Indeks Uu Pemilu

Menurut Hasyim jalan masuk untuk pidana pemilu bisa dilakukan lewat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Komisioner KPU Viryan Azis menilai, tak perlu mempidanakan orang atau kelompok yang tak menggunakan hak pilihnya alias golput pada Pemilu 2019 mendatang.

KPU sudah menyiapkan sejumlah langkah alternatif untuk mengantisipasi putusan MK terhadap uji materi sejumlah pasal dalam UU Pemilu. Salah satunya, menyiapkan draf aturan baru.

INTEGRITY menggugat sejumlah pasal dalam UU Pemilu untuk mencegah hilangnya hak pilih jutaan warga di Pemilu 2019.

Puskapol Universitas Indonesia menyetujui jika ada perubahan Undang-undang Pemilihan Umum soal ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) sebesar 20 persen. 

Menurut Mahfud, ketiga emak-emak relawan Pepes bukan bagian partai politik seperti paslon, caleg atau tim pemenangan sehingga tidak bisa dijerat pidana pemilu.  

Prabowo dan Sandiaga diteriaki para pendukung Jokowi-Ma'ruf dengan yel-yel "Jokowi wae, Jokowi wae" saat safari politik di Jawa Timur.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menuding ada produsen hoaks atau berita bohong yang ingin membuat Pemilu 2019 seolah-olah tidak kredibel di mata masyarakat.

ICJR menegaskan warga yang memilih golput maupun mengampanyekan sikap politiknya tersebut tidak bisa dikenai sanksi pidana. 

Bawaslu DKI Jakarta melakukan investigasi terhadap kasus pemasangan spanduk bertuliskan #JKWBersamaPKI sejak Rabu kemarin hingga sepekan ke depan.

Gerindra menyatakan orang dengan gangguan jiwa tidak layak mendapat hak pilih. Gerindra juga menilai kualitas pemilu bisa dipertanyakan jika orang dengan gangguan jiwa bisa memilih.

Saiful Mujani: pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden hanya dua periode merupakan agenda reformasi yang tertuang dalam amandemen UUD 1945.

"Tapi yang pasti ada komunikasi antara Pak JK dengan Pak Jokowi [...] Tidak mungkin Pak JK bertindak sendiri tanpa berkoordinasi dengan presiden," kata Husein.

Partai Perindo mengajukan uji materi Pasal 169 huruf n Undang-undang (UU) Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Titi, ada sejumlah kelompok rentan yang terancam hak pilihnya pada pemilu 2019.

"Politik uang itu menyogok atau membeli tiga hal," ujar Susno.

Politikus PPP Achmad Baidowi mengklaim wacana pengajuan Hak Angket terkait dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sudah menjadi pembicaraan informal di Komisi II DPR RI.

"Amar putusan menyatakan, permohonan para pemohon tidak dapat diterima," ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Anwar Usman.

Sejumlah aktivis, akademikus hingga eks pimpinan KPK dan KPU menggugat pasal Presidential Threshold ke MK karena menilai ketentuan itu bisa memunculkan calon tunggal di Pilpres 2019.

Singsing cahaya.
Nafas cendekia di
pemilu raya.