tirto.id - Nilai investasi perusahaan layanan jasa internet milik Elon Musk, Starlink di Indonesia jauh dari harapan. Berdasarkan data Online Single Submission (OSS) di Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), nilai investasi anak usaha dari SpaceX ini diketahui hanya sebesar Rp30 miliar saja. Dengan nilai investasi itu, Starlink hanya memiliki tiga karyawan yang berkantor di Tanah Air.
“Investasinya Rp30 miliar. Tenaga kerja tiga orang yang terdaftar,” kata Bahlil dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di Jakarta, Selasa (11/6/2024).
Besaran investasi yang ditanamkan Starlink tidak berbanding lurus dengan semangat pemerintah di awal yang bersikukuh melobi Elon Musk untuk berinvestasi di dalam negeri. Pada Mei 2022, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyempatkan diri bertandang ke kantor SpaceX di sela kunjungannya ke Amerika Serikat.
Saat itu, Kepala Negara datang untuk kembali menanyakan tindak lanjut komitmen yang dibuat oleh Elon Musk dengan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Tindak lanjut dimaksud tersebut adalah komitmen mengenai investasi, teknologi, dan inovasi.
"Dan sekarang saya ke sini dan bertemu langsung dengan Elon untuk mendiskusikan kerja sama yang akan datang," ujar Jokowi saat bertemu Elon Musk.
Setelah pertemuan Jokowi dengan Elon Musk pada 2022 lalu, pemerintah kemudian memberikan ‘karpet merah’ kepada Elon Musk, melalui Starlink. Sebelum peluncuran Starlink pada 22 Mei 2024, di Bali, Elon Musk bahkan diberi panggung khusus saat pelaksanaan pembukaan World Water Forum yang mana lazimnya hanya diberikan kepada tokoh selevel Kepala Negara atau pemerintahan.
Di sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) World Water Forum ke-10 yang berlangsung di Bali itu, lagi-lagi Jokowi melobi Elon Musk untuk membuka investasi perusahaannya seperti SpaceX, Tesla, Neuralink, dan Boring di Indonesia. Jokowi menyebut, Indonesia saat ini sedang menjalani percepatan transformasi digital nasional dan membuka banyak potensi investasi di sektor infrastruktur, teknologi pemerintahan, ekonomi digital, dan masyarakat digital.
"Oleh karena itu, kami mengapresiasi dan terus mendorong pengembangan investasi perusahaan SpaceX, Tesla, Neuralink, dan Boring di Indonesia,” kata Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Jokowi berharap Starlink dapat bersinergi dengan penyedia internet di Indonesia. Tujuannya untuk menyediakan akses internet yang terjangkau, mengutamakan perlindungan konsumen, memberikan harga yang lebih murah untuk penggunaan layanan publik termasuk di puskesmas hingga sekolah terpencil di Indonesia.
Setelah menyampaikan permintaan itu ke Elon Musk, Jokowi tiba-tiba urung ikut meresmikan layanan StarLink-nya di saat-saat terakhir. Elon Musk hanya ditemani para pembantu Jokowi.
“Berbagai upaya lobby yang coba dilakukan sebelumnya (dan nyaris tidak berhasil) sampai saat foto kemarin peresmian tidak ada Jokowi, setidaknya sudah merepresentasikan hal tersebut,” ujar Pakar Telematika dan Multimedia, Roy Suryo kepada Tirto, Rabu (12/6/2024).
Roy Suryo menilai investasi Rp30 miliar tersebut tidak sebanding dengan karpet merah yang sudah pemerintah gelar untuk Elon Musk. Belum lagi, kemudahan-kemudahan hukum dan teknis yang sudah terlanjur diberikan buat Starlink.
"Ini namanya kita kena prank dari Elon Musk dong kalau -hanya- sekecil itu investasinya," kata Roy.
Indonesia Hanya Dijadikan Pasar
Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, melihat sejak awal dirinya tidak melihat kunjungan Elon Musk ke Indonesia untuk investasi secara langsung. Tapi memang untuk jualan Starlink di Indonesia.
"Ini terlihat dari keengganan investasi Tesla di dalam negeri, yang mana masih melihat Indonesia sebagai pasar saja, bukan sebagai hub produksi," ujar Huda kepada Tirto, Rabu (12/6/2024).
Di sisi lain, besaran investasi diberikan Elon Musk senilai Rp30 miliar itu dinilai kecil sekali untuk perusahaan multinasional seperti Starlink. Itu pun hanya untuk kebutuhan operasional di Indonesia dan SDM-nya yang terserap hanya tiga orang secara langsung.
Dia menjelaskan, proses bisnis yang sangat digital membuat tidak memerlukan banyak tenaga kerja sehingga pemerintah bisa mendapatkan manfaat dari pajak yang dibayarkan masyarakat untuk mendapatkan jasa Starlink.
"Kita harus benar-benar menjaga pajak jangan sampai lepas. Ada PPN yang berpotensi cukup besar juga," jelas Huda.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi Digital, Heru Sutadi, mengatakan nilai investasi ditanamkan Elon Musk terhadap perusahaan jasa pelayanan internet senilai Rp30 miliar itu memang cukup mengagetkan. Karena, ekspektasinya Elon Musk akan investasi besar-besaran tidak hanya di Starlink namun juga ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air.
Walaupun begitu, Heru berharap semoga saja memang ini merupakan tahap pertama dari investasi besar Elon Musk dan keseriusan mereka menggarap pasar mereka. Karena jika dilihat pemerintah sendiri sudah begitu memberikan karpet merah kepada Elon Musk, dengan harapan mereka membuka investasi besar seperti investasi di negara lain termasuk ekosistem kendaraan listrik.
"Kita harapkan bahwa apa diharapkan pemerintah bahwa Elon Musk akan membawa investasi besar ini dapat terwujud. Sebab sekarang saja memang perlakuan terhadap Starlink diberikan karpet merah dibandingkan pemain lokal," kata Heru kepada Tirto, Rabu (12/6/2024).
Heru melihat hal tersebut perlu diikuti perkembangan kelanjutan investasinya. Karena jangan sampai kemudian harapan besar investasi ini, justru pada akhirnya mengecewakan karena pemerintah sudah memiliki effort besar.
"Presiden Jokowi sudah ke markas SpaceX terus elon Musk juga sudah disambut sangat ramah oleh para pejabat kita diberikan tempat di world water forum sehingga tentu ini merupakan harapan akan ada investasi besar," ungkap Heru.
Harus Dilihat Tujuan Target Pemerintah
Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, mengatakan tidak bisa dilihat dari besar atau kecilnya nilai investasi ditanamkan Starlink. Sebab, sedari awal pemerintah juga tidak terbuka mengenai target investasi dari Elon Musk terhadap layanan internet tersebut.
"Besar kecil itu kan disesuaikan dengan target. Kalau targetnya memang Kalau targetnya Rp1 miliar gimana? Rp3 miliar lebih dari target jadinya kan?" ujar Piter saat dihubungi Tirto, Rabu (12/6/2024) malam.
Lebih lanjut, Piter menuturkan pemerintah perlu membeberkan target dan investasi dalam bentuk apa yang ingin dicapai. Lalu, apakah investasi tersebut akan memperkuat struktur industri di telekomunikasi.
"Ini yang ditunggu sebenarnya Yang diharapkan itu. Jadi bukan angka berapa investasinya. Karena kita enggak tahu investasinya itu seberapa yang sebenarnya yang diharapkan oleh pemerintah dan sebenarnya yang kita harapkan dari Starlink itu apa?" kata Piter.
Tirto sudah menghubungi Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Usman Kansong, untuk menanyakan perihal target pemerintah dari investasi Starlink tersebut. Selain itu, Tirto juga mempertanyakan besaran nilai investasi diterima dan lapangan kerja belum maksimal diterima Indonesia.
Namun, Usman justru merespon dan mengalihkan pertanyaan tersebut dan meminta Tirto untuk menghubungi kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Investasi/Kepala BKPM.
Tapi sebaliknya, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR, Bahlil dan timnya tidak tahu menahu soal Kementerian/Lembaga (K/L) mana yang membahas peraturan teknis masuknya layanan jasa internet Starlink ke Indonesia.
“Selain data yang kami punya, saya tidak bisa memberikan penjelasan tambahan. Karena saya takut memberikan penjelasan tambahan yang pada akhirnya di media menimbulkan multi-interpretasi. Tapi, karena ini investasi, juga merupakan bagian tanggung jawab kami, tugas kami untuk menjelaskan kepada Bapak/Ibu yang mulia,” jelas Bahlil.
Sementara itu, selain soal nilai investasi dan jumlah tenaga kerja, Bahlil juga hanya mengetahui soal Nomor Induk Berusaha (NIB) Starlink, termasuk juga izin dasar berusahanya saja. Karena itu, dia pun meminta agar DPR menanyakan soal Starlink ke Kementerian/Lembaga terkait, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
“Kajiannya lewat kementerian teknis, mungkin. Oleh tim saya menyampaikan, juga tidak pernah membahas soal teknis,” ungkap Bahlil.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Intan Umbari Prihatin
