Indeks Uu Pemilu

Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak ada ide sekalipun soal penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden.

BMI mendukung upaya penghapusan aturan ambang batas presiden karena berpotensi melahirkan calon tunggal.

Jokowi disarankan perbaiki timsel KPU-Bawaslu. Sebab, segala keputusan timsel bisa dianggap ilegal karena tak sesuai regulasi yang berlaku.

Pemerintah ngotot Pilkada 2020 untuk menghindari banyaknya Plt. Kepala Daerah. Sekarang pemerintah mau Pilkada 2024 padahal risikonya sama.

Alasan PDIP ingin merevisi UU Pemilu salah satunya menaikkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold).

Jika mau maju lagi di pilkada, Anies bakal menemui jalan terjal. Dari mulai lawan yang kuat, minimnya pendukung, hingga momentum yag mungkin hilang.

Mengacu pada Pemilu 2019, pemerintah menilai pemilu sudah berjalan sukses sehingga UU Pemilu tak perlu direvisi.

Mensesneg Pratikno membantah sikap Jokowi menolak revisi UU Pemilu dikaitkan Pilkada DKI 2024.

Komisi II DPR akan menyampaikan keputusan ini kepada Pimpinan DPR dan akan dibahas di Bamus bersama Baleg DPR.

Aktivis menilai rencana melarang eks HTI ikut pemilu keliru. Selain alasan substansial, teknis rencana ini juga bakal membuat rumit.

Menurut Ketum PAN Zulkifli Hasan tidak ada jaminan akan lebih baik bila UU Pemilu yang ada saat ini direvisi. 

Komisi II DPR RI, Mendagri dan Menkumham sepakat Perppu Pilkada menjadi undang-undang.

Pemerintah akan menerbitkan Perppu terkait protokol kesehatan dalam setiap tahapan Pilkada yang akan digelar pada 9 Desember 2020 nanti.

Partai besar mau menaikkan anggaran ambang batas parlemen. Hal ini membuat sulit partai guram, juga memperkuat jejaring oligarki di Indonesia.

Menurut Yaqut dengan ambang batas parlemen dinaikan akan membuat sistem kepartaian lebih efektif.

Revisi UU Pemilu mungkin akan mengakomodasi kembali sistem proporsional tertutup.

Sebagian besar responden mengaku kesulitan dengan pemilu serentak karena harus mencoblos lima surat suara sekaligus.

ICW meminta mantan koruptor dilarang menjadi pejabat publik. Desakan itu berkaca pada kasus Bupati Kudus yang mengulangi tindakan korupsi saat menjadi kepala daerah. 

KPU memandang bahwa UU pemilu itu perlu diperbaharui, terutama menyangkut keserentakan pemilu.

KPU menyatakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilpres 2019 sudah final dan mengikat.