Target Dana Kampanye Basuki-Djarot Rp80 miliar Pada Januari

tirto.id - Tim pemenangan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat menargetkan dana kampanye pada Januari 2017 mencapai Rp80 miliar.

"Kami targetkan jumlah patungan per Januari 2017 mencapai Rp80 miliar," kata Bendahara tim sukses Basuki-Djarot (Badja) Charles Honoris, seperti dikutip Antara, Rabu (21/12/2016).

Ada pun dana patungan Kampanye Rakyat Basuki-Djarot mencapai Rp48 miliar periode 25 Oktober sampai 19 Desember 2016. "Patungan perseorangan menjadi sumber penerimaan utama dengan total Rp18,5 miliar," kata Charles.

Sumber lain, menurutnya, berasal dari badan hukum swasta dan partai politik pendukung sebesar Rp4,7 miliar dan Rp200 juta. Selain itu, masih ada penerimaan dana sebesar Rp24 miliar yang harus dilengkapi dengan beberapa formulir yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sementara itu, total pengeluaran tercatat sebesar Rp5,9 miliar dengan perincian biaya operasional sebesar Rp3,6 miliar, biaya administrasi sebesar Rp280 juta, biaya posko Badja Rp160 juta dan jasa konsultan Rp1,9 miliar.

Tim pemenangan Basuki-Djarot bersyukur atas partisipasi masyarakat Indonesia mengingat dana patungan terkumpul tidak hanya berasal dari warga Jakarta tetapi juga dari daerah lain seperti Kalimantan dan Papua.

Ada pun masyarakat dapat melakukan patungan mulai dari Rp10 ribu hingga Rp75 juta per orang dan untuk badan usaha swasta hingga Rp750 juta. Para pendukung juga diwajibkan mengumpulkan Surat Pernyataan Penyumbang KPU dilengkapi KTP dan NPWP.

Patungan kampanye rakyat dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti online (ATM, internet banking, mobil banking, kartu kredit dan transfer), tunai (melalui kantor cabang BCA) dan di Rumah Lembang melalui debet dan kartu kredit.

Setiap detil penerimaan dana yang masuk akan diinformasikan secara terbuka melalui situs resmi www.ahokdjarot.id kemudian dilaporkan ke KPU. Menurut Ahok, prinsip transparansi ini akan menjawab keraguam masyarakat terkait asal dana kampanye.