tirto.id - Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mengenai pelanggaran etik berat dalam putusan MK Nomor 90/2023 menyeruak dalam debat calon presiden (capres). Putusan kontroversial itu memuat ihwal syarat pencalonan presiden-wakil presiden. Dalam debat capres, Selasa (12/12/2023) malam, di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, isu ini menjadi bola panas yang membuat tensi debat kian meninggi.
Isu mengenai hasil temuan etik MKMK terkait putusan MK Nomor 90/2023, muncul dalam dua kesempatan pada debat perdana capres. Calon presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto, menjadi subjek utama yang intens dicecar terkait persoalan ini.
Seperti diketahui, putusan MK Nomor 90/2023 mengubah syarat pencalonan presiden-wakil presiden sehingga kepala daerah dapat maju di pilpres meski usianya di bawah 40 tahun. Putusan MK ini melenggangkan jalan bagi putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres dari Prabowo.
Dalam debat capres, isu ini pertama disinggung oleh calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo. Ganjar menyampaikan hal ini ketika menanggapi jawaban Prabowo atas pertanyaan panelis soal komitmen menjaga kekuasaan kehakiman agar tetap independen.
“Dalam konteks kekinian saya terpaksa ini, mohon maaf ini, terpaksa sekali harus bertanya apa komentar Pak Prabowo terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang melahirkan MKMK itu?” tanya Ganjar ke Prabowo saat debat capres.
Prabowo memberikan jawaban bahwa MK telah memiliki aturan yang sudah jelas. Dia balik bertanya, memangnya siapa yang melakukan intervensi dalam putusan MK Nomor 90/2023.
“Mengenai MK, aturannya sudah jelas, kita bukan anak kecil Mas Ganjar, rakyat pandai, bisa melihat dan tahu. Kita tahu gimana prosesnya. Yang intervensi siapa?” jawab Prabowo.
Prabowo menegaskan, dirinya akan memperbaiki yang kurang sempurna dan berkomitmen pada undang-undang. “Tapi intinya, saya berkomitmen menegakkan konstitusi dan patuh pada peraturan perundang-undangan,” tambah dia.
Sebelumnya, Prabowo menyatakan komitmennya untuk memperbaiki kualitas hidup semua hakim di Indonesia, pekerja di pengadilan dan penegak hukum. Hal ini terkait pertanyaan soal bagaimana strategi Prabowo mewujudkan independensi kehakiman.
“Supaya mereka tidak dapat diintervensi, tidak dapat disogok, tidak dapat dikorup. Itu komitmen saya kepada rakyat Indonesia,” ungkap Prabowo.
Ketika Anies Ikut Bertanya soal Etik MKMK
Pertanyaan soal putusan etik MKMK juga disinggung oleh paslon nomor urut satu, Anies Rasyid Baswedan. Lagi-lagi, Prabowo dicecar pendapatnya mengenai topik putusan MK Nomor 90/2023. Hal ini dilayangkan Anies dalam sesi tanya jawab antarpaslon.
Anies juga menanyakan sikap Prabowo yang memilih Gibran sebagai cawapres setelah putusan MK yang kontroversial itu. “Sesudah bapak (Prabowo) mendengar pencalonan (Gibran) persyaratannya bermasalah secara etika. Apa perasaan bapak ketika mendengar ada pelanggaran etika di situ?” tanya Anies.
Prabowo menjawab pertanyaan Anies dengan mengungkapkan sejumlah alasan. Menurut dia, dari segi hukum putusan MK Nomor 90/2023 tidak memiliki masalah.
“Tim saya, pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan, dari segi hukum tidak menjadi masalah, masalah yang dianggap menjadi pelanggaran etika sudah diambil tindakan keputusan (oleh MKMK),” jawab Prabowo kepada Anies.
Ia mengakui bahwa memang masih ada perdebatan terkait putusan MK Nomor 90/2023 dan pelanggaran etik berat yang mengikutinya. Namun, Prabowo menegaskan bahwa putusan tersebut bersifat final dan telah dilaksanakan.
“Kita ini bukan anak kecil, Mas Anies, Anda juga paham. Sekarang begini, intinya rakyat yang memutuskan, rakyat yang menilai, kalau enggak suka dengan Prabowo-Gibran, ya enggak usah pilih kami. Dan saya tidak takut tak punya jabatan, sorry ya, sorry yeee…,” tambah Prabowo.
Apologi dari Prabowo yang terkesan membela cawapresnya, Gibran, membuat seisi ruangan debat capres kian riuh. Di bangku barisan pengusung Prabowo, Gibran bahkan berdiri dan menyemangati para pendukung Prabowo-Gibran untuk merespons lebih keras dan riuh jawaban dari Prabowo.
Di sisi lain, Anies yang diberikan kesempatan menanggapi jawaban Prabowo terlihat semakin reaktif. Ia menyinggung fenomena orang dalam alias ordal dalam pemerintahan di Indonesia, yang disebutnya praktik menyebalkan.
“Fenomena ordal ini menyebalkan. Ada ordal di mana-mana yang membuat meritokratik tak berjalan, etika luntur, apalagi ketika fenomena ordal terjadi di proses paling puncak,” ujar Anies.
Sebetulnya, serangan Anies pada kubu Prabowo sudah terasa sejak debat baru saja dimulai. Ketika diberikan kesempatan memaparkan soal visi-misi, Anies justru menyinggung soal milenial saat ini yang bisa menjadi cawapres.
“Kita saksikan hari ini ada satu orang milenial bisa menjadi cawapres, tetapi ada ribuan milenial dan Gen Z yang peduli pada anak bangsa dan termarjinalkan ketika mereka mengungkapkan pendapat, ketika mengkritik pemerintah, justru sering dihadapi kekerasan benturan dan bahkan gas air mata,” tutur Anies.
Jawaban Prabowo Sudah Terprediksi
Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Padang, Charles Simabura, menilai Prabowo sudah terprediksi akan mengelak saat ditanya terkait kontroversi putusan MK Nomor 90/2023. Menurut Charles, hal ini menegaskan bahwa Prabowo sendiri merupakan bagian dari masalah pusaran kontroversi putusan MK.
“Tentu jika yang ditanya Prabowo dia jawab enggak ada masalah putusan itu. Karena dia bagian dari masalah itu, jawaban Prabowo tidak menyentuh substansi pertanyaan,” kata Charles dihubungi reporter Tirto, Rabu (13/12/2023).
Charles menambahkan, respons Prabowo soal putusan MK yang melanggar etik tersebut memperlihatkan bahwa dia tidak memiliki jawaban terkait persoalan itu. Ujungnya, Prabowo seolah-olah membiarkan agar rakyat yang menentukan sikap dalam memilih paslon capres-cawapres.
“Terlihat juga kepercayaan diri dari Prabowo seolah-olah masyarakat tidak peduli soal itu kok. Buktinya elektabilitas tinggi kok, misalnya, ini kemudian yang kita soroti,” sambung Charles.
Hal senada diungkapkan Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil. Ia menilai respons dari Prabowo tidak menjawab pertanyaan soal kontroversi putusan MK yang dilayangkan paslon lain.
“Pertanyaan soal putusan MK itu, kan, sebetulnya pertanyaan etis ya. Bagaimana pandangan dan keberpihakan capres terhadap fenomena konflik kepentingan di lembaga kekuasaan kehakiman, kalau didengar jawabannya Pak Prabowo, enggak menjawab sama sekali,” ujar Fadli dihubungi reporter Tirto, Rabu (13/12/2023).
Fadli menambahkan, respons Prabowo demikian karena dia merupakan orang yang mendapatkan manfaat dari hasil putusan MK Nomor 90/2023. Dia menekankan pentingnya independensi kehakiman di semua level sebab itu merupakan amanat reformasi.
Fadli menilai ketiga paslon belum memberikan jawaban memuaskan terkait strategi independensi kehakiman di Indonesia.
“Tidak terdengar sama sekali ya, misalnya soal bagaimana melanjutkan reformasi di Mahkamah Agung. Melakukan penataan secara terus-menerus untuk melakukan modernisasi di lembaga peradilan di semua level, itu sama sekali tidak dibahas,” tambah dia.
Efek Sentimen Isu MK
Analisis politik dari Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo, menilai calon presiden Anies dan Ganjar cukup diuntungkan dalam perdebatan terkait isu kontroversi putusan MK. Pasalnya, Kunto melihat jawaban dari Prabowo masih menggantung.
“Paling tidak di media sosial, kan, sudah terdeteksi ya bagaimana sentimen positif terhadap Pak Anies sangat tinggi melampaui sentimen positif terhadap Pak Prabowo. Dan ini kalau diterjemahkan sebagai elektabilitas, kan, juga sangat mungkin,” kata Kunto kepada reporter Tirto.
Kendati demikian, Kunto belum bisa memastikan apakah hal ini akan mengubah signifikan elektabilitas Anies. Dia juga melihat bahwa jawaban yang dilayangkan Prabowo terkesan tidak menjawab keresahan publik.
“Justru bikin apa ya, dengan ekspresi yang aneh kan, (bilang) ‘tau kan siapa yang intervensi’ gitu kan, itu menurut saya jawaban yang untuk elite, bukan untuk publik. Padahal debat ini kan untuk publik,” ujar Kunto.
Sementara itu, Peneliti Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai Prabowo seakan tidak siap dengan pertanyaan capres lain terkait isu kontroversial putusan MK. Menurut Dedi, ini alasan mengapa Prabowo tidak lancar menjawab.
“Tema perdana debat kandidat ini memang kelemahan Prabowo, ia bermasalah soal HAM, juga soal implementasi tata kelola hukum,” ungkap Dedi kepada reporter Tirto, Rabu (13/12/2023).
Menilai performa tiga capres dalam debat perdana, Dedi menyatakan, Anies masih dapat dinilai unggul. Diikuti Ganjar yang juga berhasil tenang dan mampu mengikuti ritme debat. Sementara Prabowo, kata dia, cukup susah payah menghadapi debat, dan bahkan cenderung hampir terbawa emosi.
“Itulah sebab Prabowo sama sekali tidak menjawab persoalan MK,” kata Dedi.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Abdul Aziz
