Masuk tirto.id
tirto.id - Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menemui Megawati Sukarnoputri untuk berdiskusi dan bertukar informasi tentang keresahan yang belakangan ini muncul di masyarakat.
La Ode Muhammad Syarif, salah satu eksponen GNB, menyebut salah satu persoalan yang dibicarakan dengan Megawati adalah proses legislasi undang-undang yang minim pelibatan publik.
“Itu hampir-hampir tanpa konsultasi publik yang memadai. Bahkan, apa yang disuarakan oleh masyarakat tidak tercermin dari undang-undang yang dihasilkan oleh DPR dan pemerintah,” kata Syarif yang juga Wakil Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) periode 2015-2019 dalam dalam konferensi pers seusai pembicaraan yang dilangsungkan di Megawati Institute, Jakarta Pusat, Senin (22/6/26).
Lebih lanjut, Syarif mengetengahkan proses revisi UU TNI dan UU Polri sebagai contoh.
“Contohnya RUU TNI, RUU Polri. Itu sama sekali tidak mengakomodasi semua rekomendasi yang diberikan oleh Komisi Reformasi,” tutur Syarif.
Syarif menyebut GNB pun mendesak parlemen dan pemerintah untuk lebih memperhatikan aspirasi masyarakat.
“Oleh karena itu juga kami meminta kepada parlemen dan pemerintah, tolonglah memperhatikan apa sih yang disuarakan masyarakat itu,” lanjut La Ode.
Pertemuan GNB dan Megawati tersebut dikemas dalam acara Silaturahmi Kebangsaan. Ini merupakan bagian dari rangkaian dialog dengan tokoh-tokoh bangsa, di antaranya para mantan presiden dan wakil presiden, yang diprakarsai GNB.
Lukman Hakim Saifuddin, anggota GNB yang juga mantan Menteri Agama periode 2014-2019, menyebut GNB sebelum ini telah berdialog dengan Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla, dan KH Ma'ruf Amin.
Selain silaturahmi, kata Lukman, GNB juga berdiskusi dengan Megawati terkait situasi masyarakat dan pemerintahan dewasa ini.
“Ada sejumlah informasi yang kami sampaikan, sekaligus juga kami ingin mendapatkan konfirmasi dari Ibu Megawati,” kata Lukman.
Penulis: Khaila Adinda
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
