Indeks Uu Pemilu

Mengacu pada Pemilu 2019, pemerintah menilai pemilu sudah berjalan sukses sehingga UU Pemilu tak perlu direvisi.

Mensesneg Pratikno membantah sikap Jokowi menolak revisi UU Pemilu dikaitkan Pilkada DKI 2024.

Komisi II DPR akan menyampaikan keputusan ini kepada Pimpinan DPR dan akan dibahas di Bamus bersama Baleg DPR.

Aktivis menilai rencana melarang eks HTI ikut pemilu keliru. Selain alasan substansial, teknis rencana ini juga bakal membuat rumit.

Menurut Ketum PAN Zulkifli Hasan tidak ada jaminan akan lebih baik bila UU Pemilu yang ada saat ini direvisi. 

Komisi II DPR RI, Mendagri dan Menkumham sepakat Perppu Pilkada menjadi undang-undang.

Pemerintah akan menerbitkan Perppu terkait protokol kesehatan dalam setiap tahapan Pilkada yang akan digelar pada 9 Desember 2020 nanti.

Partai besar mau menaikkan anggaran ambang batas parlemen. Hal ini membuat sulit partai guram, juga memperkuat jejaring oligarki di Indonesia.

Menurut Yaqut dengan ambang batas parlemen dinaikan akan membuat sistem kepartaian lebih efektif.

Revisi UU Pemilu mungkin akan mengakomodasi kembali sistem proporsional tertutup.

Sebagian besar responden mengaku kesulitan dengan pemilu serentak karena harus mencoblos lima surat suara sekaligus.

ICW meminta mantan koruptor dilarang menjadi pejabat publik. Desakan itu berkaca pada kasus Bupati Kudus yang mengulangi tindakan korupsi saat menjadi kepala daerah. 

KPU memandang bahwa UU pemilu itu perlu diperbaharui, terutama menyangkut keserentakan pemilu.

KPU menyatakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilpres 2019 sudah final dan mengikat. 

Tjahyo Kumolo memberi penjelasan di hadapan para ASN Disdukcapil tak akan menjadi Mendagri selama dua periode.

Meski ada potensi ricuh, KPU mesti mengumumkan hasil penghitungan suara pada 22 Mei, sebab itu sudah diamanatkan UU Pemilu.

MK memutuskan batas waktu bagi pemilih yang ingin pindah lokasi TPS bisa diperlonggar menjadi paling lambat 7 hari sebelum pencoblosan. Namun, ketentuan itu disertai sejumlah syarat.

Menurut Hasyim jalan masuk untuk pidana pemilu bisa dilakukan lewat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Komisioner KPU Viryan Azis menilai, tak perlu mempidanakan orang atau kelompok yang tak menggunakan hak pilihnya alias golput pada Pemilu 2019 mendatang.

KPU sudah menyiapkan sejumlah langkah alternatif untuk mengantisipasi putusan MK terhadap uji materi sejumlah pasal dalam UU Pemilu. Salah satunya, menyiapkan draf aturan baru.