Saat Dolar Rp15.000, Bagaimana Nasib Beban Utang Pemerintah?

“Fleksibilitas dari nilai tukar tidak bisa dihindarkan karena dia bagian dari respons terhadap perubahan pada lingkungan global yang masih akan terus berjalan,” kata Sri Mulyani.

Kebijakan The Fed untuk menaikkan Fed Fund Rate (FFR) diperkirakan masih akan berlangsung sampai 2019 dan 2020. The Fed telah menaikkan FFR sebanyak 75 basis poin (bps) sepanjang 2018. Dalam periode yang sama, yield obligasi pemerintah AS dengan tenor 10 tahun juga sudah naik 35,98 bps. Menurut CME Fedwatch, The Fed kemungkinan besar kembali menaikkan suku bunga acuan pada Desember 2018 dengan probabilitas 83 persen.

Bank Indonesia (BI) sebagai penjaga gawang kebijakan moneter Indonesia juga telah melakukan sejumlah langkah untuk mengurangi tekanan terhadap rupiah. Namun, strateginya masih sebatas jangka pendek yang punya konsekuensi pada cadangan devisa.

“Kami terus berada di pasar. Tidak hanya memantau, kami juga melakukan langkah stabilisasi sesuai mekanisme pasar. Supaya supply dan demand, bergerak secara baik di pasar valas,” ucap Gubernur BI Perry Warjiyo.

BI melepas cadangan dolar AS dan operasi pasar terbuka yang tak bisa dihindari menggerus cadangan devisa sampai dengan $17,13 miliar sepanjang 2018. Per September 2018, sisa cadangan devisa hanya sebesar $114,85 miliar. Jauh berkurang dari posisi per Januari 2018 yang mencapai $131,98 miliar.

Berkurangnya cadangan devisa per September 2018 merupakan tertinggi kedua setelah berkurangnya cadangan devisa pada Februari 2018. Posisi cadangan devisa pada September tergerus $3,08 miliar dibanding Agustus 2018 yang sebesar $117,93 miliar. Angka itu hanya sedikit lebih rendah dibanding berkurangnya cadangan devisa pada Februari 2018 sebanyak $3,92 miliar dibanding posisi Januari 2018. Artinya Indonesia telah kehilangan sekitar 12,98 persen cadangan devisa selama tahun ini.

Tingginya volatilitas nilai tukar yang terjadi saat ini, membuat cadangan devisa menjadi penting untuk menjadi penyangga ekonomi. Menurut Kepala Strategi Asia di Skandinaviska Enskilda Banken AB, perusahaan finansial perwakilan Singapura, Euginia Victorino, catatan penting ini berlaku bagi India, Indonesia dan Filipina. Rupiah memang bukan satu-satunya mata uang yang terkapar dari keadaan fenomena "New Normal" saat ini.

“Pasar negara berkembang yang mengalami defisit neraca berjalan akan dianggap lebih besar terpapar sentimen negatif dari berbagai normalisasi global yang saat ini terjadi,” katanya.

Studi ekonomi yang dilakukan Ekonom senior Hendrix Vachon menyebutkan, volatilitas pasar valuta asing telah meningkat sejak pertengahan April 2018. Pengetatan moneter besar-besaran yang dilakukan AS, mampu mengkilapkan nilai tukar greenback terhadap hampir seluruh mata uang di dunia.

Volatilitas valas ini merupakan cerminan dari keengganan investor menghadapi risiko investasi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Didorong pula oleh kenaikan harga minyak, kebangkitan ekonomi zona Uni Eropa serta eskalasi tindakan proteksionisme yang dilancarkan AS.

“Depresiasi mata uang memang tak terhindarkan terutama bagi negara-negara berkembang. Hal ini menambah buruk situasi karena meningkatkan beban utang negara,” jelas ekonom dari Desjardins tersebut.

Ketidakstabilan nilai tukar di negara berkembang memang meningkatkan berbagai kekhawatiran. Sebabnya, pergerakan nilai tukar mata uang yang terlalu melemah, dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi karena meningkatkan beban utang luar negeri. Melemahnya nilai tukar juga mempercepat inflasi. Pelemahan kurs menurut Hendrix harus dibayar mahal dengan kenaikan tingkat suku bunga acuan yang cukup besar.

“Iklim internasional saat ini kurang menguntungkan bagi banyak negara berkembang. Kenaikan suku bunga acuan serta kenaikan tarif bea masuk impor yang dilakukan AS, membuat pembiayaan menjadi lebih sulit khususnya bagi negara yang banyak terlilit utang,” lanjut Hendrix.

BI mencatat, utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir Juli 2018 sebesar $358 miliar. Rasio ULN terhadap PDB Indonesia per Juli tercatat di kisaran 34 persen. Struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa sebesar 86,4 persen terhadap total ULN.

Sementara itu, posisi utang pemerintah per akhir Agustus berjumlah Rp4.363,19 triliun. Rasio utang pemerintah mencapai 30,31 persen dengan perkiraan PDB mencapai Rp14.395,07 triliun. Penerbitan surat berharga negara (SBN) memiliki porsi yang tinggi sebesar 81,18 persen terhadap utang pemerintah, jumlahnya lebih besar ketimbang total outstanding tahun lalu 80,71 persen.

Denominasi rupiah mendominasi SBN yang dikeluarkan pemerintah sebesar 57,28 persen terhadap total outstanding SBN. Sedangkan denominasi valas memang lebih kecil tapi ada kenaikan sampai 23,89 persen, dibanding periode Agustus 2017 yang hanya sebesar 22 persen.

Sri Mulyani mengatakan total posisi utang untuk SBN berdenominasi rupiah yang lebih besar dibandingkan dengan SBN valas, mencerminkan risiko fluktuasi nilai rupiah terhadap posisi utang pemerintah dapat diminimalkan. Namun, catatan di atas kertas itu tetap menjadi ancaman bila rupiah makin terpuruk karena beban utang akan makin berat.