Masuk tirto.id
tirto.id - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mengintensifkan langkah mitigasi di berbagai titik rawan bencana susulan di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Upaya ini difokuskan untuk menjamin keselamatan warga sekaligus membangun ketahanan wilayah dalam jangka panjang selama proses pemulihan berlangsung.
Salah satu implementasi mitigasi tersebut ditunjukkan melalui peninjauan lapangan oleh Tim Satgas PRR Aceh bersama Balai Kementerian Pekerjaan Umum (BPJN Aceh dan PT Hutama Karya) pada Jumat (12/6/2026).
Peninjauan menyasar dua titik kritis yang memiliki risiko lanjutan tinggi, yaitu kawasan Jembatan Enang-Enang di Kabupaten Bener Meriah dan fenomena tanah amblas (sinkhole) di Kampung Pondok Balek, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah.
Di Tajuk Enang-Enang (Jalan Raya Bireuen–Takengon), konektivitas sempat lumpuh total akibat kerusakan jalan dan jembatan yang dipicu oleh longsoran tebing serta banjir bandang. Padahal, jalur ini merupakan urat nadi transportasi dan jalur logistik hasil pertanian bagi masyarakat wilayah Gayo dan pesisir utara Aceh.
Meski warga setempat sempat membuka akses darurat secara swadaya, BPJN Aceh mengingatkan bahwa jalur tersebut masih sangat berbahaya karena struktur tanah yang labil, medan curam, minim penerangan, serta kerusakan parah pada fondasi jembatan.
Merespons kondisi tersebut, Satgas PRR menekankan perlunya penanganan berbasis kajian teknis dan geologi yang matang. Pemulihan tidak bisa hanya mengandalkan pembukaan akses sementara, melainkan harus melibatkan sinergi kuat antara BPJN, BWS, pemerintah daerah, dan pihak terkait untuk mengamankan jalan, jembatan, tebing, hingga aliran sungai.
Sebagai solusi permanen, proyek jembatan pintas (shortcut) dijadwalkan akan dibangun pada tahun 2027. Sembari menunggu, pemeliharaan jalur alternatif terus dilakukan oleh Satker Wilayah 3 BPJN Aceh.
Sementara itu, fenomena sinkhole di Kampung Pondok Balek tercatat telah mencapai kedalaman 85 meter dengan luas sekitar 3 hektare. Dampaknya cukup masif, mulai dari hilangnya lahan pertanian, amblasnya tower listrik, hingga terputusnya akses jalan.
“BPJN dan PT Hutama Karya menyampaikan struktur tanah di area sinkhole didominasi material bekas abu vulkanik dan hampir tidak berbatu. Kondisi tersebut membuat material bawah tanah lebih mudah terkikis, terutama saat curah hujan tinggi dan dipengaruhi aktivitas gempa,” tulis Satgas PRR dalam laporan kegiatannya.
Mengingat arah pergerakan amblasan kini cenderung menuju Danau Laut Tawar, Satgas PRR menginstruksikan langkah darurat seperti pemantauan harian, penambahan rambu peringatan, dan sterilisasi zona bahaya dari aktivitas warga.
Fokus Normalisasi Sungai untuk Sektor Pertanian
Di sisi lain, pembenahan dan normalisasi sungai menjadi prioritas utama guna memulihkan sektor pertanian Aceh yang terdampak bencana hidrometeorologi. Langkah pengerukan sedimentasi ini krusial untuk meminimalisasi risiko banjir susulan sekaligus mengembalikan fungsi irigasi bagi ribuan hektare lahan warga.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas PRR, Tito Karnavian, mendorong adanya kolaborasi strategis antara pemerintah daerah dan pihak ketiga guna mempercepat normalisasi sungai. Hal ini ditegaskannya dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pascabencana di Banda Aceh bersama Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan 18 kepala daerah terdampak.
Menurut Tito, pemerintah daerah bisa mengambil alih penanganan sungai yang memiliki risiko banjir rendah atau sedang dengan menggandeng sektor swasta.
"Sungai yang tidak rawan banjir kembali mungkin lebih baik diserahkan kepada pemerintah daerah, lalu pemda kerja sama dengan pihak ketiga. Kalau tidak, tidak selesai kalau harus dikerjakan pemerintah pusat semua," kata Tito di Banda Aceh, Selasa (9/6/2026).
Tito menambahkan bahwa proyek normalisasi ini membutuhkan waktu panjang hingga tahun 2028, sehingga keterlibatan daerah dan mitra swasta menjadi kunci pemulihan ekonomi masyarakat petani.
"Masih banyak yang harus dikerjakan. Bisa sampai 2028 soal normalisasi sungai ini. Kalau ada pihak ketiga, ya sudah biar pihak ketiga saja," ujar Tito.
Berdasarkan data Satgas PRR, program normalisasi sungai mencakup 115 titik di wilayah Aceh, Sumut, dan Sumbar. Sejauh ini, 34 sungai telah rampung dikerjakan dan 91 lokasi lainnya masih berproses. Sedangkan untuk normalisasi muara, dari 38 titik target, 9 lokasi telah selesai dan 31 lainnya dalam tahap pengerjaan.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, mempertegas bahwa pemulihan infrastruktur vital seperti irigasi dan sungai adalah kunci utama mengembalikan mata pencaharian warga.
"Perbaikan sawah, tambak, irigasi hingga normalisasi sungai sangat menentukan pemulihan mata pencaharian ribuan warga terdampak," kata Mualem.
Mualem mengakui kerusakan di wilayah pedalaman masih menumpuk dan membutuhkan penanganan segera demi menekan potensi angka kemiskinan baru pascabencana.
"Semua butuh penanganan. Yang paling urgent itu sawah yang belum bisa dipakai, irigasi, jembatan, jalan, dan tambak. Ini berkaitan langsung dengan mata pencaharian masyarakat Aceh," ujarnya.
"Sebenarnya kemiskinan sudah mulai menurun, tetapi dengan musibah kemarin bertambah lagi," katanya.
Ia berharap pembenahan sungai ini menjadi solusi jangka panjang dalam melindungi pemukiman dan lahan produktif dari siklus banjir tahunan.
"Sungai-sungai juga perlu kita benahi supaya saat hujan tidak terjadi banjir lagi. Masyarakat yang tinggal dekat sungai selalu terdampak. Barang-barang rumah tangga yang baru dibeli kembali rusak karena terendam banjir," tutupnya.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
