Surya Paloh Dukung Anies-Imin Tanpa Kesepakatan Demokrat & PKS

Nasdem mengusung pasangan Anies dan Cak Imin dalam Pilpres 2024. Namun, kesepakatan itu sepihak tanpa melibatkan Demokrat dan PKS.

Reporter: Andrian Pratama Taher

Terbit 31 Aug 2023 19:11 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya (kedua kanan) bersama Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani (kedua kiri) saat silaturahmi kebangsaan di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (20/7/2023). ANTARA FOTO/Reno Esnir/tom.

tirto.id -

Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan, bahwa Partai Nasdem menunjuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai pendamping bacapres Anies Baswedan.

Pihak Demokrat menyatakan bahwa Anies sudah sepakat dengan kerja sama antara Nasdem-PKB dan sepakat mengusung Anies-Muhaimin di Pemilu 2024.

"Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapat informasi dari Sudirman Said, mewakili Capres Anies Baswedan bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem Surya Paloh," kata Riefky dalam keterangan, Kamis (31/8/2023).

Dalam informasi yang diperoleh Demokrat, finalisasi kerja parpol Koalisi Perubahan dan hendak ada deklarasi berubah setelah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menetapkan Muhaimin sebagai cawapres Anies tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS.

Aksi tersebut tidak disampaikan langsung kepada pemimpin tertinggi PKS dan Demokrat melainkan mengutus Sudirman Said yang juga Juru Bicara Tim Anies.

Pihak Demokrat pun mengonfirmasi kabar tersebut kepada Anies langsung. Mantan Mendikbud itu pun membenarkan kabar tersebut sehingga Demokrat 'terpaksa' menerima keputusan Nasdem.

"Ia (Anies) mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat 'dipaksa' menerima keputusan itu," klaim Riefky.

Menanggapi isu tersebut, Riefky mengatakan bahwa Demokrat akan segera menggelar rapat untuk pengambilan keputusan pencapresan setelah mendengar kabar tersebut.

"Menyikapi hal itu, Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk menyikapi keputusan selanjutnya. Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 kewenangan penentuan koalisi dan Capres/Cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai," kata Riefky.