Indeks Uu Pemilu

Prabowo dan Sandiaga diteriaki para pendukung Jokowi-Ma'ruf dengan yel-yel "Jokowi wae, Jokowi wae" saat safari politik di Jawa Timur.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menuding ada produsen hoaks atau berita bohong yang ingin membuat Pemilu 2019 seolah-olah tidak kredibel di mata masyarakat.

ICJR menegaskan warga yang memilih golput maupun mengampanyekan sikap politiknya tersebut tidak bisa dikenai sanksi pidana. 

Bawaslu DKI Jakarta melakukan investigasi terhadap kasus pemasangan spanduk bertuliskan #JKWBersamaPKI sejak Rabu kemarin hingga sepekan ke depan.

Gerindra menyatakan orang dengan gangguan jiwa tidak layak mendapat hak pilih. Gerindra juga menilai kualitas pemilu bisa dipertanyakan jika orang dengan gangguan jiwa bisa memilih.

Saiful Mujani: pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden hanya dua periode merupakan agenda reformasi yang tertuang dalam amandemen UUD 1945.

"Tapi yang pasti ada komunikasi antara Pak JK dengan Pak Jokowi [...] Tidak mungkin Pak JK bertindak sendiri tanpa berkoordinasi dengan presiden," kata Husein.

Partai Perindo mengajukan uji materi Pasal 169 huruf n Undang-undang (UU) Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Titi, ada sejumlah kelompok rentan yang terancam hak pilihnya pada pemilu 2019.

"Politik uang itu menyogok atau membeli tiga hal," ujar Susno.

Politikus PPP Achmad Baidowi mengklaim wacana pengajuan Hak Angket terkait dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sudah menjadi pembicaraan informal di Komisi II DPR RI.

"Amar putusan menyatakan, permohonan para pemohon tidak dapat diterima," ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Anwar Usman.

Sejumlah aktivis, akademikus hingga eks pimpinan KPK dan KPU menggugat pasal Presidential Threshold ke MK karena menilai ketentuan itu bisa memunculkan calon tunggal di Pilpres 2019.

Singsing cahaya.
Nafas cendekia di
pemilu raya.

Penggugat berpendapat bakal capres dan cawapres harus dapat restu DPD. Restu ini akan mampu mencegah terjadinya upaya menghilangkan jati diri orang Indonesia asli.

Zulkifli Hasan menyatakan dalam UUD 1945 sudah jelas dibatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden adalah dua periode.

Jika tanpa adanya ambang batas, maka partai politik berkoalisi apabila memiliki kesepahaman, sementara yang tidak cocok kemudian akan memilih alternatif lainnya.