Indeks Uu Pemilu
PDIP Mau Revisi UU Pemilu, tapi Tetap Ingin Pilkada pada 2024
Alasan PDIP ingin merevisi UU Pemilu salah satunya menaikkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
Jalan Terjal Menanti Anies Baswedan dalam Pilgub DKI Mendatang
Jika mau maju lagi di pilkada, Anies bakal menemui jalan terjal. Dari mulai lawan yang kuat, minimnya pendukung, hingga momentum yag mungkin hilang.
Istana Tolak Revisi UU, tapi Dukung Pilpres & Pilkada Serentak 2024
Mengacu pada Pemilu 2019, pemerintah menilai pemilu sudah berjalan sukses sehingga UU Pemilu tak perlu direvisi.
Istana Bantah Pilpres & Pilkada Serentak 2024 untuk Jegal Anies
Mensesneg Pratikno membantah sikap Jokowi menolak revisi UU Pemilu dikaitkan Pilkada DKI 2024.
Komisi II DPR Sepakat Tidak Lanjutkan Pembahasan RUU Pemilu
Komisi II DPR akan menyampaikan keputusan ini kepada Pimpinan DPR dan akan dibahas di Bamus bersama Baleg DPR.
Perampasan Hak Politik Para Eks-HTI Lewat RUU Pemilu
Aktivis menilai rencana melarang eks HTI ikut pemilu keliru. Selain alasan substansial, teknis rencana ini juga bakal membuat rumit.
PAN Tak Setuju UU Pemilu Direvisi Saat Ini
Menurut Ketum PAN Zulkifli Hasan tidak ada jaminan akan lebih baik bila UU Pemilu yang ada saat ini direvisi.
Komisi II DPR dan Pemerintah Setujui Perppu Pilkada Jadi UU
Komisi II DPR RI, Mendagri dan Menkumham sepakat Perppu Pilkada menjadi undang-undang.
Pilkada 2020, Pemerintah akan Terbitkan Perppu Protokol Kesehatan
Pemerintah akan menerbitkan Perppu terkait protokol kesehatan dalam setiap tahapan Pilkada yang akan digelar pada 9 Desember 2020 nanti.
Mengapa Usul Revisi UU Pemilu Merugikan Rakyat dan Partai Guram
Partai besar mau menaikkan anggaran ambang batas parlemen. Hal ini membuat sulit partai guram, juga memperkuat jejaring oligarki di Indonesia.
PKB & Golkar Tak Masalah Ambang Batas Parlemen Dinaikkan
Menurut Yaqut dengan ambang batas parlemen dinaikan akan membuat sistem kepartaian lebih efektif.
Usul PDIP Kembali ke Sistem Proporsional Tertutup Disambut Positif
Revisi UU Pemilu mungkin akan mengakomodasi kembali sistem proporsional tertutup.
Survei LIPI: 82 Persen Responden Setuju Pemilu Serentak Diubah
Sebagian besar responden mengaku kesulitan dengan pemilu serentak karena harus mencoblos lima surat suara sekaligus.
ICW Desak Mantan Koruptor Dilarang Jadi Pejabat Publik
ICW meminta mantan koruptor dilarang menjadi pejabat publik. Desakan itu berkaca pada kasus Bupati Kudus yang mengulangi tindakan korupsi saat menjadi kepala daerah.
KPU Usul Agar UU Pemilu Diperbarui
KPU memandang bahwa UU pemilu itu perlu diperbaharui, terutama menyangkut keserentakan pemilu.
Respons KPU soal Hasil Pilpres Mau Dibawa ke Mahkamah Internasional
KPU menyatakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilpres 2019 sudah final dan mengikat.
Tjahjo Kumolo Beri Sinyal Tidak Akan Jadi Mendagri Dua Kali
Tjahyo Kumolo memberi penjelasan di hadapan para ASN Disdukcapil tak akan menjadi Mendagri selama dua periode.
Apa Pun yang Terjadi, Pengumuman Pemilu 22 Mei Tak Mungkin Diundur
Meski ada potensi ricuh, KPU mesti mengumumkan hasil penghitungan suara pada 22 Mei, sebab itu sudah diamanatkan UU Pemilu.
Ajak Golput Bisa Dipidana, KPU: Memilih itu Hak
Menurut Hasyim jalan masuk untuk pidana pemilu bisa dilakukan lewat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
MK Putuskan Batas Waktu Pindah TPS Bisa 7 Hari Sebelum Pencoblosan
MK memutuskan batas waktu bagi pemilih yang ingin pindah lokasi TPS bisa diperlonggar menjadi paling lambat 7 hari sebelum pencoblosan. Namun, ketentuan itu disertai sejumlah syarat.