Tata Kelola & Hambatan Distribusi Perberasan Mendesak Didedah

tirto.id - Ombudsman RI mencium ketidakoptimalan tata kelola perberasan yang dilakukan pemerintah. Sejak Agustus 2025, Ombudsman melakukan pemantauan di Karawang, Pasar Induk Beras Cipinang, 137 ritel tradisional yang tersebar di 25 provinsi, serta ritel modern di Jabodetabek. Ombudsman menemukan kenaikan harga beras yang terjadi belakangan ini bukan disebabkan oleh kekurangan stok beras, melainkan karena karut-marut pengelolaan beras.

Hasil pemantauan menunjukkan pasokan gabah ke penggilingan padi menurun. Selain itu, 8 dari 35 ritel modern yang dipantau di wilayah Jabodetabek tak memiliki stok beras untuk dijual. Harga beras premium tercatat di kisaran Rp21.000-Rp37.500 per kilogram, sedangkan beras nonpremium dijual kisaranRp14.700 hingga Rp32.400 per kilogram.

Sementara itu, beras operasi pasar program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tersedia di kisaran Rp12.500 per kilogram. Persoalannya, Ombudsman menemukan bahwa kualitas dan mutu beras SPHP kerap dikeluhkan masyarakat.

Hal ini ditengarai berkaitan dengan kondisi stok beras pemerintah di gudang Perum Bulog. Menurut Ombudsman, ini bukanlah kondisi kekurangan cadangan beras, tapi keberlimpahan beras yang ada belum terdistribusikan dengan baik.

Ombudsman menemukan kondisi cadangan beras pemerintah mengkhawatirkan. Dari total stok beras Bulog sebanyak 3,9 juta ton pada Agustus 2025, terdapat lebih dari 1,2 juta ton beras berumur lebih dari enam bulan. Hingga Juni 2025, stok beras Bulog mencapai 4,2 juta ton, angka yang diklaim sebagai rekor tertinggi sejak Indonesia merdeka.

“Kondisi ini berpotensi menimbulkan disposal hingga 300 ribu ton dengan taksiran kasar kerugian negara sekitar Rp4 triliun,” ungkap Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (4/9/2025).

Istilah disposal dalam stok beras merujuk pada kondisi saat beras tidak bisa lagi digunakan sesuai fungsi awalnya, yakni bahan pangan konsumsi manusia. Hal ini karena kualitas beras terlalu buruk sehingga tidak layak dikonsumsi.

Disposal tidak berarti beras berkualitas buruk dibuang begitu saja. Ia masih dapat dialihkan untuk fungsi lainnya, misal dipakai sebagai pakan ternak.

Namun, dalam konteks tata kelola beras, disposal menandakan tersendatnya alur distribusi stok beras dari gudang. Hal ini tentu merugikan negara dan ikut berdampak ke masyarakat sebagai konsumen.

Ombudsman mencatat realisasi penyaluran beras SPHP baru mencapai 302 ribu ton atau setara 20 persen dari target 1,5 juta ton hingga akhir 2025. Distribusi rata-rata harian SPHP juga tercatat hanya 2.392 ton, masih jauh dari kebutuhan harian masyarakat yang sekitar 86.700 ton per hari.

Di sisi lain, Yeka menyoroti realisasi bantuan pangan baru 360 ribu ton atau sekitar 98,62 persen. Capaian tersebut lebih rendah dibanding 2024. Menurutnya, program SPHP maupun bantuan pangan pada akhirnya belum mampu menekan harga beras yang secara umum masih di atas harga eceran tertinggi (HET).

Ombudsman menilai kondisi tersebut berdampak pada pembengkakan biaya pengelolaan stok di gudang Bulog. Mulai dari pengadaan gabah any quality, penyimpanan stok beras hingga 4 juta ton, serta penyaluran cadangan beras pemerintah yang rendah.

Ombudsman memperkirakan kisaran kasar potensi kerugian negara imbas tata kelola beras yang buruk ini mencapai Rp3 triliun. Menurut Yeka, hal ini membuka potensi maladministrasi.

Potensi maladministrasi tata kelola perberasan itu meliputi: risiko disposal stok cadangan beras pemerintah, penyaluran beras SPHP tak berkualitas, terbatasnya ketersediaan beras di ritel modern, harga beras tetap di atas HET, beserta potensi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan cadangan beras pemerintah.

"Karena ada potensi kerugian negara, maka sebaiknya Presiden Republik Indonesia menugaskan BPKP melakukan evaluasi menyeluruh agar tata kelola pangan lebih akuntabel dan pembagian peran antarinstansi menjadi lebih jelas,” ujar Yeka.

Hambatan Distribusi Beras Harus Dibedah

Sebelumnya, masalah yang terjadi pasar adalah kelangkaan beras premium, terutama di ritel modern. Kelangkaan itu juga diiringi harga beras berbagai kategori yang terus naik. Di sisi lain, beras program SPHP yang menjadi objek operasi pasar pemerintah juga dipertanyakan kualitasnya.

Sebagaimana temuan Ombudsman, mutu beras SPHP banyak dikeluhkan terkait kadar air, penampakan fisik, hingga aroma beras.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, sempat membantah adanya kelangkaan beras di Indonesia. Dia menilai hanya terjadi pergeseran distribusi dari penggiling kecil yang biasanya memasok ritel modern jadi menyasar ke pasar tradisional.

Menurutnya, kondisi ini malah memberikan dampak positif untuk pasar tradisional sehingga omzet meningkat. Amran meminta masyarakat tidak khawatir sebab ketersediaan stok beras tetap melimpah dan produksi nasional masih terjaga.

Amran menegaskan kelangkaan baru dapat disebut terjadi jika produksi beras menurun. Mentan juga meyakini operasi pasar besar-besaran lewat distribusi beras 1,3 juta ton program beras SPHP, akan mampu mengendalikan harga beras.

"SPHP dan kami minta [Perum Bulog] juga [distribusi] yang beras premium," ujar Amran di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta, dikutip Antara, Rabu (3/9/2025).

Lagi-lagi, akar persoalan perberasan ini memang bukan terkait ketersediaan stok beras di Bulog. Yang terjadi justru hambatan pendistribusian beras di gudang Bulog dan kualitas beras operasi pasar yang dikucurkan pemerintah. Beras yang disimpan terlalu lama di gudang jelas akan mengalami penurunan kualitas dan inilah yang dikhawatirkan tetap didistribusikan di masyarakat sebagaimana catatan Ombudsman.

Peneliti bidang pangan di Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, berpendapat persoalan yang perlu disoroti saat ini adalah stok beras di Bulog yang belum terdistribusi secara maksimal sehingga kualitasnya mulai menurun. Jika dibiarkan, kata dia, stok beras bakal makin tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat sehingga berakhir disposal.

Catatan Eliza, sampai 20 Agustus 2025 saja, masih terdapat cadangan beras pemerintah sebanyak 194 ribu ton yang lebih dari satu tahun tersimpan di gudang. Rinciannya, 165 ribu ton beras dari impor tahun lalu dan 29 ribu ton beras dari penyerapan dalam negeri.

Menurut Eliza, tidak ada yang salah dengan stok beras yang berlimpah ruah jika diimbangi dengan penyaluran beras yang efektif. Sebab, cadangan beras pemerintah selama ini 80 persen dari impor, sisanya baru penyerapan dari dalam negeri.

“Sekarang, cadangan beras pemerintah 100 persen dari dalam negeri karena pemerintah jemput bola ke petani. Harga gabah dinaikkan Rp6.500 per kilogram. Ini positif bagi petani,” ujar Eliza kepada wartawan Tirto, Kamis (4/9/2025).

Dia juga menyoroti hambatan distribusi program beras SPHP yang masih jauh dari target 1,3 juta ton hingga Desember 2025. Eliza menilai, kemasan SPHP untuk masyarakat mestinya lebih ekonomis lagi karena terlalu berat membeli beras dengan kemasan 5 kilogram.

“Kebanyakan belinya literan atau di bawah 5 kilogram. SPHP yang dikemas kayak premium ini jadi enggak laku di kalangan masyarakat yang uang belanjanya pas-pasan,” ujar dia.

Selain itu, aplikasi KlikSPHP juga belum banyak bisa diterapkan di kalangan pedagang. Hal ini mencerminkan digitalisasi pendistribusian beras tidak bisa diakselerasi secara agresif.

“Harus ada mekanisme penebusan manual juga oleh pedagang, dibantu pendamping tim distribusi beras yang akan input ke dashboard,” lanjut Eliza.

Kualitas Beras Juga Harus Dijaga

Sementara itu, pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, menilai Bulog semestinya buru-buru menyalurkan stok beras yang sudah berumur lebih dari enam bulan. Idealnya, kata dia, beras disimpan selama empat bulan dan harus disalurkan. Ini agar kualitas beras yang diterima konsumen terjaga dalam kondisi prima.

Apabila disimpan lebih dari empat bulan, kata Khudori, beras semakin berpotensi berkurang kualitasnya. Terjadi penyusutan volume, timbul bau apek, warnanya menguning, bahkan akan diserang kutu jika tidak disimpan baik.

“Jangan sampai beras yang dikumpulkan sedemikian rupa jumlahnya banyak itu justru menimbulkan masalah. Harus dicari jalan, beras dari gabah any quality dan berasnya tidak bagus, lagi-lagi harus disortir tetap jika disalurkan untuk masyarakat,” ujar Khudori kepada wartawan Tirto, Kamis (4/9/2025).

Menurut catatan Khudori, sejak keran penyaluran beras dibuka kembali pada 14 Juli hingga per 27 Agustus 2025, Bulog baru mengalirkan 274.972 ton beras SPHP. Rincinya, selama periode 14 Juli-27 Agustus 2025 saja, beras SPHP baru tersalur 93.780 ton atau rerata 2.084 ton per hari.

Khudori menilai harga beras dapat dikendalikan apabila operasi pasar program beras SPHP berjalan efektif. Caranya dengan menggandeng pedagang di pasar, termasuk pedagang di pasar induk.

Sebab mereka pasti memiliki jejaring pemasaran. Jejaring luas tersebut berpotensi membuat penyaluran operasi pasar berjumlah besar dan cepat.

Operasi pasar seharusnya mengguyur beras untuk pedagang-pedagang di pasar, bukan mengalirkan beras langsung ke komunitas atau konsumen akhir, seperti yang dilakukan Bulog saat ini.

Saat ini operasi pasar hanya menyasar toko pengecer pasar tradisional, toko binaan pemda, Koperasi Desa Merah-Putih, gerakan pangan murah (GPM) oleh dinas ketahanan pangan/pemda, toko milik BUMN, dan instansi pemerintah termasuk TNI/Polri.

“Agar harga beras terkendali, bantuan pangan beras 10 kilogram per bulan per keluarga kepada 18,3 juta keluarga sebaiknya dilanjutkan dari September hingga Desember 2025. Bila perlu, per keluarga menerima 15 kg per bulan,” jelas Khudori.

Bulog juga perlu memastikan beras operasi pasar dan bantuan pangan tetap berkualitas. Menurut Khudori, sebagian beras stok Bulog saat ini berusia lebih dari setahun sehingga potensial menghasilkan bau apak.

Beras hasil penyerapan dalam negeri lewat kebijakan pembelian gabah segala kualitas juga dipastikan kualitasnya kurang bagus. Beras tidak tahan lama serta potensial turun mutu ini bisa dilakukan reprocessing.

“Ketika beras di retail modern menipis, bahkan kosong, dalam jangka pendek beras SPHP bisa jadi alternatif. Otoritas kebijakan harus mengakhiri menggunakan beras sebagai ajang membangun pencitraan. Saat ini tensi politik beras sudah terlalu tinggi,” ujar Khudori.