tirto.id - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengungkapkan, realisasi subsidi hingga April 2024 turun hingga 16,5 persen, dari Rp62 triliun di April 2023 menjadi Rp51,8 triliun. Realisasi subsidi dalam empat bulan pertama di 2024 ini berasal dari subsidi energi senilai Rp42,4 triliun dan subsidi non-energi sebesar Rp9,4 triliun.
“Subsidi kita mengalami penurunan dari Rp62 triliun ke Rp51,8 (triliun), atau turun 16,5 persen. Ini tidak sedikit, cukup tajam,” kata dia dalam konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Senin (27/5/2024).
Sebagai informasi, rincian untuk subsidi energi yaitu meliputi realisasi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 4,3 juta kilo liter, turun 2,6 persen dari periode April 2023 yaitu 4,4 juta liter. Selanjutnya ada subsidi untuk LPG 3 kilogram, yang naik 0,8 persen dari 1,99 juta metrik ton di April tahun lalu menjadi 2,0 juta metrik ton.
Sedangkan subsidi non-energi terdiri dari penyaluran subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang naik 68,7 persen, dari Rp53,6 triliun pada April 2023 menjadi Rp90,5 triliun di tahun ini. Sri Mulyani bilang, kenaikan subsidi KUR terjadi karena adanya kenaikan jumlah debitur KUR.
“Jumlah debitur KUR juga naik dari tahun lalu, di bawah Rp1 juta, yaitu Rp900 ribu. Sekarang Rp1,6 juta. Jadi ini bagus, bahwa operasi APBN mengenai dan memberikan manfaat kepada masyarakat sangat luas,” jelasnya.
Secara keseluruhan turunnya realisasi subsidi, menurut Sri Mulyani, terjadi karena beberapa faktor, yakni konsumsi, volume, kurs, dan harga minyak global. Oleh karena itu, ke depannya Kementerian Keuangan masih akan terus melihat perkembangan dari penyaluran subsidi kepada masyarakat.
“Ini tentu nanti akan kita lihat perkembangan. Kalau subsidi itu berarti konsumsi, volume dan kemudian kurs dan harga minyak,” imbuh dia.
Sementara itu, Sri Mulyani juga mengungkapkan, rencana reformasi subsidi dan kompensasi masih dalam skala besar. Dalam hal ini, rencana tersebut bakal dilakukan melalui pengurangan volume BBM jenis pertalite dan solar.
Tidak hanya itu, sebelum ketok palu untuk menjalankan rencana yang sudah masuk dalam Kerangka Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 ini, pihaknya juga masih akan melihat pandangan dari fraksi-fraksi di DPR dan berembug dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR.
“Ini kan masih range semuanya. Dari range, kan ini Mei akhir, nanti Juni kita akan diskusikan di Badan Anggaran. Dari situ, nanti kita akan kalibrasi lagi. Kan juga ada laporan semester (Lapsem). Nah itu kombinasi antara Lapsem, dan di DPR kita akan dapat bacaan terbaik,” jelas dia.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Abdul Aziz
