Indeks Wajib Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan bahwa mereka akan mengejar potensi penerimaan pajak dari mereka yang menggunakan media sosial untuk beriklan. Meski demikian, upaya tersebut dinilai akan menghadapi sejumlah tantangan.

Komunikonten mengimbau pemerintah supaya berani menghadapi Google dan menarik pajak mereka.

Pada Kamis (29/9/2016) siang ini atau sehari sebelum penutupan surat penyertaan harta (SPH), jumlah wajib pajak yang hendak mendaftar program amnesti pajak di empat lokasi kantor pajak di Jakarta membludak. Untuk mengantisipasi hal itu, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan keadaan luar biasa (KLB).

Menjelang akhir periode pertama program amnesti pajak, Dirjen Pajak memberikan kemudahan pelayanan. Bagi para Wajib Pajak diperbolehkan hanya melampirkan surat pernyataan terlebih dahulu.

Aktivitas ekonomi Google di Indonesia merupakan objek pajak, sehingga Google wajib membayar pajak di Indonesia dan memberlakukan kesetaraan pajak dengan sejumlah negara lain di mana perusahaan tersebut membuat badan usaha tetap.

Ditjen Pajak menuding Google Indonesia mangkir dari kewajibannya sebagai objek pajak karena perusahaan itu menolak berstatus sebagai Badan Usaha Tetap. Google Indonesia berdalih dengan alasan sebagai kantor perwakilan di Indonesia dan mengaku telah membayar pajak yang berlaku.

Pengusaha "outsourcing" yang tergabung dalam Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI) turut menyukseskan program amnesti pajak dengan meyakinkan masyarakat agar tidak ragu menyelesaikan kewajiban pajak yang belum benar.

Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2016 sebagai peraturan pelaksanaan UU Pengampunan Pajak berisi ketentuan bahwa kelompok masyarakat berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar Rp4,5 juta per bulan tidak wajib mengikuti program amnesti pajak.

Presiden menjelaskan dia telah memiliki data para pengusaha yang menyimpan dana di luar negeri.

Legislatif dari Komisi XXI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengimbau masyarakat tidak perlu resah dengan keterlibtan bank asing dalam menghimpun dana Amnesti Pajak (Tax Amnesty), sebab keberadaan bank-bank asing tersebut untuk memudahkan layanan Wajib Pajak (WP) yang ikut serta dalam program Tax Amnesty

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan, para wajib pajak yang mengikuti program amnesti pajak tidak akan dipungut biaya. Tak hanya itu, program ini pun menjamin kerahasiaan identitas para wajib pajak.

DJP Kementerian Keuangan telah memiliki data dari para WNI yang menyimpan modal maupun memiliki aset di luar negeri dan selama ini belum memenuhi kewajiban perpajakan secara benar. Untuk itu, seluruh para wajib pajak diharapkan terlibat sukarela dalam kebijakan pengampunan pajak.

Pemerintah terus menyisir wajib pajak baru untuk mengejar target pajak Rp1.360 triliun. Cara yang sama pernah diterapkan di 2007. Sayangnya, cara itu hanya semangat diterapkan selama beberapa tahun saja.
Dengan target yang tinggi tersebut, pemerintah harus bekerja keras mencapainya. Sedangkan di Indonesia masih minim penerimaan setoran Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi (WPOP), seperti negara maju.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Kuangan, Ken Dwijugiateadi, melantik 643 orang tenaga fungsional pemeriksa pajak untuk merealisasikan target penerimaan pajak pada 2016, sebesar Rp1.360 Trilliun.

Pemerintah Joko Widodo-Jusul Kalla mendesak Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak segera disahkan. Pasalnya, RUU tersebut bertujuan untuk mengalirkan dana kembali ke Indonesia.