tirto.id - Presiden Joko Widodo berencana untuk mengundang maskapai asing untuk melayani rute domestik bersama perusahaan penerbangan dalam negeri lainnya.
Usulan ini berkaitan dengan pandangan perlunya penambahan jumlah pemain bisnis penerbangan agar harga tiket dapat semakin ditekan.
Pengamat Penerbangan Alvin Lie menilai, rencana itu justru keliru. Menurutnya, saat ini pemerintah sedang menghadapi persoalan daya beli masyarakat yang sedang terganggu sehingga kesulitan menjangkau harga tiket pesawat yang saat ini dinilai mahal.
“Kita itu masalahnya daya beli. Kalau masalahnya ini ya memasukan maskapai asing pun tidak akan menolong. Gak ada negara mana pun yang mengizinkan maskapai asing melayani rute domestiknya,” ucap Alvin saat dihubungi reporter Tirto pada Senin (10/6/2019) malam.
Alvin yang juga adalah anggota komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI) ini menambahkan dirinya heran dengan beberapa pihak yang telah memberi masukan kepada Presiden Jokowi.
“Saya heran ada pihak memberi masukan yang tidak tepat pada presiden,” ucapnya.
Alvin menjelaskan, dasar argumentasinya didasarkan pada perhitungan harga per km atau cost per km maskapai Indonesia yang sudah relatif ekonomis.
Jumlah yang sudah berada di tingkat 13 cent per km atau setara dengan Rp1.800 per kmnya itu kata Alvin sudah tergolong efisien dibanding negara-negara lainnya.
“Harus kita liat cost per km per feet kita ini setahu saya Indonesia full service saja sekitar 13 cent per km per feet. Itu kita bandingkan dengan negara lain, kita sudah masuk efisien. Kalau masih belum juga ya dorong industrinya agar efisien,” ucap Alvin.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyambut baik ide Presiden Joko Widodo untuk mendatangkan maskapai asing lantaran harga tiket dinilai masih tinggi. Budi mengatakan akan mengkaji terlebih dahulu ide itu lantaran tidak boleh melanggar asas sabotase.
Di sisi lain, Kemenhub juga memastikan pemerintah akan tetap memperhatikan maskapai lokal dari terjangan perusahaan penerbangan asing bila rencana itu jadi dilakukan.
“Ya ide Pak Presiden bagus sekali, kita akan mempelajari. Insyaallah itu bisa dilaksanakan tentunya memperhatikan asas cabotage,” ucap Budi pada Jumat 31 Mei 2019 seperti dikutip dalam Antara.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
