Menuju konten utama

Sekda Harus Proaktif Inventarisasi Masalah Daerah

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi menghimbau agar para sekretaris daerah (Sekda) provinsi proaktif melakukan inventarisasi dan melaporkan permasalahan yang terjadi di daerah supaya membantu pemerintah pusat mempercepat program pembangunan.

Sekda Harus Proaktif Inventarisasi Masalah Daerah
yuddy krisnandi

tirto.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi menghimbau agar para sekretaris daerah (Sekda) provinsi proaktif melakukan inventarisasi dan melaporkan permasalahan yang terjadi di daerah supaya membantu pemerintah pusat mempercepat program pembangunan.

Menurut Yuddy, sekda ibarat dirigen dalam birokrasi yang memiliki peran strategis. “Sekda harus proaktif menginventarisasi apa saja permasalahan dan hal-hal yang diperlukan dalam program pembangunan nasional, lalu koordinasikan serta sampaikan kepada gubernur dan pemerintah pusat,” ujarnya dalam dalam Rapat Koordinasi dengan sekretaris daerah seluruh provinsi, di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Selasa, (8/3/2016).

Yuddy mencontohkan, terkait program pendidikan nasional, sekda harus melakukan pengecekan apakah Kartu Indonesia Pintar (KIP) sudah diterima masyarakat yang berhak dan sesuai peruntukannya. Begitu juga dengan program kesehatan, menurut Yuddy, sekda harus menginventarisasi penyaluran Kartu Indonesia Sehat (KIS).

“Pemerintah ingin memastikan masyarakat yang tidak mampu betul-betul memiliki akses yang sama terhadap pendidikan dan kesehatan,” tegasnya.

Selain itu, Yuddy juga meminta sekda provinsi menginventarisasi persoalan di bidang infrastruktur terkait proses pembangunan yang mangkrak serta perbaikan sarana dan prasarana publik yang dianggap perlu disegerakan.

Sekda juga dinilai perlu membantu terwujudnya program ketahanan atau kemandirian pangan dengan menginventarisasi kebutuhan petani dalam ketersediaan lahan dan pupuk.

“Saya meminta sekda benar-benar proaktif. Karena yang namanya gubernur itu silih berganti, menteri berganti-ganti, tetapi birokrasi tidak boleh terpengaruh agenda politik,” ujarnya.

Baca juga artikel terkait KARTU INDONESIA PINTAR atau tulisan lainnya

Reporter: Abdul Aziz