tirto.id - Presiden Jokowi meminta pengusaha membayar tunjangan hari raya (THR) tahun ini agar konsumsi masyarakat tumbuh positif menjelang Lebaran. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto usai sidang kabinet, Rabu (7/4/2021).
Dampak pembayaran THR, ujar Airlangga menirukan ucapan Jokowi, bisa mengerek pertumbuhan ekonomi. Sebabnya, menurut perhitungan pemerintah, kebijakan pembayaran THR mencapai Rp215 triliun. Uang ratusan triliunan ini tentu bisa beredar di pasar.
Pengusaha perlu membayar THR karena pemerintah sudah memberikan fasilitas dan insentif juga mengizinkan perusahaan beraktivitas, ujar Airlangga.
Ia mencontohkan sejumlah kebijkan itu, "Pemerintah sudah memberikan fasilitas PPnBM (pajak barang mewah) dan kenaikan penjualan kendaraan pada Maret sebesar 143%. Kemudian, PPN ditanggung pemerintah, mengakibatkan kenaikan penjualan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah pada Maret sebesar 10%, menengah 20%, dan tinggi 10%."
Sementara untuk sektor hotel, restoran, dan kafe, pemerintah memberikan keringanan pinjaman kredit sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/2021. Regulasi ini memberi kelonggaran pembayaran pinjaman selama tiga tahun untuk pinjaman Rp5 miliar sampai Rp1 triliun, dengan pinjaman minimum Rp5 miliar.
"Khusus untuk kafe dan restoran bisa menggunakan skema KUR (kredit usaha rakyat), di mana KUR diusulkan diperpanjang 3% sampai 2021. Tentu pemerintah menyiapkan subsidi bunga Rp8,15 triliun," tambah Airlangga.
Selain THR, pemerintah akan menyalurkan beragam bantuan sosial. Di antaranya bantuan sosial kepada 20 juta penerima manfaat berupa beras 10 kg. Kemudian, penyaluran program keluarga harapan (PKH) kartu sembako dan bantuan langsung tunai, yang akan dicairkan lebih cepat selama dua bulan ke depan.
Pemerintah juga mendorong hari belanja nasional, penerapannya pada H-10 dan H-5 Lebaran. Pemerintah akan menggelontorkan dana hingga Rp500 miliar untuk subsidi ongkos, ujar Airlangga.
Selain itu, subsidi bantuan sosial beras selama Ramadan membuat Bulog bisa memperoleh dana hingga Rp2 triliun. Dana ini akan digunakan untuk membeli gabah rakyat dari 440.000 petani, ditambah percepatan program perlindungan sosial Rp14,12 triliun.
"Sehingga tentu harapannya PDB pada kuartal kedua bisa tumbuh positif," kata Airlangga.
Selama pandemi COVID-19, 17,8% perusahaan melakukan PHK, 25,6% merumahkan pekerjanya, dan 10% melakukan keduanya, menurut survei Kementerian Ketenagakerjaan pada 2020. Sementara jumlah pengangguran per Agustus 2020 mencapai 9,77 juta orang, menurut Badan Pusat Statistik.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Restu Diantina Putri
