Reformasi Polri, PDIP Desak Penghapusan Dwifungsi Jabatan Sipil

tirto.id - PDI Perjuangan (PDIP) secara resmi mengeluarkan rekomendasi eksternal dalam Rakernas I tahun 2026, yang berisi tuntutan transformasi fundamental di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Partai ini mendesak agar kedua institusi tersebut dibersihkan dari politik praktis dan mengakhiri praktik penempatan personel polisi pada jabatan-jabatan sipil.

Ketua DPD PDIP Provinsi Aceh, Jamaluddin Idham, membacakan dokumen bertajuk "Sikap Politik Partai" yang ditandatangani oleh Ketua Pengarah Prananda Prabowo dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto pada 12 Januari 2026.

Dalam dokumen tersebut, PDIP memberikan catatan kritis terhadap profesionalisme Polri. Partai menilai perlunya penguatan akuntabilitas politik yang substantif agar kepolisian kembali pada mandat aslinya sebagai alat negara.

Salah satu poin paling tajam dalam rekomendasi tersebut adalah desakan untuk menghapus peran polisi di luar fungsi keamanan. PDIP memandang bahwa keterlibatan personel Polri dalam jabatan sipil telah mencederai semangat reformasi.

“Transformasi ini harus difokuskan pada pembersihan institusi dari anasir politik praktis, penghapusan dwifungsi jabatan sipil,” ucap Jamaluddin dalam pidatonya di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara, Senin (12/1/2026).

Jamaluddin menyatakan bahwa langkah ini penting untuk memastikan kedua lembaga tersebut tetap berada pada jalur profesionalisme dan tidak terseret dalam arus politik praktis. Dia menyatakan, PDIP melihat bahwa Polri harus tegak lurus sebagai alat negara yang menjaga ketertiban, bukan instrumen kekuasaan.

“Rakernas I Partai mendesak pemerintah untuk segera menjalankan transformasi Polri melalui penguatan akuntabilitas politik yang substantif, guna memastikan kepolisian tegak lurus sebagai alat negara yang setia pada konstitusi, bukan pada kekuasaan jangka pendek,” ucapnya.

Dalam dokumen tersebut, PDIP juga mengusulkan penguatan mekanisme check and balances melalui pengawasan parlemen yang lebih tajam serta pemberian wewenang eksekutorial bagi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sehingga tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik. Jamaluddin mengatakan, bagi PDIP, pembersihan institusi dari kepentingan politik adalah harga mati.

“Rakernas mendesak presiden untuk memperketat mekanisme check and balances melalui pengawasan parlemen yang lebih tajam dan pemberdayaan Kompolnas dengan wewenang eksekutorial, sehingga tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik,” tutur Jamaluddin.

Dengan wewenang eksekutorial, Kompolnas diharapkan tidak hanya memberikan saran, tetapi memiliki kekuatan hukum untuk menindaklanjuti temuan pelanggaran di tubuh Polri secara langsung.

Selain aspek struktural dan politik, PDIP menyoroti ketimpangan di internal kepolisian. Partai mendorong adanya realokasi anggaran yang lebih berpihak pada personel yang bertugas di lapangan atau akar rumput ketimbang kepentingan birokrasi elit.

Kemudian, realokasi anggaran sangat penting demi kesejahteraan personel Polri yang bertugas di akar rumput, untuk menjamin Polri yang profesional, humanis dan terpercaya.

Dengan demikian, Jamaluddin menegaskan sikap politik ini mempertegas posisi PDIP sebagai partai penyeimbang yang berkomitmen mengawal jalannya pemerintahan yang demokratis. PDIP menekankan bahwa penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi, tidak boleh dijadikan sebagai alat kekuasaan politik atau alat persaingan bisnis.

Terkait institusi TNI, lanjut Jamaluddin, partainya merekomendasikan agar TNI tetap menjadi tentara profesional yang menjunjung tinggi amanat Reformasi 1998 dengan menjauhi politik praktis.

“Rakernas I mendesak pemerintah untuk melanjutkan pembangunan kekuatan pertahanan berlandaskan prinsip kemandirian (Berdikari), memprioritaskan industri dalam negeri, dan berbasis kajian ancaman riil tanpa didikte pasar global,” ucap Jamaluddin.

Partai juga mendesak penguatan mekanisme organisasi berbasis meritokrasi dan senioritas guna menjaga soliditas internal. “Dalam aspek tata kelola internal, Rakernas I mendorong pemerintah untuk memperkuat mekanisme organisasi yang berbasis meritokrasi, senioritas, dan jenjang karier terukur untuk menjaga soliditas TNI, serta menjaga loyalitas tunggal kepada konstitusi,” kata dia.

Tak hanya itu, pada saat bersamaan, PDIP berharap pemerintah menjamin peningkatan kesejahteraan prajurit melalui tunjangan dan fasilitas operasional yang layak, sepadan dengan risiko pengabdian mereka di medan tugas.