Indeks Uu Pemilu

MK menyebut syarat pengunduran diri pejabat karena dicalonkan oleh parpol peserta pemilu sebagai capres atau cawapres tidak lagi relevan.

Kalau Jokowi mau mencalonkan diri di Pilpres 2024 sebagai cawapres maka harus diusung oleh parpol atau gabungan parpol.

PKS meyakini diturunkannya angka presidential threshold bisa mencegah konflik yang kerap terjadi akibat Pemilu.

Perludem menilai pernyataan Ketua KPU yang membolehkan kampanye di kampus dan pesantren tidak sesuai dengan UU Pemilu.

Kedudukan PKS yang merupakan partai politik di parlemen dan ikut membahas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi pertanyaan para hakim MK.

Partai politik peserta pemilu disebut akan tunduk dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU Pemilu.

Bawaslu menyebut larangan kampanye di tempat ibadah dan tempat pendidikan mulai berlaku setelah ada penetapan peserta pemilu oleh KPU.

Bawaslu menyebut pejabat negara yang berkampanye sebelum pendaftaran dimulai tidak melanggar UU Pemilu. Namun tindakan itu bentuk pelanggaran etika.

Yandri meyakini apa yang dilakukan Ketum PAN Zulhas tidak melanggar UU Pemilu karena baru akan berlaku saat masa kampanye dimulai.

Feri menilai ada sejumlah keuntungan bagi Presiden Jokowi bila berani keluarkan Perppu. Salah satunya ia akan nampak mematuhi konstitusi.

Fraksi Gerindra yakin MK akan mempersoalkan legal standing PKS dalam menggugat ketentuan presidential threshold di UU Pemilu.

PKS yakin hakim MK dapat mempertimbangkan gugatan presidential threshold yang diajukan. Pasalnya PKS memiliki legal standing sebagai partai peserta pemilu.

Komisi II DPR menilai penerbitan Perppu lebih realistis ketimbang revisi UU Pemilu. Pasalnya saat ini tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai.

Semestinya PAN yang punya kursi di DPR mengajak fraksi lain mendorong perubahan UU Pemilu usai MK berkali-kali menolak uji materi PT 20%.

Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak ada ide sekalipun soal penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden.

BMI mendukung upaya penghapusan aturan ambang batas presiden karena berpotensi melahirkan calon tunggal.

Jokowi disarankan perbaiki timsel KPU-Bawaslu. Sebab, segala keputusan timsel bisa dianggap ilegal karena tak sesuai regulasi yang berlaku.

Pemerintah ngotot Pilkada 2020 untuk menghindari banyaknya Plt. Kepala Daerah. Sekarang pemerintah mau Pilkada 2024 padahal risikonya sama.

Alasan PDIP ingin merevisi UU Pemilu salah satunya menaikkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold).

Jika mau maju lagi di pilkada, Anies bakal menemui jalan terjal. Dari mulai lawan yang kuat, minimnya pendukung, hingga momentum yag mungkin hilang.