Indeks Uu Pemilu

DPR Kecam Ketua KPU soal Pernyataan Sistem Proporsional Tertutup
Doli meminta Ketua KPU tidak berpendapat mengenai sistem pemilu, karena institusi tersebut hanya bertugas sebagai pelaksana undang-undang.

Eks Koruptor Tak Bisa Nyaleg hingga 5 Tahun usai Bebas Penjara
Mantan narapidana koruptor wajib mengumumkan dirinya sebagai mantan terpidana atas kasus korupsi.

Kemendagri: Perppu Pemilu untuk Akomodasi 3 DOB Papua
Opsi Perppu dinilai lebih logis ketimbang merevisi UU Pemilu karena akan memakan banyak waktu.

PDIP: Puan Tak Perlu Mundur dari Ketua DPR jika Mau Nyapres
MK menyebut syarat pengunduran diri pejabat karena dicalonkan oleh parpol peserta pemilu sebagai capres atau cawapres tidak lagi relevan.

PDIP: Jokowi Bisa jadi Cawapres 2024 dengan Syarat Diajukan Parpol
Kalau Jokowi mau mencalonkan diri di Pilpres 2024 sebagai cawapres maka harus diusung oleh parpol atau gabungan parpol.

Alasan PKS Ingin Presidential Threshold Pemilu 2024 Diturunkan
PKS meyakini diturunkannya angka presidential threshold bisa mencegah konflik yang kerap terjadi akibat Pemilu.

Polemik Aturan Kampanye di Lembaga Pendidikan & Rumah Ibadah
Perludem menilai pernyataan Ketua KPU yang membolehkan kampanye di kampus dan pesantren tidak sesuai dengan UU Pemilu.

Keterlibatan PKS Ikut Bahas UU Pemilu Dipersoalkan Hakim MK
Kedudukan PKS yang merupakan partai politik di parlemen dan ikut membahas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi pertanyaan para hakim MK.

Respons PAN dan PDIP soal Kebijakan Kampanye di Kampus
Partai politik peserta pemilu disebut akan tunduk dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU Pemilu.

Larangan Kampanye di Kampus Berlaku Usai Penetapan Peserta Pemilu
Bawaslu menyebut larangan kampanye di tempat ibadah dan tempat pendidikan mulai berlaku setelah ada penetapan peserta pemilu oleh KPU.

Kasus Zulhas, Bawaslu Ingatkan Pejabat Tak Kampanye saat Bertugas
Bawaslu menyebut pejabat negara yang berkampanye sebelum pendaftaran dimulai tidak melanggar UU Pemilu. Namun tindakan itu bentuk pelanggaran etika.

PAN Sebut Pelapor Zulhas ke Bawaslu Hanya Cari Sensasi
Yandri meyakini apa yang dilakukan Ketum PAN Zulhas tidak melanggar UU Pemilu karena baru akan berlaku saat masa kampanye dimulai.

Menanti Keberanian Presiden Keluarkan Perppu Presidential Threshold
Feri menilai ada sejumlah keuntungan bagi Presiden Jokowi bila berani keluarkan Perppu. Salah satunya ia akan nampak mematuhi konstitusi.

PKS Panen Kritik Usai Gugat Presidential Threshold
Fraksi Gerindra yakin MK akan mempersoalkan legal standing PKS dalam menggugat ketentuan presidential threshold di UU Pemilu.

PKS Gugat Presidential Threshold ke MK Hari Ini
PKS yakin hakim MK dapat mempertimbangkan gugatan presidential threshold yang diajukan. Pasalnya PKS memiliki legal standing sebagai partai peserta pemilu.

DPR Dorong Jokowi Terbitkan Perppu Pemilu 2024
Komisi II DPR menilai penerbitan Perppu lebih realistis ketimbang revisi UU Pemilu. Pasalnya saat ini tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai.

Salah Kaprah Zulhas Ajak KPK Hapus Presidential Threshold 20 Persen
Semestinya PAN yang punya kursi di DPR mengajak fraksi lain mendorong perubahan UU Pemilu usai MK berkali-kali menolak uji materi PT 20%.

Di Balik Pernyataan Jokowi & Mengapa Isu 3 Periode Selalu Muncul
Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak ada ide sekalipun soal penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden.

Ambang Batas Calon Presiden, BMI: Hanya Untungkan Parpol Besar
BMI mendukung upaya penghapusan aturan ambang batas presiden karena berpotensi melahirkan calon tunggal.

Saat Status Hukum Tim Seleksi Anggota KPU-Bawaslu Terancam Digugat
Jokowi disarankan perbaiki timsel KPU-Bawaslu. Sebab, segala keputusan timsel bisa dianggap ilegal karena tak sesuai regulasi yang berlaku.
Masuk tirto.id








