tirto.id - Presiden terpilih, Prabowo Subianto, secara terbuka memberikan ultimatum kepada parpol pendukungnya agar tidak menunjuk sosok calon menteri, yang ingin mencuri duit APBN. Hal ini ia tegaskan agar para ketua umum parpol tidak mengajukan kader sebagai menteri di kabinet, demi bisa mengirimkan setoran uang ke parpol masing-masing.
Syarat itu Prabowo kemukakan dalam sambutannya di Rapat Koordinasi Nasional Legislatif PKB di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (10/10/2024).
“Terang-terangan saya katakan semua ketua umum, semua perwakilan, saya katakan jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN,” tegas Prabowo.
Dalam kesempatan itu, ia pun menyatakan bahwa syarat ini sebetulnya sudah disampaikan kepada seluruh ketua umum parpol di Koalisi Indonesia Maju (KIM). Prabowo mengingatkan di zaman serba canggih saat ini, akan mudah melacak aksi nakal mereka mencuri dana dari APBN.
Ia menyadari semua parpol pasti butuh dana dan sumber daya untuk mengepulkan dapur masing-masing. Namun, Ketua Umum Partai Gerindra itu menyarankan agar mencari uang dengan cara yang halal.
“Ini terbuka saja kita, mari kita kelola kekayaan kita, sehingga kita bisa mendukung semua institusi dengan baik, terang-terangan, kenapa tidak," ucap Prabowo.
Pernyataan Prabowo disambut positif beberapa pengamat politik dan pegiat antikorupsi. Hal ini dinilai sebagai kesempatan supaya pemerintahan mendatang berkomitmen memperkuat kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pasalnya, kasus korupsi pejabat pemerintahan berlatar belakang kader parpol, kerap terjadi berulang. Ucapan Prabowo dituntut menjadi komitmen kepemimpinannya ke depan dalam memberantas korupsi sektor politik di pemerintahan. Hal itu perlu dibuktikan agar perkataan Prabowo bukan sekadar omon-omon belaka.
Peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rohman, menila pernyataan Prabowo di atas sebagai suatu penegasan yang baik. Terlebih, kasus-kasus korupsi di mana menteri atau pejabat ditengarai menyalurkan duit haramnya ke parpol-parpol dinilai sudah terlihat di beberapa perkara.
Misalnya, korupsi yang dilakukan bekas Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Anas terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang proyek Hambalang dan proyek APBN lainnya. Ia saat itu juga menjabat sebagai anggota DPR RI.
Contoh lainnya, ada dua menteri di kabinet Presiden Jokowi dari kader Nasdem yang terjerat korupsi. Yakni kasus korupsi bekas Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan korupsi proyek menara pemancar BTS yang dilakukan bekas Menteri Kominfo, Johnny Gerard Plate.
“Memang pejabat-pejabat publik yang berasal dari parpol itu sangat diandalkan oleh parpol untuk mencari pendanaan, pendanaan politik. Dan biasanya dilakukan dengan cara korupsi,” kata Zaenur kepada reporter Tirto, Jumat (11/10/2024).
Selain itu, kata Zaenur, menteri berlatar belakang parpol juga rawan memenangkan tender proyek pemerintah kepada perusahaan-perusahaan yang terafiliasi parpol. Menurutnya, ucapan Prabowo dapat lebih diperkuat dengan menekankan fakta integritas setiap tahun kepada para parpol di kabinet.
Prabowo juga diminta bisa melakukan reformasi kepercayaan publik dengan memperbaiki sistem pendanaan untuk parpol. Hal ini perlu dilakukan agar parpol tidak menggantungkan pendanaan dari sumber-sumber yang tidak sah, seperti korupsi.
“Menaikkan bantuan kepada parpol dari sumber keuangan negara itu dapat menjadi opsi, tetapi bukan semata-mata menaikkan, tetapi harus diberi prasyarat,” ucap Zaenur.
Prasyaratnya, lanjut Zaenur, parpol wajib melakukan reformasi kepercayaan, sesuai dengan sistem integritas. Mereka harus melakukan demokratisasi, penegakan dan penegakan kode etik, serta kaderisasi parpol.
Zaenur sendiri menanti terwujudnya dampak ucapan Prabowo terhadap kinerja kader parpol di kabinet mendatang. Terlebih, saat ini politisi dan pejabat tampak sudah tidak takut dengan keberadaan KPK.
“Kalau dulu kan mereka takutnya sama KPK gitu ya, KPK-nya sekarang sudah ditundukkan. Sekarang pertanyaannya apakah mereka akan takut sama Prabowo atau tidak?” ucap dia.
Analis Politik Universitas Padjadjaran (Unpad), Kunto Adi Wibowo, turut mengapresiasi kelugasan ucapan Prabowo yang dinilai membuka rahasia umum di depan publik. Menurut Kunto, Prabowo tampak serius ingin tindakan atau potensi korupsi terhadap penyelewengan dana APBN bisa diminimalisasi bahkan diberantas di pemerintahan ke depan.
Kunto menyatakan alasan parpol berebut kursi menteri karena memang adanya keuntungan secara finansial yang bisa diraih. Keuntungan ini akan dipakai dan disuntik kepada parpol untuk modal mengikuti pemilu.
“Ini lingkaran setan money politics dan korupsi, ini akan terus ke bawah sampai kita enggak bisa lagi lepas. Menurut saya perlu memang pemimpin yang bisa menghentikan ini,” kata Kunto kepada reporter Tirto, Jumat (11/10/2024).
Ia juga mewanti-wanti banyaknya jumlah menteri di kabinet Prabowo akan berdampak pada beban APBN yang semakin besar. Dengan begitu, akan muncul tantangan mengefisiensikan penggunaan dana APBN agar berjalan efektif.
Di sisi lain, banyaknya jumlah kementerian di pemerintahan mendatang juga akan membuka potensi korupsi. Maka, kata Kunto, Prabowo harus bertindak tegas kepada anak buahnya di pemerintahan untuk tidak menyelewengkan duit negara.
Kunto memandang, ucapan Prabowo secara terbuka kepada parpol juga bisa diartikan agar nama-nama yang sudah disodorkan sebagai calon menteri kabinet direvisi. Prabowo, kata dia, bisa saja menemukan nama-nama calon menteri yang memiliki rekam jejak bermasalah namun masih saja disodorkan ketua umum parpol.
“Jadi ya ini mendesak ketua-ketua umum parpol untuk kemudian merevisi nama-nama yang diajukan oleh mereka untuk jadi anggota kabinetnya Pak Prabowo,” ucap Kunto.
Pernyataan Prabowo Harus Dibuktikan
Analis Sosio-politik dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Musfi Romdoni, setuju pendapat Kunto bahwa Prabowo memang tengah membuka rahasia umum. Selama ini, sudah banyak kasus korupsi yang menengarai aliran uang ke parpol.
Menurut Musfi, hal ini dampak dari mahalnya ongkos politik saat pemilu. Ini menunjukkan bahwa skema balik modal masih dilakukan oleh parpol saat mengutus kadernya menjadi pejabat di pemerintahan.
“Selain itu, pada praktiknya partai politik kerap kali menjadi semacam perusahaan yang digunakan untuk mendapatkan pengaruh dan kekayaan,” kata Musfi kepada reporter Tirto.
Musfi menilai pernyataan Prabowo cukup menarik karena belum ada presiden yang baru terpilih berpidato seperti itu. Isu setoran menteri ke partai dibiarkan menjadi rahasia umum dan perbincangan warung kopi.
Karena itu, kata dia, menarik melihat pembuktian pernyataan Prabowo ke depan. Terlebih potensi korupsi dengan gemuknya kabinet pemerintahan mendatang tetap terbuka lebar.
“Baru-baru ini Hashim menyebut Prabowo mengidolai Deng Xiaoping. Nah, apakah nantinya Prabowo akan meniru Tiongkok dalam menghukum koruptor? Ini yang patut dinanti,” ucap Musfi.
Musfi menilai, jika Prabowo benar-benar membentuk zaken kabinet, hal itu bisa membantu mewujudkan ucapannya. JIka zaken kabinet benar dibentuk, maka dinilai jadi sinyal kuat bahwa Prabowo ingin meminimalisir menteri pencari rente.
“Jadinya, apa yang harus diperhatikan Prabowo ya aspek keahlian dan profesionalitas. Pilihlah menteri yang sesuai kepakarannya. Jangan asal comot,” tutur Musfi.
Sementara itu, Analis politik dari Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai ucapan Prabowo terlalu normatif belaka. Pasalnya, kata Dedi, secara umum banyak kader parpol di pemerintahan tidak bisa memisahkan kepentingan negara dan kekuasaan parpol.
“Terbukti, adanya kasus BTS yang libatkan kader Nasdem dan potensial uang korupsi mengalir ke Nasdem, begitu halnya dengan partai lain, tidak jauh berbeda,” kata Dedi kepada reporter Tirto, Jumat (11/10/2024).
Dedi melihat, jika pernyataan Prabowo ingin diwujudkan sebagai sebuah komitmen, langkah mudah pertama adalah dengan mengembalikan UU KPK yang telah direvisi di era Jokowi. Itu salah satu upaya untuk mengembalikan penanganan korupsi dengan baik.
Pernyataan Prabowo dilematis karena terkesan tidak sejalan dengan struktur kabinet gemuk pemerintah mendatang. Dengan wacana kabinet ‘obesitas’, sebut Dedi, justru menandakan jika politik akomodatif itu sedang diupayakan pemerintahan Prabowo.
“Tentu akan sulit menghalau kader Parpol merangkap kepentingan antara kerja untuk negara dan partainya,” terang Dedi.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan peringatan itu disampaikan Prabowo berkaca pada sejumlah menteri di pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin, yang terseret kasus korupsi. Apalagi, kata dia, Prabowo memiliki komitmen untuk memberantas praktik rasuah di Indonesia.
Dasco menekankan bahwa peringatan Prabowo itu karena jajaran kabinet yang mengisi pemerintahan baru turut dari partai politik. Ia mengatakan wajar bila Prabowo mengingatkan seluruh ketum partai politik.
“Dalam rangka juga komitmen Pak Prabowo terhadap penghematan dan pemberantasan korupsi itu juga saling mengingatkan agar hal-hal tersebut tidak terjadi lagi," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/10/2024).
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Abdul Aziz
