Respons Kadinkes Kudus soal Kritik Sri Mulyani Belanja Daerah Minim

Oleh: Selfie Miftahul Jannah - 21 Juni 2021
Dibaca Normal 1 menit
Kabupaten Kudus merespons kritik Menkeu Sri Mulyani soal belanja anggaran kesehatan yang masih rendah di daerah zona merah COVID-19.
tirto.id - Kabupaten Kudus menjadi salah satu wilayah dari 9 wilayah yang disebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai kawasan dengan belanja anggaran kesehatan yang masih rendah. Hal ini jadi masalah karena wilayah tersebut masuk kategori zona merah Covid-19.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Badai Ismoyo menjelaskan surat dari Bupati Kudus terkait penggunaan anggaran kesehatan dari hasil relokasi anggaran baru turun pekan lalu. Sehingga saat ini pihaknya tengah melakukan proses belanja untuk kebutuhan kesehatan.

“Terkait dengan perintah atau temuan Kementerian Keuangan itu posisi kita sedang berproses, 2021 kan terjadi refocusing. Proses [surat dari bupati] baru saja selesai pekan lalu, sebelum Bu Mulyani komen itu baru selesai suratnya keluar kan kita semua lagi proses,” kata dia dihubungi Tirto, Senin (21/6/2021).

Ia menjelaskan, proses belanja untuk kesehatan juga tidak mudah. Beberapa kebutuhan yang saat ini diupayakan adalah ruang isolasi terpusat karena kapasitas rumah sakit di Kudus sudah terisi 93%. Proses pengadaan sulit dilakukan karena baru cair di pertengahan tahun, biasanya proses untuk belanja dilakukan akhir tahun menuju ke tahun berikutnya.

“Prioritas yang paling utama itu adalah ketersediaan sumber daya manusia. Peralatan untuk ruang isolasi dan pemenuhan kebutuhan untuk isolasi terpusat. Masalahnya kan ini ada di pertengahan tahun anggaran ya gak mudah nih yang di lapangan karena teknis pelaksanaannya seperti lelang itu butuh waktu,” beber dia.



Sebelumnya dalam Rapat Kerja Nasional XIII Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut masih banyak daerah yang belanja anggaran kesehatannya rendah meski masuk dalam kategori zona merah Covid-19.

Ia mencatat realisasi Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil (DAU/DBH) khusus penanganan kesehatan sebesar 8 persen pada pemerintah daerah (Pemda) dengan status COVID-19 tinggi masih di angka 7,5 persen. Padahal, kata Sri Mulyani, daerah sangat membutuhkan sumber daya untuk penanganan Covid-19 baik itu testing, tracing dan isolating, biaya tenaga kesehatan atau untuk biaya operasi kesehatan.

Data belanja DAU/DBH khusus penanganan COVID-19 di 29 daerah zona merah, per 19 Juni 2021, menunjukkan realisasi baru mencapai Rp146,9 miliar dari anggaran Rp1,94 triliun.

Dari 29 daerah tersebut, 9 daerah yang belum merealisasikan sama sekali belanja DAU/DBH untuk penanganan kesehatan di antaranya Kabupaten Pidie, Kabupaten Banda Aceh, Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Pekan Baru, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Kudus, serta Kabupaten Bintan.


Baca juga artikel terkait ANGGARAN COVID-19 atau tulisan menarik lainnya Selfie Miftahul Jannah
(tirto.id - Ekonomi)

Reporter: Selfie Miftahul Jannah
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Maya Saputri
DarkLight