Indeks Tunjangan Hari Raya

Menkeu Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa pencairan tunjangan hari raya (THR) tetap jatuh pada 24 Mei nanti Rp20 triliun bagi PNS, TNI dan Polri.

Direktur Pengupahan, Kemnaker, Adriani menegaskan setiap pekerja berhak mendapatkan THR dari perusahaan tempatnya bekerja. 

Pencairan dana Tunjangan Hari Raya (THR) jatuh pada bulan Mei 2019. 

Presiden Joko Widodo sudah menandatangani PP pencairan THR dan gaji ke-13 PNS yang akan jatuh pada tanggal 24 Mei 2019.

Kemenpan RB memastikan THR untuk PNS, TNI dan Polri akan diberikan pada 24 Mei 2019.

Kemenkeu memastikan pembayaran THR aparatur sipil negara akan dicairkan sesuai jadwal pada Mei 2019.

"Tentu kita masih sangat berharap. Lebih baik terlambat daripada tidak diberikan sama sekali," kata pegawai Diskominfotik.

"Kepala daerah yang dihadiri oleh sekda dan ketua-ketua DPRD seluruh Indonesia, bahwa semua nggak ada masalah kok," kata Tjahjo.

Surat edaran diterbitkan untuk menjadi panduan pencairan dana THR dan gaji ke-13 pns. Tapi, pemda malah bingung dari mana sumber dana THR.

Terdapat Peraturan Presiden yang menyatakan bahwa pemerintah kota atau kabupaten tidak diizinkan untuk memberikan bingkisan ketika Lebaran.

Berdasarkan Perpres 18/18 dan 19/18, pemerintah menetapkan penambahan tunjangan kinerja (tukin) pada nilai THR dan gaji ke-13 untuk PNS.

Kadin sarankan kepada anggotanya untuk beri THR 14 hari sebelum Lebaran.

Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan, permintaan THR oleh ormas adalah hal yang tidak etis.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri membuka posko  pengaduan THR lebaran 2018  di Pusat Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA), gedung B kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Senin (28/5/2018).

Pengaduan dan konsultasi dari masyarakat tersebut dapat dilakukan melalui posko THR yang beroperasi sejak 28 Mei hingga 22 Juni 2018.

Pemantauan terhadap perusahaan ini dilakukan agar bisa membayarkan THR Lebaran 2018 tepat waktu.

“Hanya besarannya disesuaikan dengan penghasilannya."

"Memang menjelang Lebaran, biasanya ada banyak oknum yang memanfaatkan FBR untuk melakukan kegiatan semacam itu" ucap Lutfi.

Besaran THR bagi pimpinan dan pegawai non-PNS di lembaga nonstruktural berada pada rentang nilai Rp3,4 sampai 24,9 juta.

Total anggaran untuk THR, pembayaran gaji dan tunjangan 13 tahun mencapai Rp35,76 triliun.