Indeks Tunjangan Hari Raya

Pengemudi ojek online tidak dapat Tunjangan Hari Raya (THR) karena hubungan kerjanya dengan perusahaan aplikasi.

Cara mengelola keuangan dengan bijak sehingga uang THR kamu dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Pemprov DKI akan menerima THR Lebaran 2019 paling lambat minggu akhir di bulan Mei atau kisaran tanggal 28 hingga 29 Mei 2019.

Berdasarkan PP 37 Tahun 2019, pegawai non-PNS di lingkungan LNS mendapat THR mulai dari Rp3,5 juta - Rp26 juta.

Menaker minta perusahaan swasta membayar THR karyawan maksimal dua minggu sebelum Lebaran 2019.

Direktur Pengupahan, Kemnaker, Adriani menegaskan setiap pekerja berhak mendapatkan THR dari perusahaan tempatnya bekerja. 

Tahun lalu, Adriani mendapat masih ada perusahaan yang belum memahami aturan sehingga terlambat membayarkan THR.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa pencairan tunjangan hari raya (THR) tetap jatuh pada 24 Mei nanti Rp20 triliun bagi PNS, TNI dan Polri.

Pencairan dana Tunjangan Hari Raya (THR) jatuh pada bulan Mei 2019. 

Presiden Joko Widodo sudah menandatangani PP pencairan THR dan gaji ke-13 PNS yang akan jatuh pada tanggal 24 Mei 2019.

Kemenpan RB memastikan THR untuk PNS, TNI dan Polri akan diberikan pada 24 Mei 2019.

Kemenkeu memastikan pembayaran THR aparatur sipil negara akan dicairkan sesuai jadwal pada Mei 2019.

"Tentu kita masih sangat berharap. Lebih baik terlambat daripada tidak diberikan sama sekali," kata pegawai Diskominfotik.

Surat edaran diterbitkan untuk menjadi panduan pencairan dana THR dan gaji ke-13 pns. Tapi, pemda malah bingung dari mana sumber dana THR.

"Kepala daerah yang dihadiri oleh sekda dan ketua-ketua DPRD seluruh Indonesia, bahwa semua nggak ada masalah kok," kata Tjahjo.

Terdapat Peraturan Presiden yang menyatakan bahwa pemerintah kota atau kabupaten tidak diizinkan untuk memberikan bingkisan ketika Lebaran.

Berdasarkan Perpres 18/18 dan 19/18, pemerintah menetapkan penambahan tunjangan kinerja (tukin) pada nilai THR dan gaji ke-13 untuk PNS.

Kadin sarankan kepada anggotanya untuk beri THR 14 hari sebelum Lebaran.

Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan, permintaan THR oleh ormas adalah hal yang tidak etis.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri membuka posko  pengaduan THR lebaran 2018  di Pusat Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA), gedung B kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Senin (28/5/2018).