasar masalah produksi, sedangkan untuk memeratakan SDMK juga diperlukan penyelesaian dari segi distribusi,” kata Founder dan Chief Executive Officer CISDI, Diah Satyani Saminarsih.
Diah menilai, Program-program yang dicanangkan ketiga capres hanya dapat direalisasikan apabila didukung komitmen anggaran kesehatan yang kuat. Menurutnya, anggaran kesehatan harusnya tidak dipandang sebagai pengeluaran, melainkan investasi.
Senada dengan Diah, dosen Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, Idham Choliq, menilai pembahasan isu kesehatan dalam debat capres pemungkas belum konkret. Misalnya, bagaimana program mereka nanti dapat berjalan maksimal sementara anggaran mandatory spending sudah dihapus di UU Kesehatan Omnibus Law.
“Apakah ke depannya anggaran kesehatan akan diprioritaskan kepada pelayanan publik? Dan berapa besarannya? Hal ini masih belum dibahas secara konkret oleh para capres,” kata Idham dalam keterangan resmi, Senin (5/2/2024).
Idham menyatakan belum ada komitmen capres dalam mengatasi ketimpangan fasilitas kesehatan dan tenaga kerja, khususnya di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Sementara terkait isu stunting, Idham menilai pencegahannya sebaiknya dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan.
“Mulai dari saat ibu hamil dan sampai anak usia 2 tahun. Lebih jauh lagi, pencegahan stunting dimulai saat remaja. Bagaimana para remaja diberikan edukasi tentang stunting dan cara pemenuhan gizi,” jelasnya.
Belum Terkupas Tuntas
Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) ikut buka suara menanggapi debat pemungkas capres dengan tema kesehatan.
Ketua Umum PB IDI, Adib Khumaidi, menilai permasalahan utama persoalan kesehatan adalah soal distribusi dokter. Menurut data Konsil Kedokteran, kata dia, 160 ribu dari 226 ribu dokter di Indonesia masih tersebar di wilayah Indonesia barat.
“Kalau bicara permasalahan dokter di Indonesia, tidak hanya dari aspek produksi, tetapi juga perencanaan kebutuhan, utamanya pemetaan berdasarkan permasalahan kesehatan di masing-masing wilayah,” kata Adib dalam konferensi pers daring, Senin (5/2/2024).
Adib menyatakan, jika kebutuhan dokter di wilayah tidak dihitung tepat, maka akan muncul suplai dokter yang berlebih. Dokter yang hanya terpusat di suatu wilayah akan menimbulkan masalah seperti potensi konflik sipil, hukum, etik, dan kesejahteraan dokter.
Di sisi lain, IDI menilai program capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, yang hendak mendirikan 300 fakultas kedokteran (FK) merupakan program yang berlebihan.
Sebabnya, pembiayaan pendidikan di FK saat ini masih tergolong mahal. Menurutnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah seharusnya mengintervensi biaya mahal tersebut.
Alasan lainnya, jika mendirikan 300 FK, jumlah dokter akan melonjak drastis sehingga menimbulkan pengangguran karena minimnya lapangan pekerjaan profesional. Terlebih, tambahnya, jika tidak ada peraturan khusus serta kebutuhan jumlah dokter di Tanah Air.
“Kalau sekarang dibuka 300 fakultas kedokteran, [tapi] tidak diikuti aturan dan tidak memperhitungkan kebutuhan, maka kita lima tahun lagi akan dihadapkan dengan overload,” urai Adib.
Dihubungi terpisah, pemerhati kesehatan dari Global Health Security Griffith University, Dicky Budiman, menilai ketiga capres sudah menyampaikan isu penting di sektor kesehatan walaupun belum mendalam.
Isu krusial seperti ancaman pandemi global, serta penyakit yang masih tinggi angkanya di Indonesia yakni TB, kanker, dan diabetes belum dikupas secara tuntas.
“Yang juga meningkat hipertensi dan lain sebagainya. Nah, ini tentu bicaranya bukan hanya kuratif tapi preventif,” ujar Dicky kepada reporter Tirto, Selasa (6/2/2024).
Dicky menilai visi-misi ketiga paslon belum menerangkan cara menghadapi ancaman penyakit di masa mendatang. Terlebih, tidak terlihat upaya untuk meningkatkan angka harapan hidup Indonesia yang masih di posisi rendah dalam negara-negara ASEAN.
“Apalagi dengan jumlah penduduk 270 juta dengan ranking-ranking yang tidak terlalu baik dalam kesehatan seperti TB, diabetes, obesitas. Saya kira perlu lebih dipertajam lagi ya oleh para calon presiden ini nanti apalagi setelah terpilih,” jelas Dicky.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Irfan Teguh Pribadi
