tirto.id - Pernyataan Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, yang mengizinkan kadernya untuk menabrak aturan asal tidak ketahuan menuai kontroversi. Pernyataan Bahlil itu disampaikan dalam Rapat Konsolidasi Pemenangan Pemilukada Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jawa Tengah di Grand Mercure, Solo Baru, Sabtu (5/10/2024).
Awalnya, Bahlil memperkenalkan Respati Ardi dan Astrid Widayana sebagai Calon Wali kota Solo dan Wakil Wali kota Solo yang berasal dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu lantas memberikan semangat kepada keduanya untuk bertarung di Pilkada 2024.
Sebagai mantan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Hipmi periode 2015-2019, Bahlil menyebut bahwa Hipmi bertarung tidak pernah kalah dan selalu menang. Kalau ada potensi kalah, kata Bahlil, buat caranya bagaimana agar menang dengan cara apapun, termasuk menabrak aturan.
"Lakukan cara apapun, jangan tabrak aturan. Kalau tabrak aturan yang penting jangan ketahuan," ucap Bahlil.
Analis Sosio-politik dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Musfi Romdoni, menilai pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Bahlil belum sadar jika dirinya adalah ketua umum partai. Sebagai ketua umum partai, Bahlil seharusnya sadar jika setiap pernyataannya akan menjadi sorotan mata kamera dan jadi pembicaraan publik.
“Bahlil terlihat tidak bisa membedakan pernyataan di forum tertutup dan forum terbuka. Ini yang jadi pertanyaan. Apakah Bahlil memang 'bodo amat', yang dalam artian dia tidak peduli itu forum terbuka atau tertutup,” ujar Musfi kepada Tirto, Rabu (9/10/2024).
Musfi meragukan Bahlil tidak memiliki kelihaian dalam menyusun pidato sebagai pejabat dan ketua umum partai. Meski demikian, kata Musfi, semestinya Bahlil punya staf dan tenaga ahli untuk menyusun pidato. Tapi memang kelihatannya tidak demikian, karena Bahlil memang ingin pidato apa adanya, tidak peduli forumnya.
“Saya kira sikap itu perlu diperbaiki. Sebagai menteri dan ketua umum partai, Bahlil perlu menjaga muruah jabatannya dengan mengeluarkan pidato yang sesuai,” ungkapnya.
Pidato kemarin, lanjut Musfi, membuat publik berpikir jika menabrak aturan memang sudah jadi kebiasaan para pejabat, terlebih asal tidak ketahuan. Maka sekali lagi, menurut Musfi, Bahlil perlu menjaga muruah jabatannya dan muruah yang telah memberinya amanah.
“Bahlil harus bisa membedakan forum tertutup dan terbuka, jangan meneruskan kebiasaan untuk pidato seperti tongkrongan warung kopi,” ujar dia.
Sikap yang
Tak Pantas
Analis Politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Kunto Adi Wibowo, melihat bahwa pernyataan Bahlil tersebut seharusnya tidak pantas keluar dari mulut seorang ketua umum partai besar di Indonesia. Menurut Kunto, meski mungkin itu adalah bercanda, tapi konteksnya menjadi sudah tidak ada moral lagi.
“Akhirnya kita paham, bahkan aturan yang berbentuk hukum positif saja sudah dikangkangin apalagi etika dan moral,” ujarnya kepada Tirto, Rabu (9/10/2024).
Oleh karena itu, Kunto meminta agar masyarakat tidak usah berharap banyak kepada ketua parpol dan parpol yang sudah terang-terangan mengangkangi apa yang dianggap sebagai sebuah kebaikan dan kebenaran. Karena pernyataan Bahlil tersebut, secara tidak langsung juga menghina logika publik.
“Menghina bahwa ‘gua mau menabrak aturan, emang lu bisa apa?’ Itu bisa dimaknai pernyataan Bahlil sebagai sebuah penghinaan kepada institusi hukum, sebuah penghinaan terhadap kedaulatan rakyat, karena sebagai ketum partai [seolah] dia tidak tersentuh oleh hukum,” jelasnya.
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Annisa Alfath, mengatakan jika ditafsirkan secara harfiah, pernyataan ini jelas mengindikasikan pembenaran untuk melanggar aturan selama tidak ketahuan, yang bertentangan dengan prinsip negara hukum. Pernyataan ini seakan-akan mengizinkan, bahkan mendorong, untuk melanggar aturan asalkan tidak terdeteksi
“Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip moralitas dan etika publik, terutama bagi seorang pemimpin atau figur penting dalam politik,” jelas dia kepada Tirto, Rabu (9/10/2024).
Secara tidak langsung, kata Annisa, ini mengesankan bahwa kemenangan dalam pemilihan lebih penting daripada mengikuti proses yang bersih dan jujur. Dalam konteks demokrasi, praktik seperti ini justru menurunkan kualitas demokrasi.
Menurut Annisa, demokrasi yang sehat didasarkan pada aturan yang adil dan partisipasi yang jujur. Jika seorang pemimpin publik mengesankan bahwa melanggar aturan boleh dilakukan selama tidak ketahuan, ini bisa merusak kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan mengarah pada budaya impunitas, di mana para politikus merasa tidak perlu takut terhadap konsekuensi hukum.
“Hal ini menciptakan lingkungan politik yang tidak adil, di mana integritas pemilu dan kepercayaan masyarakat tergerus. Demokrasi membutuhkan pemilu yang transparan dan akuntabel, bukan kemenangan yang diraih dengan cara apapun,” terangnya.
Sementara itu, politikus Golkar, Dave Laksono, justru mengeklaim bahwa Bahlil adalah seorang figur yang mengerti cara dan aturan serta patuh pada hukum yang berlaku. Dalam konteks pernyataan yang viral tersebut, Dave menilai bahwa Bahlil menginginkan seluruh kadernya untuk mempelajari aturan.
“Maka ia menyerukan kepada semua agar memahami dan mempelajari aturan yang ada, agar bisa mendapatkan solusi yang permanen,” kata Dave saat dikonfirmasi Tirto, Rabu (9/10/2024).
Mengonfirmasi Sebuah Kenyataan
Di sisi lain, analis komunikasi politik, Hendri Satrio, justru melihat bahwa pernyataan Bahlil tersebut sedang menceritakan kenyataan yang sesungguhnya tentang apa yang terjadi di lapangan. Bahlil dalam hal ini, menurutnya tidak menutup-nutupi dan sedang berusaha menyampaikan apa adanya bahwa praktik menghalalkan segala cara pernah terjadi di Indonesia.
Jelang akhir 2023, sebelumnya memang publik dikejutkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan putusan soal batas usia capres-cawapres bisa di bawah 40 tahun dengan syarat memiliki pengalaman sebagai kepala daerah atau penyelenggara negara.
Alhasil, lewat putusan 90/PUU-XXI/2023 terhadap pasal 169 huruf q Undang-undang (UU) No.7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) itu telah membuka peluang Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dalam kontestasi Pemilu 2024. Putusan kontroversial itu dikeluarkan oleh Hakim Konstitusi, Anwar Usman, yang juga berstatus sebagai ipar dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan paman dari Gibran.
“Karena banyak yang melakukan segala cara untuk menang bahkan menabrak aturan ketahuan. Bahkan kalau bisa kan aturannya diubah demi kepentingan dirinya. Jadi Bahlil menceritakan kenyataan, dia konfirmasi kenyataan sama seperti dia konfirmasi kenyataan bahwa ada Raja Jawa,” jelas pria yang akrab disapa Hensat kepada Tirto, Rabu (9/10/2024).
Analis politik dari Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menambahkan pada dasarnya semua parpol berperilaku serupa. Apa yang disampaikan Bahlil sebenarnya orientasi politik di hampir semua parpol. Hanya saja latar belakang Bahlil yang aktivis membuatnya tidak berbicara normatif, melainkan secara langsung dan terbuka tanpa basa-basi.
“Tentu, Bahlil hanya tidak pandai berbasa-basi selayaknya politikus lain, sehingga ia dalam forum resmi sekalipun tetap bergaya orang lapangan, tetapi sisi baiknya apa yang disampaikan Bahlil itu realitas politik kita. Justru, dengan adanya Bahlil menjadi pemantik penegak hukum untuk serius,” jelas dia kepada Tirto, Rabu (9/10/2024).
Menurutnya, tanpa ada pernyataan Bahlil sekalipun, penegak hukum perlu mendampingi pengawas pemilu secara intens dan serius. Karena pelanggaran hukum paling banyak terjadi di Indonesia dan dianggap bukan pelanggaran ada di penyelenggaraan pemilu.
“Ini karena lemahnya penegakan hukum pada pemilu,” kata dia.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Irfan Teguh Pribadi
