Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan laporan capaian program prioritas di sektor UMKM selama satu tahun Kabinet Merah Putih di Jakarta, pada Selasa (22/10/2025).
Dia menegaskan, sejak awal masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah sudah bertekad menempatkan UMKM sebagai penggerak ekonomi nasional.
“Presiden Prabowo memiliki visi besar untuk memajukan UMKM agar naik kelas. Pemerintah berkomitmen mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi UMKM, terutama dalam hal akses pendanaan,” kata dia.
Menteri Maman menambahkan, Kementerian UMKM pun berupaya mendorong sektor UMKM menjadi tulang punggung perekonomian nasional baik di dalam pembukaan lapangan kerja, penguatan daya saing, maupun perluasan pasar domestik dan ekspor.
Sampai Oktober 2025, Kementerian UMKM mencatat sejumlah capaian signifikan. Hingga 20 Oktober 2025, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp218 triliun dengan total 3,72 juta debitur, yang terdiri atas 1,08 juta debitur graduasi dan 1,05 juta debitur baru.
“Penyaluran KUR menunjukkan capaian positif. Sebanyak 60,6 persen telah disalurkan ke sektor produktif, melampaui target yang telah ditetapkan,” kata Maman.
Capaian tersebut turut berdampak pada peningkatan lapangan kerja. Data Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menunjukkan program KUR mendorong pembukaan lapangan kerja baru, dengan rerata setiap debitur menyerap 2-3 tenaga kerja.
Selain itu, Maman juga menekankan pentingnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak hanya meningkatkan gizi anak dan masyarakat, tetapi juga mendorong ekonomi lokal lewat keterlibatan pelaku UMKM sebagai penyedia bahan pangan.
“Hingga saat ini, tercatat sebanyak 9.796 UMKM telah terlibat sebagai penyedia bahan pangan bergizi di berbagai wilayah. Program ini bukan sekadar intervensi sosial, tetapi juga strategi ekonomi kerakyatan yang konkret,” ujar dia.
Kementerian UMKM juga terus mendorong penerapan alokasi 30 persen ruang komersial publik bagi pelaku UMKM. Langkah ini menjadi bagian dari pelaksanaan mandat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta UMKM.
“Hingga triwulan kedua tahun ini, pemerintah telah berhasil menyediakan 40,08 persen infrastruktur publik bagi UMKM. Sebanyak 6.400 UMKM telah memanfaatkan fasilitas tersebut di 392 unit infrastruktur publik,” kata Maman.
Dia menekankan bahwa berbagai keberhasilan tersebut tak terlepas dari kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, lembaga keuangan, dunia usaha, dan masyarakat.
“Kita bergerak bersama dalam semangat kemandirian dan kolaborasi agar UMKM terus tumbuh menjadi kekuatan ekonomi nasional yang berdaya saing global,” kata Menteri Maman.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
