tirto.id - Hasil survei terbaru menunjukkan elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum terkalahkan untuk pilkada ibu kota mendatang. Tentu dengan catatan dia memang hendak maju lagi. Namun elektabilitas itu stagnan, sementara calon pesaingnya mencuat siap mengejar.
Survei dari Media Survei Nasional (Median) pada 31 Januari-3 Februari 2021 yang melibatkan 400 responden mempertemukan Anies Baswedan dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Anies unggul dengan elektabilitas 45 persen, sementara Risma membayangi dengan perolehan 36 persen.
"Meski Anies masih unggul, tapi ini (elektabilitas Risma) mengancam elektabilitas Anies karena selisihnya hanya di bawah 10 persen. Ini sangat rawan," kata Direktur Riset Median Ade Irfan Abdurrahman, Senin (15/2/2021).
Elektabilitas Anies cenderung stagnan dibandingkan riset-riset sebelumnya. Pada Juli 2020, Median menggelar survei dengan metode semi terbuka dan Anies mengantongi elektabilitas 40 persen sementara Risma hanya 4,2 persen. Ketika itu Risma belum ada di pusat kekuasaan. Dia masih jadi Wali Kota Surabaya.
Peningkatan elektabilitas disebabkan Risma akhirnya menjadi Menteri Sosial lalu pada hari-hari pertama rajin blusukan di ibu kota.
Nama lain yang muncul dalam survei itu adalah eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan elektabilitas 8,5 persen dan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dengan elektabilitas 5,3 persen.
Sebagai catatan, survei itu memiliki margin of error 4,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai hasil survei ini adalah sinyal bahaya bagi Anies. Idealnya, seorang petahana mengantongi elektabilitas minimal 60 persen jika hendak aman maju dalam pilkada selanjutnya. Karenanya Adi menilai Anies harus menggenjot lagi kinerjanya, salah satunya dalam penanganan pandemi COVID-19. Saat ini, ibu kota menjadi daerah dengan jumlah kasus terbanyak di seluruh Indonesia, yakni 319.293 kasus.
Terlebih, jika Pilkada DKI Jakarta hendak ditarik mundur ke 2024, artinya Anies akan kehilangan panggung sejak 2022--ia mulai menjabat pada 2017 untuk periode lima tahun--sementara Risma besar kemungkinan terus menjabat hingga 2024.
"Di situ ujian elektabilitas sesungguhnya bagi Anies, apakah akan naik atau justru terjun bebas," kata Adi kepada reporter Tirto pada Selasa (16/2/2021).
Masalah lain yang akan dihadapi Anies adalah soal partai pengusung. Dalam Pilkada 2017, Anies Baswedan-Sandiaga Uno disokong oleh koalisi Gerindra dan PKS plus ormas Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan Front Pembela Islam (FPI). Masalahnya, menurut Adi Gerindra tak akan lagi mau mengusung calon non-kader. "Gerindra pasti baca peluang di Jakarta, enggak mungkin jadi nomor dua (wakil gubernur) terus. 2022 itu target Gerindra menjadi Gubernur DKI Jakarta dengan memajukan Sandi," kata Adi.
Dengan demikian, praktis hanya PKS yang memiliki kans besar mengusung Anies. Masalahnya lagi, PKS hanya memiliki 16 kursi di parlemen, sementara merujuk pada Undang-Undang Pilkada, syarat untuk mengusung calon gubernur adalah minimal 20 kursi di DPRD atau 25 persen suara.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin pun sudah mencium gelagat Gerindra enggan mengusung Anies kembali dengan berkaca pada posisi politik mereka mengenai revisi Undang-Undang Pemilu.
Salah satu poin hangat dalam revisi itu adalah mengenai waktu pelaksanaan. Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilu mengatakan pilkada akan digelar serentak pada 2024, sementara dalam pasal 731 ayat (2) dan ayat (3) draf revisi tertulis pilkada akan digelar 2022 dan 2023. Gerindra menolak usulan revisi itu. Mereka tetap ingin pilkada digelar serentak pada 2024. Kondisi itu tentu menyulitkan Anies jika hendak berlaga kembali.
"Jika pilkada di 2024, Gerindra bisa saja dukung tokoh lain karena Anies tak lagi menjabat sebagai gubernur," kata Ujang kepada reporter Tirto, Selasa.
Sekretaris Komisi D DPRD DKI dari Fraksi Gerindra Syarif menyebut partai masih belum memutuskan siapa yang akan diusung pada Pilkada DKI Jakarta. Gerindra masih terus memantau dinamika elektabilitas masing-masing bakal calon.
"Saya sering mengatakan survei itu sebagai buku referensi saja. Jadi bacaan yang bisa menjadi bahan pertimbangan stakeholder pemangku kepentingan partai partai," kata dia, Selasa.
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Rio Apinino
