Program Kerja Kabinet Sukiman, Sejarah, Susunan & Penyebab Jatuhnya

tirto.id - Program Kabinet Sukiman berisi mandat oleh Presiden Sukarno untuk menjalankan pemerintahan Indonesia, tepatnya mulai 27 April 1951- 3 April 1952.

Kabinet ini dapat dikatakan sebagai formatur pemerintahan yang dibentuk oleh koalisi dua partai, yaitu Masyumi dan PNI.

Berdasarkan catatan Dias Anjar dalam E-Modul (salindia 17), Sukarno memberikan mandat kepada Sukiman Wirjosandjojo (Masyumi) dan Sidik Djojosukatro (PNI) sebagai formatur negara. Mereka berdua saat itu membentuk “Kabinet Sukiman” yang pemimpinnya adalah Sukiman (dari Masyumi) dan wakilnya adalah Suwiryo (dari PNI).

Melansir situs Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, dasar pembentukan Kabinet Sukiman diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia No.80 Tahun 1951. Di dalamnya, tercantum masa bakti mulai 27 April 1951 sampai 3 April 1952.

Susunan Kabinet Sukiman

Di bawah Presiden (Sukarno) dan Wakil Presiden (Mohammad Hatta), Sukiman selaku pemimpin kabinet saat itu juga disebut Perdana Menteri. Di bawah Sukiman, terdapat wakilnya yang bernama Suwiryo dan sejumlah 17 Kementerian.

Berikut ini susunan lengkap “Kabinet Sukiman”:

Ketua: Sukiman Wirdjosandjojo
Wakil: Suwiryo

Kementerian:

Menteri Luar Negeri: Achmad Subardjo
Menteri Pertahanan: Sewaka
Menteri Kehakiman: Wongsonegoro (April-Juni 1951), A. Pellaupessy (Juni-Juli 1951), dan Mohammad Nasrun (Juli-akhir kabinet)
Menteri Penerangan: Arnold Monotutu
Menteri Keuangan: Jusuf Wibisono
Menteri Pertanian: Suwarto
Menteri Perdagangan dan Perindustrian: Sujono Hadinoto (diturunkan pada Juli 1951) dan Wilopo (diangkat pada Juli 1951)
Menteri Perhubungan: Djuanda Kartawidjaja
Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga: Ukar Bratakusumah
Menteri Perburuhan: Iskandar Tedjasukmana
Menteri Sosial: Sjamsuddin
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Wongsonegoro
Menteri Agama: Wahid Hasjim
Menteri Kesehatan: J. Leimena
Menteri Urusan Umum: A. Pellaupessy
Menteri Urusan Pegawai: Pandji Suroso
Menteri Urusan Agraria: Gondokusumo.

Sukiman Wirdjosandjojo adalah tokoh politik dan pejuang kemerdekaan Indonesia yang juga dikenal sebagai tokoh Masyumi. Sukiman Wirdjosandjojo (1898-1974) merupakan Perdana Menteri Indonesia ke-6 dan memimpin kabinet yang dikenal dengan nama Kabinet Sukiman-Suwirjo.

Program Kerja Kabinet Sukiman

Berdasarkan tulisan Abdurakhman dan kawan-kawan dalam Sejarah Indonesia (2018:55), jelas bahwa Kabinet Sukiman ikut serta mengatur beberapa aspek kenegaraan saat menjadi formatur negara.

Mulai dari program, portofolio, komposisi personalia, pelaksanaan dan tanggung jawab, diatur sedemikian rupa demi kepentingan kabinet dan pemerintahan Indonesia.

Lebih fokus tentang program kerjanya, dalam RPP (salindia 9) dituliskan, adanya skala prioritas terhadap keamanan dan ketertiban negara. Hal tersebut dilakukan kabinet ini demi menanggulangi pemberontakan yang pernah terjadi di Indonesia saat itu.

Berikut isi program kerjanya (Nansy Rahman, 2020:26):

Memberikan jaminan keamanan dan ketentraman negara
Berusaha memakmurkan rakyat dan membarui hukum agrarian (sesuai kepentingan petani)
Mempercepat persiapan untuk pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu)
Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif dan menjadikan Irian Barat untuk masuk ke wilayah RI
Mempersiapkan UU yang mengatur serikat buruh, perjanjian kerja sama, penetapan UMR, dan penyelesaian pertikaian buruh.

Penyebab Jatuhnya Kabinet Sukiman

Salah satu program kerja menyertakan bahwa Kabinet Sukiman melaksanakan “politik luar negeri bebas aktif”. Dalam pelaksanaannya, kabinet ini diklaim salah langkah dan memihak blok barat, yakni Amerika Serikat.

Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan persetujuan bantuan ekonomi dari Amerika Serikat kepada negara Indonesia, dikenal dengan nama “Mutual Security Act” (MSA). Oleh karena itu, Kabinet Sukiman dianggap melanggar politik luar negeri bebas aktif dan diklaim sudah ikut serta menjalankan kepentingan Amerika Serikat.

Bukan hanya itu, penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman juga terjadi akibat kurang harmonisnya hubungan mereka dengan pihak militer. Terlebih lagi, saat itu pemberontakan yang terjadi tidak dituntaskan dengan baik, misalnya yang terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Kedua poin ini membawa kelahiran “mosi tidak percaya” kepada Kabinet Sukiman. Tepat pada tanggal 23 Februari 1952 (sebelum masa jabat habis), Kabinet Sukiman sudah menyerahkan mandatnya kembali kepada Sukarno, Presiden RI.