Menuju konten utama

Respons Cepat Kemensos Tangani Bencana Diapresiasi Pimpinan DPR

Pimpinan DPR RI memberikan apresiasi positif terhadap kinerja Kemensos dalam penanganan kejadian bencana di berbagai daerah.

Respons Cepat Kemensos Tangani Bencana Diapresiasi Pimpinan DPR
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR RI, Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (5/11/2025). (FOTO/dok.Kemensos)
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Langkah cepat Kementerian Sosial (Kemensos) RI dalam penanganan berbagai bencana di Tanah Air mendapatkan apresiasi positif dari pimpinan DPR RI.

Apresiasi itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Tahun 2025 dan Rencana Kerja Tahun 2026 Bidang Kebencanaan.

"Terima kasih Pak Mensos. Selama ini kita mengapresiasi tanggap dan aksi cepat dari Kemensos setiap ada accident, setiap ada bencana. Kita memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya," kata Cucun dalam rapat yang digelar oleh Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR RI, Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Di rapat tersebut, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), memaparkan capaian kinerja Kemensos dalam penanganan berbagai kejadian bencana.

Gus Ipul mencatat, dalam satu dekade terakhir (2014–2024), sudah terjadi 38.506 kejadian bencana di Indonesia. Rata-rata alokasi anggaran penanganan bencana melalui Kemensos mencapai Rp442,25 miliar per tahun.

"Kita sudah memberikan bantuan kepada korban bencana dalam bentuk logistik kedaruratan, sebanyak 478.225 jiwa. Kami juga memberikan santunan korban yang meninggal sebanyak 425 jiwa untuk bencana alam maupun bencana non malam. Kemudian santunan lain yang menyasar 9.447 jiwa. Kami juga memberikan bantuan kepada korban bencana non-alam ada 1.078 jiwa," jelas Gus Ipul.

Untuk mendukung kesiapsiagaan pra-bencana, Kemensos telah membangun 1.254 Kampung Siaga Bencana dan 783 Lumbung Sosial di 35 provinsi, 826 kecamatan, dan 211 kabupaten/kota. Lumbung-lumbung sosial tersebut menyimpan berbagai barang logistik yang dibutuhkan saat bencana terjadi.

Kemensos juga memperkuat sumber daya kebencanaan yang meliputi mitra kerja, alat evakuasi, serta logistik beserta gudangnya. Selain itu, Kemensos pun sudah menyiapkan alat-sistem komunikasi, kendaraan siaga bencana, dan sumber daya manusia kebencanaan.

Saat ini, tercatat ada 38.400 personel Taruna Siaga Bencana (Tagana), 951 Pelopor Perdamaian, dan para Pendamping Sosial yang siap mendukung penanganan bencana di berbagai daerah.

"Dalam tahun 2025 ini, kita melibatkan 11.216 orang Tagana yang turun dan dikerahkan pada saat masa kedaruratan atau bencana," kata Gus Ipul.

Menanggapi pemaparan Mensos tersebut, Cucun menyatakan DPR mengapresiasi langkah Kemensos dalam memperkuat penanggulangan bencana. Dia juga membuka ruang bagi Kemensos untuk mengajukan penyesuaian anggaran bila dibutuhkan demi kepentingan rakyat.

"Kalau misalkan nanti anggaran penyesuaian-penyesuaian diperlukan untuk rakyat, silakan tinggal datang ke DPR dan di rapat-rapat kabinet. Yang penting kalau anggaran dibutuhkan rakyat, Pak Mensos harus sudah siap hadir di tengah-tengah rakyat," kata Cucun.

Hadir dalam rapat tersebut sejumlah anggota DPR RI dari berbagai fraksi. Di antaranya Maman Imanul Haq dari Fraksi PKB, Sigit Purnomo (Fraksi PAN), Obon Tabroni dan M. Husni (Fraksi Gerindra), serta Sri Wulan (Fraksi Nasdem).

Selain itu, dari unsur eksekutif, hadir pula Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, dan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Noor Achmad.

Ada juga Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Meteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Sekretaris Utama BNPB Rustian, dan Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Achadi, serta pejabat tinggi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, dan Markas Besar TNI-Polri.

(INFO KINI)

Penulis: Tim Media Servis