tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan merespon ucapan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait Hak Guna Usaha (HGU) pada lahan-lahan yang dimiliki oleh orang-orang di sekitar Presiden Joko Widodo.
Menurut Luhut, hal tersebut bukan sesuatu yang perlu dirahasiakan. Ia tak berkeberatan juga apabila tanahnya pun ikut dibahas.
"Kan sekarang sudah ada one map policy, kan data publik, buka saja. Kamu bisa lihat juga tanah saya berapa," ujarnya ketika ditemui di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat, Kamis (21/2/2019).
Ia melanjutkan, "Tapi kalau kamu punya aset, ya kamu sesuaikan omonganmu dengan asetmu. Jangan punya tanah berlebihan."
Luhut meyakini selama Presiden Jokowi memimpin tidak pernah ada pembagian lahan beratus-ratus hektare.
"Tapi saya pastikan selama Pak Joko Widodo, tidak pernah mengeluarkan konsesi-konsesi yang beratus-ratus ribu ha. Tidak ada dan tidak akan pernah terjadi," tekannya.
Karena hal tersebut Luhut menilai tidak memberi manfaat pada Indonesia.
Ia menambahkan dengan one map policy, masyarakat bisa melihat kepemilikan lahan siapapun dan di manapun berada. Sehingga menurut Luhut tak ada lagi yang perlu dirahasiaan.
"Membuat Indonesia lebih sehat, lebih bersih dan orang akan lebih hati-hati pengelolaan aset-aset tanah berlebihan," ujarnya.
Respon ini terkait dengan ucapan Juru Debat BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ahmad Riza Patria yang mengatakan tak sedikit orang-orang di sekitar Jokowi yang memiliki lahan dengan status HGU.
"Yang dimiliki oleh Pak Prabowo itu bukan sertifikat hak milik, itu adalah HGU sebagaimana pengusaha-pengusaha lainnya, dan mohon maaf di sekitar Pak Jokowi banyak itu yang punya HGU, HGU seperti itu, mungkin juga HGB dan lainnya," kata Riza, di Kompleks DPR, Jakarta Selatan, Senin (18/2/2019) kemarin.
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Nur Hidayah Perwitasari
